DPR Minta KPK Turun Tangan Selidiki Kasus Gagal Bayar Sektor Keuangan Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi III DPR meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki maraknya kasus gagal bayar di sektor industri keuangan.

Lembaga yang dipimpin Firli Bahuri itu juga diminta untuk menelusuri adanya dugaan konspirasi antara lembaga pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan para tersangka korupsi di sektor tersebut.

Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan mengatakan, maraknya kasus gagal bayar di industri keuangan harus dituntaskan. Untuk itu, politikus PDI Perjuangan ini meminta lembaga antirasuah turun tangan menangani kasus tersebut.

Baca Juga

KPK Pastikan Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Petinggi Nasdem

"KPK sebagai supervisi sudah harus melakukan hal itu dan itu harusnya sudah automatis," kata Trimedya kepada Wartawan, Rabu (18/11).

Saat ini tercatat ada beberapa perusahaan yang bergerak di sektor keuangan mengalami gagar bayar. Misalnya di sektor koperasi, mulai dari Koperasi Indo Surya, Koperasi Hanson, LiMa Garuda, Koperasi Pracico, dan Koperasi Sejahtera Bersama. Kemudian, di sektor investasi dan pengelolaan aset, yaitu Minna Padi Asset Management, Victoria Manajemen Investasi, Mahkota Investama, Emco Asset Management, Narada Asset Management dan yang terbaru ialah Indosterling Optima Investama.

Sementara di sektor asuransi terdapat beberapa perusahaan yang bermasalah seperti PT Asuransi Bumiputera (AJB), PT Asuransi Jiwasraya, Wanaartha Life, dan Kresna Life.

"Kasus Jiwasraya sudah selesai, tinggal Wanaartha dan Asabari. Dan itu harus dituntaskan. Kalau Wanaartha agak rumit karena ada kaitannya sama Benny Tjokro (Salah satu tersangka kasus Jiwasraya)," ungkapnya.

Anggota DPR Trimedya Panjaitan
Anggota DPR Trimedya Panjaitan. (Foto: dpr.go.id)

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset milik pribadi Benny Tjokro di WanaArtha Life. Aset yang disita itu bukanlah aset milik nasabah WanaArtha Life.

Berkenaan dengan itu, Trimedya juga mendorong KPK untuk menelusuri lemahnya pengawasan OJK sehingga terjadi maraknya gagal bayar di sektor ini. Trimedya menduga ada pembiaran yang dilakukan oleh pejabat OJK, sehingga praktik korupsi disektor ini terus berjalan.

Oleh karena itu, politikus partai berlogo Banteng moncong putih itu meminta aparat penegak hukum untuk terus mengusut kasus gagal bayar atas lemahnya pengawasan tersebut.

"Saat ini yang kena dari OJK baru satu. Menurut kami yang kena harusnya lebih banyak. Karena keliatannya patut diduga ada konspirasi OJK dengan para tersangka sehingga mereka lama baru mengetahui," pungkasnya.

Baca Juga

KPK Yakin Kejagung dan Polri Bakal Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

Diketahui, satu mantan pejabat OJK yakni Mantan Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi ditetapkan menjadi tersangka pidana mega korupsi Jiwasraya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Campuran Lemon dan Soda Kue Dapat Matikan Virus Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Campuran Lemon dan Soda Kue Dapat Matikan Virus Corona

Israel hingga Juli 2021 belum bebas dari virus Corona

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah untuk SMKN 7 Tangsel
Indonesia
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah untuk SMKN 7 Tangsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017

KPK Cecar Sekjen Underbow PDIP Soal Anggaran Proyek Bansos
Indonesia
KPK Cecar Sekjen Underbow PDIP Soal Anggaran Proyek Bansos

KPK rampung memeriksa staf ahli Menteri Sosial Restu Hapsari dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.

Jelang Posko THR Ditutup Besok, Kemenaker Terima 1.150 Aduan
Indonesia
Jelang Posko THR Ditutup Besok, Kemenaker Terima 1.150 Aduan

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 1.150 pengaduan terkait THR jelang penutupan Posko THR 2021 yang akan dilakukan pada Kamis (20/5).

Periksa Wagub Sulsel, KPK Dalami Prosedur Internal Pemprov Jalankan APBD
Indonesia
Periksa Wagub Sulsel, KPK Dalami Prosedur Internal Pemprov Jalankan APBD

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/3).

 Ganjil Genap di Kawasan Bogor Berlangsung 24 Jam
Indonesia
Ganjil Genap di Kawasan Bogor Berlangsung 24 Jam

Aturan ini berlaku selama akhir pekan untuk kendaraan yang melintas dari Jakarta menuju Puncak, Bogor.

Bertambah 20.647, Total Kasus COVID-19 Indonesia Capai 2.156.465
Indonesia
Bertambah 20.647, Total Kasus COVID-19 Indonesia Capai 2.156.465

Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia pada Selasa (29/6) bertambah 20.647. Sehingga, total kasus positif mencapai 2.156.465.

Tak Terima Dijerat Kasus Kerumunan, Rizieq Cecar Kapospol Soal Diskresi Mahfud MD
Indonesia
Tak Terima Dijerat Kasus Kerumunan, Rizieq Cecar Kapospol Soal Diskresi Mahfud MD

Pentolan FPI Rizieq Shihab mencecar saksi Dahmirul selaku Kapospol Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta (Soetta) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (12/4).

Pria Ngaku Polisi dan Aniaya Perawat Terancam 2 Tahun Penjara
Indonesia
Pria Ngaku Polisi dan Aniaya Perawat Terancam 2 Tahun Penjara

Penangkapan tersangka dilakukan Tim Polrestabes Palembang di rumahnya wilayah Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Jumat (16/4) malam, tanpa perlawanan.

KSPI Minta Jokowi Tak Hentikan Program Subsidi Gaji
Indonesia
KSPI Minta Jokowi Tak Hentikan Program Subsidi Gaji

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan segera mengirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait program bantuan subsidi upah atau gaji (BSU).