DPR Minta Pemda Beri Perhatian Khusus terhadap Akses Jalan Buruk ke Sekolah
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi (kanan) dengan Pelaksana Teknis Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Zulfikri (kanan). (ANTARA/Ricky Prayoga)
MerahPutih.com - Komisi X DPR RI menyoroti masih banyaknya akses jalan menuju sekolah yang buruk di daerah-daerah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan, pemerintah daerah (pemda) harus memberikan perhatian khusus terhadap buruknya akses jalan menuju ke sekolah di wilayahnya masing-masing.
Dede Yusuf melanjutkan, tidak sedikit siswa dan tenaga pengajar yang harus berjuang ekstra untuk sampai ke sekolah karena akses jalan yang memprihatinkan.
Baca Juga:
Anggota DPR Dorong LPDP Cetak Alumni Berdaya Saing
Bahkan, kata politikus Partai Demokrat ini, masih ada akses jalan ke sekolah yang membahayakan nyawa.
"Guru-guru juga cerita kepada saya untuk sampai ke sekolah itu, mereka harus naik motor melewati jalan berkubang atau berlumpur, atau berjalan kaki dua sampai tiga jam baru sampai di lokasi. Apalagi siswanya," kata Dede dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/6).
Politikus asal Jawa Barat ini mengingatkan pentingnya perhatian pemda pada akses jalan di daerah-daerah pedalaman.
"Pemerintah daerah sangat penting sekali untuk membuat mapping atau database terkait proses berangkat dan pulang ke sekolah," ujarnya.
Baca Juga:
DPR Ingatkan Ditjen PAS Selenggarakan Sistem Kemasyarakatan Secara Terarah
Dia menganggap, kurangnya pendataan dan pemetaan lokasi menjadi salah satu penyebab masih banyak ditemukannya anak-anak yang kesulitan ketika berangkat dan pulang sekolah.
"Agar tidak lagi terjadi anak-anak SD bergelantungan untuk menyeberang sungai seperti yang terjadi di Luwu," imbuhnya.
Dede mencontohkan, siswa SDN 478 Barowa, Kabupaten Luwu, harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan rakit yang terbuat dari gabus demi bisa ke sekolah karena jembatan penyeberangan rusak diterjang banjir.
Menurut Dede, permasalahan ini adalah bagian dari persoalan infrastruktur, bukan permasalahan kualitas pendidikan.
"Jadi harap dibedakan. Dan memang sebaiknya sekolah-sekolah yang sulit dijangkau itu dipindah ke lokasi yang mudah dijangkau," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Gali Persoalan Proyek Mangkrak, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Ancol
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Permendikdasmen Sekolah Aman Terbit, DPR Dorong Pendidikan Lebih Humanis
Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Targetkan 500 Ribu Murid Masuk Sekolah Rakyat
Ancaman Super Flu Intai Sekolah, DPR Minta Protokol Kesehatan Diterapkan Kembali
Layanan Rumah Sakit Daerah Aceh Tamiang Mulai Berjalan Normal
Pemerintah Revitalisasi 897 Sekolah Semua Tingkat Termasuk SLB di Sumut dengan Anggaran Rp 852 M, Target Rampung Akhir Januari 2026
Revitalisasi 71.000 Satuan Pendidikan di Seluruh Indonesia Dimulai Tahun 2026
Sekolah Pasca Bencana Sumatera Mulai Beroperasi, DPR Ingatkan Pentingnya Pendampingan Psikologis dan Trauma Healing
Penyisiran Dilakukan Menyusul Ancaman Bom, Tidak Ada Benda Mencurigakan, Polisi Pastikan 10 Sekolah di Depok Aman
Sekolah Swasta di Jakarta Dibebaskan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan, Zaman Ahok dan Anies Tidak Bisa
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua