Anggota DPR Dorong LPDP Cetak Alumni Berdaya Saing

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 14 Juni 2023
Anggota DPR Dorong LPDP Cetak Alumni Berdaya Saing

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diminta dapat mencetak alumni penerima beasiswa yang unggul dan berdaya saing. Hal ini perlu dilakukan lantaran tantangan tren persaingan antara manusia dengan teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/ AI).

“Kita tidak bisa menghindari tantangan ini. Tetapi, harus kita persiapkan mulai sekarang, bagaimana SDM kita nantinya memenuhi tren kebutuhan kompetensi masa depan," kata anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin dalam keterangannya, Rabu (14/6).

Politikus Golkar ini berharap, LPDP juga dapat berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi tersebut.

Baca Juga:

DPR Ingatkan Ditjen PAS Selenggarakan Sistem Kemasyarakatan Secara Terarah

"Seperti apa LPDP memandang keahlian penguasaan AI ini pada SDM Indonesia. Bagaimana LPDP menyikapi tantangan ini dalam hal perencanaan fokus beasiswa maupun riset yang dijalankan ke depan,” ujarnya.

Puteri juga mengingatkan LPDP untuk mengelola dan memetakan alumni penerima beasiswanya dengan terarah dan menjamin kontribusi alumni terhadap pembangunan Indonesia.

“Karena di bidang apa pun nantinya mereka berkiprah, ilmu dan pengalaman yang mereka dapatkan selama kuliah di universitas terbaik dunia pastinya akan sangat berharga untuk kemajuan bangsa.

Baca Juga:

Gali Persoalan Proyek Mangkrak, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Ancol

Karena itu, kata Puteri pihaknya juga ingin mengetahui sudah sejauh mana pengembangan manajemen talenta bagi para alumni beasiswa LPDP.

Puteri berpesan agar LPDP semakin aktif dalam menyosialisasikan peluang beasiswa kepada masyarakat. Pasalnya, di daerah pemilihannya sampai saat ini masih banyak yang belum mengenal institusi bernama LPDP maupun mengetahui tentang program beasiswanya.

"Padahal, sejatinya setiap individu punya hak yang sama untuk meraih pendidikan setinggi mungkin. Tak terkecuali, teman-teman kita yang selama ini tinggal di desa, yang juga harus diberikan kesempatan yang sama,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Anggota DPRD Merasa Dibohongi Soal Adanya Proyek Mangkrak Ancol

#Beasiswa #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - 19 menit lalu
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 33 menit lalu
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan