PPKM Darurat Ganti Istilah, Kini Jadi PPKM Level 1-4 Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

MerahPutih.com - Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga tanggal 25 Juli 2021.

Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, ada rencana mulai tanggal 26 Juli, istilah PPKM Darurat diganti dengan 'level'. Luhut memprediksi, dalam evaluasi nanti akan banyak daerah yang level PPKM-nya turun dari 4 menjadi 3.

Baca Juga

Anies Tunggu Keputusan Pusat Soal Nasib PPKM Darurat

"Tapi nanti mungkin kalau semua berjalan baik, kita sekarang kategorikan level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4 sama dengan PPKM Darurat, kita tidak pakai istilah darurat lagi, kita pakai level saja," kata Luhut dalam wawancara dengan Kompas TV yang di Jakarta, Rabu (21/7).

Salah satu indikatornya yakni pelaksanaan protokol kesehatan dan turunnya keterisian tempat tidur di rumah sakit. Bahkan, penurunan ini bisa terjadi di beberapa daerah seperti Jawa dan Bali.

"Tapi enggak mungkin langsug kita umumkan. Nanti takutnya euforia, langsung naik lagi," tegas Luhut.

Purnawirawan jenderal TNI ini menekankan, sejumlah pelonggaran akan dilakukan misalnya pedagang kaki lima dan pasar akan diperbolehkan buka. Namun dengan catatan, protokol kesehatan dilakukan dengan ketat. Pemeritah juga akan gencarkan testing, tracing dan treatment nantinya.

Bahkan, telah disiapkan rumah karantina di setiap daerah untuk mereka yang terdeteksi terpapar. Dengan begitu, mereka tidak menularkan ke keluarganya. Di sisi lain, vaksinasi juga akan makin digencarkan oleh pemerintah.

"Kalau ada kelompok orang positif, langsung kita bawa masuk di karantina. Nanti keluarganya kita urus, supaya dia tidak tularkan keluarga, ini akan masif kita lakukan," tutur Luhut.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Luhut juga menyampaikan terkait bantuan sosial (bansos) yang diupayakan penyalurannya tepat sasaran. Menurut dia data Kementerian Sosial saat ini sudah lebih baik.

"Bu Mensos (Tri Rismaharini) makin bagus datanya, sudah selesai data di Himbara. Penyaluran 1-2 hari ke depan sudah baik saya happy dengan itu," ujar Luhut.

Dia menyebut banyak orang yang memberikan bantuan untuk menangani masalah ini. Sumbangan banyak dari orang-orang super kaya, mereka belikan oksigen konsentrator.

"Jadi kita nggak mau terima uang, kalau mau belikan untuk kami," jelasnya.

Luhut menyebut pemerintah juga berupaya melakukan testing, tracing, dan treatment untuk masyarakat kurang mampu. Jika memang positif COVID-19 maka akan langsung dibawa untuk karantina dan keluarganya diberikan bantuan oleh pemerintah.

"Kita akan coba putus tali penyebaran ini dengan testing, tracing dan treatment yang masif. Kita juga tadi memberikan paket obat gratis," tambah di.

Lalu vaksinasi akan masif dilaksanakan. Bulan depan pasokan vaksin lebih dari 50 juta dosis.

"Agustus bisa lebih dari 50 juta dosis, Agustus, September, Oktober feel very comfortable untuk vaksinasi," jelasnya.

Sekedar informasi, Presiden Jokowi mengumumkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Namun berbeda dengan sebelumnya, sejumlah pelonggaran dilakukan untuk beberapa sektor.

Selama PPKM Darurat berlangsung, Jokowi mengaku selalu memantau dan memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat terdampak PPKM.

"Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," ujarnya. (Knu)

Baca Juga

Dampak Ekonomi Jika PPKM Darurat Diperpanjang

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mulai Besok Wisata Ragunan Dibuka, Warga Luar DKI Boleh Berkunjung
Indonesia
Mulai Besok Wisata Ragunan Dibuka, Warga Luar DKI Boleh Berkunjung

Wisata Kebon Bintang Ragunan beroperasi melayani warga setelah sebelumnya ditutup sebagai langkah Pemprov DKI untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Mabes Polri Klaim Keluarga Ketahui Penyebab Meninggalnya Maaher At-Thuwailibi
Indonesia
Mabes Polri Klaim Keluarga Ketahui Penyebab Meninggalnya Maaher At-Thuwailibi

Polri menyatakan bahwa pihak keluarga sudah mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh Soni Eranata atau Maaher At-Thuwailibi saat meninggal dunia di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri.

Revisi UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Jangan Ceroboh
Indonesia
Revisi UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Jangan Ceroboh

Pemerintah perlu membatalkan empat Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.

KSAD Jamin Dana Operasional RS Lapangan COVID-19 Terpenuhi
Indonesia
KSAD Jamin Dana Operasional RS Lapangan COVID-19 Terpenuhi

Bantuan didapat dari anggaran Angkatan Darat sendiri, kami juga menyisihkan dari penghematan-penghematan anggaran yang ada di Mabes TNI," kata KSAD.

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie bakal Diseret ke Pengadilan
Indonesia
Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie bakal Diseret ke Pengadilan

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hengki Haryadi menegaskan meskipun permohonan rehabilitasi dikabulkan, kasus narkoba yang menjerat ketiga tersangka tersebut tetap akan bergulir di meja persidangan.

Pemerintah Akui Kewalahan Hadapi COVID-19
Indonesia
Pemerintah Akui Kewalahan Hadapi COVID-19

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, Doni Munardo mengakui, pemerintah kewalahan menghadapi virus COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih selama 10 bulan.

Polisi Tangkap Direktur TV Swasta Terkait Kasus Dugaan Hoaks
Indonesia
Polisi Tangkap Direktur TV Swasta Terkait Kasus Dugaan Hoaks

Dalam penangkapan itu, 2 orang lainnya turut diciduk oleh aparat polisi

Akibat COVID-19, Dewan Pers Sebut 70 Ribu Orang Jadi Yatim
Indonesia
Akibat COVID-19, Dewan Pers Sebut 70 Ribu Orang Jadi Yatim

Wabah virus corona tak hanya menghantam sendi perekonomian, tapi juga membawa luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan karena meninggal dunia.

Menpan RB Ingatkan Jangan Ada yang Dilanggar Saat Novel Cs Ditarik ke Polri
Indonesia
Menpan RB Ingatkan Jangan Ada yang Dilanggar Saat Novel Cs Ditarik ke Polri

Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum

Panglima TNI: Protokol Kesehatan Bukan Upaya Untuk Menyiksa
Indonesia
Panglima TNI: Protokol Kesehatan Bukan Upaya Untuk Menyiksa

Hadi meminta pada masyarakat untuk tetap waspada akan penularan COVID-19 dengan mematuhi memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi atau 5M