KPK Pastikan Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Korupsi Dua Petinggi Nasdem Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti laporan politikus Nasdem Kisman Lakumakulita, terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dua petinggi partai besutan Surya Paloh tersebut.

Kisman sebelumnya melaporkan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan Ketua DPP Nasdem Rusdi Masse Mapesessu ke KPK atas dugaan korupsi impor produk holtikultura.

Baca Juga:

KPK Ungkap Sosok yang Bantu Nurhadi Selama Jadi Buronan

"KPK memastikan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaahan terhadap laporan tersebut, untuk mendalami lebih lanjut apakah masuk ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dikonformasi, Rabu (18/11).

Jubur KPK
Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPk) Ali Fikri. Foto: ANTARA

Saat mendatangi gedung antirasuah kala itu, Kisman membawa barang bukti satu eksemplar Majalah Tempo edisi 2-8 November 2020 ketika melaporkan dugaan korupsi sesama rekan partainya ke KPK.

Dalam pengurusan impor produk holtikultura diduga ada pungutan sebesar Rp1.000 per kilogram. Menurut Kisman, Ahmad Ali dan Rusdiasse Mapesessu diduga menerima fee dari pengurusan izin impor tersebut.

"Sumber datanya bisa teman-teman cek di situ lah dan kali Rp1.000 per kilogram ya, berapa ton, berapa juta ton, impor hortikultura kita, kali saja ketemu angkanya berapa puluh triliun," kata Kisman di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/11). (Pon)

Baca Juga:

KPK Yakin Kejagung dan Polri Bakal Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Polisi Terpaksa Tambah Pos Penyekatan Mudik, Ini Alasannya
Indonesia
Polisi Terpaksa Tambah Pos Penyekatan Mudik, Ini Alasannya

Kemungkinan kita akan tambah dua untuk di tol yang masuk Jakarta, yaitu untuk yang masuk Jakarta baik dari arah Cikampek maupun dari arah Banten atau Merak

Jenderal Andika Jamu KSAD AS dengan Makanan Tradisional Indonesia
Indonesia
Jenderal Andika Jamu KSAD AS dengan Makanan Tradisional Indonesia

Jenderal TNI Andika Perkasa menjamu Chief of Staff of The United Army General James C McConville yang berkunjung dengan makanan tradisional Indonesia.

Pemberian Hukuman Disiplin PNS Terpantau Lewat IDIS
Indonesia
Pemberian Hukuman Disiplin PNS Terpantau Lewat IDIS

Sistem monitoring pengawasan disiplin ASN secara nasional, tidak hanya diperuntukkan untuk pengawasan individu ASN, tetapi untuk mengawasi tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Wakil Ketua MPR Protes Hanya Masjid Tempat Survei Ketaatan Beribadah dari Komnas HAM
Indonesia
Wakil Ketua MPR Protes Hanya Masjid Tempat Survei Ketaatan Beribadah dari Komnas HAM

Survei itu menyertakan opsi sanksi sosial atau denda bagi umat Islam yang berjamaah di masjid pada bulan Ramadan saat pemberlakuan PSBB.

Viral Buku SD "Ganjar Tidak Pernah Bersyukur", Ini Kata Penerbit Tiga Serangkai
Indonesia
Viral Buku SD "Ganjar Tidak Pernah Bersyukur", Ini Kata Penerbit Tiga Serangkai

Jagat maya dihebohkan dengan viralnya soal pelajaran Agama Islam siswa SD yang memuat "Ganjar Tidak Pernah Bersyukur".

PPKM Mikro Bantu Positivity Rate COVID-19 Di Jatim Jadi 6 Persen
Indonesia
PPKM Mikro Bantu Positivity Rate COVID-19 Di Jatim Jadi 6 Persen

turunnya kasus dan positivity rate tersebut dibarengi penurunan BOR atau keterisian rumah sakit. Sebab saat ini BOR isolasi sudah turun dari 79 persen di awal PPKM menjadi 33 persen untuk isolasi biasa.

IKAPPI: 768 Pedagang Pasar Positif COVID-19 di Seluruh Indonesia
Indonesia
IKAPPI: 768 Pedagang Pasar Positif COVID-19 di Seluruh Indonesia

Program rapid test dan swab test oleh pemerintah terus dilakukan pada pedagang pasar sebagai upaya deteksi dini.

Kerusuhan di Jakarta akibat Hasutan Sejumlah Aktivis
Indonesia
Kerusuhan di Jakarta akibat Hasutan Sejumlah Aktivis

Polisi menangkap sejumlah aktivis atas dugaan penghasutan serta menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan SARA terkait demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja.

PPP Sebut Indonesia Butuh RUU Larangan Minol
Indonesia
PPP Sebut Indonesia Butuh RUU Larangan Minol

"RUU ini sudah sangat-sangat urgen, karena konsumsi alkohol sangat merugikan," kata Illiza

Pimpinan DPRD Minta Anies Timbang Ulang Tarik Rem Darurat
Indonesia
Pimpinan DPRD Minta Anies Timbang Ulang Tarik Rem Darurat

Pimpinan DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan untuk menimbang secara matang soal keputusan tarik rem darurat.