KPK Yakin Kejagung dan Polri Bakal Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (KPK)

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata meyakini Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri bakal segera mengirimkan berkas perkara skandal Djoko Tjandra.

Pria yang karib disapa Alex ini menyatakan, KPK terus berkoordinasi dengan Kejagung dan Polri dalam penanganan sejumlah perkara yang menjadi rentetan skandal Djoko Tjandra.

"Kejaksaan Agung dan Bareskrim akan memberikan berkas-berkas itu," kata Alex di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (17/11) kemarin.

Baca Juga:

Skandal Djoko Tjandra, Hakim Tolak Eksepsi Andi Irfan Jaya

Menurut Alex, KPK tidak dapat memaksa Kejagung dan Polri untuk mengirimkan berkas Djoko Tjandra sesuai permintaan pihaknya.

Polri dan Kejagung, kata Alex, memahami aturan supervisi yang dilakukan KPK dalam penanganan skandal Djoko Tjandra, yakni UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK dan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kejagung dan Bareskrim paham terkait hal itu dan mereka kooperatif dalam memberikan data-data itu," ujarnya.

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

KPK melalui tim supervisi telah dua kali meminta Kejagung dan Bareskrim mengirimkan berkas dan dokumen perkara skandal Djoko Tjandra. Permintaan itu disampaikan KPK melalui surat pada 22 September 2020 dan 8 Oktober 2020. Namun hingga saat ini, permintaan KPK tersebut belum juga dipenuhi kepolisian dan kejaksaan.

Baca Juga:

Saksi Ungkap Bukti 'Persekongkolan' Brigjen Prasetijo dengan Djoko Tjandra

Padahal, berkas dan dokumen dari Polri dan Kejagung penting bagi KPK untuk mendalami penanganan skandal Djoko Tjandra. Apalagi, KPK telah mengantongi sejumlah dokumen terkait skandal Djoko Tjandra dari masyarakat.

Setelah mendapat berkas dan dokumen, KPK bakal menelaah penanganan perkara skandal Djoko Tjandra sejauh ini.

Hasil telaah itu tak tertutup kemungkinan KPK bakal membuka penyelidikan baru, termasuk mengusut keterlibatan pihak lain yang hingga saat ini belum disentuh. (Pon)

Baca Juga:

Soal Skandal Djoko Tjandra, ICW Desak Kejagung dan Polri Koperatif dengan KPK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Tolak Rencana Pemerintah Ekspor APD
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pemerintah Ekspor APD

Per 22 Juni, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 46.845 jiwa

Detik-Detik Rizieq Shihab Digiring ke Penjara Bareskrim Polri
Indonesia
Detik-Detik Rizieq Shihab Digiring ke Penjara Bareskrim Polri

Bukan dengan mobil tahanan, HRS dibawa menuju Rutan Bareskrim Polri memakai mobil SUV jenis Isuzu Mux berkelir hitam.

Polisi Tunggu Putusan Resmi Anies Soal Pembukaan Bioskop
Indonesia
Polisi Tunggu Putusan Resmi Anies Soal Pembukaan Bioskop

Pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan sejumlah aturan di antaranya pemesanan tiket yang semuanya harus dilakukan secara daring dan tidak ada pembelian tiket di lokasi.

Pejompongan Rusuh, Massa Rusak Mobil Dinas Polres Jakpus
Indonesia
Pejompongan Rusuh, Massa Rusak Mobil Dinas Polres Jakpus

Dalam bentrok tersebut, satu mobil tahanan di yang tengah melewati jalan Pejompongan Raya, Benhil, Jakarta Pusat, dirusak massa

Calon Penantang Gibran Dituding Pengikut Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire
Indonesia
Calon Penantang Gibran Dituding Pengikut Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire

Namun demikian, sebagai pasangan dari jalur independen justru mendapatkan cibiran dan tudingan negatif terutama di media sosial.

DPP Partai Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Sudah Oleng
Indonesia
DPP Partai Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Sudah Oleng

Syahrial meyakini akan ada pihak-pihak lain yang mengambil langkah serupa seperti yang dilakukan Razman Arif Nasution.

Begini Modus Buzzer Jadi Alat Mafia Tanah Lawan Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Begini Modus Buzzer Jadi Alat Mafia Tanah Lawan Kementerian ATR/BPN

"Mereka membolak-balikkan pesan, seolah-olah rasional, fakta. Melakukan pengemasan dan framing untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu harus kita hadapi, lawan," tuturnya.

Proyek 4 Bendungan Ditargetkan Rampung Desember 2020
Indonesia
Proyek 4 Bendungan Ditargetkan Rampung Desember 2020

Proyek empat bendungan yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka mendukung ketahanan air dan pangan nasional ditargetkan rampung Desember 2020.

Kejati Bali Belum Tentu Tolak Penangguhan Penahanan Jerinx
Indonesia
Kejati Bali Belum Tentu Tolak Penangguhan Penahanan Jerinx

Selanjutnya, perkara ini ke depannya segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar

KPK Banding Atas Vonis 6 Tahun Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Indonesia
KPK Banding Atas Vonis 6 Tahun Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan

KPK mengajukan banding atas vonis enam tahun yang menjerat eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.