Mula Akmal
MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher angkat bicara soal dugaan pelecehan seksual terhadap para pekerja perempuan di Cikarang, Jawa Barat.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempertanyakan peran dan fungsi pengawasan Kementerian Tenaga Kerja.
Baca Juga:
Antisipasi Pelecehan Seksual, MRT Pisahkan Penumpang Perempuan
"Bagaimana peran Kemnaker selama ini? Jika fungsi pengawasan berjalan dengan baik, seharusnya perilaku oknum yang melecehkan pekerja perempuan dapat dicegah dan diberantas segera," kata Netty dalam keterangannya, Minggu (7/5).
Kasus pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan diberitakan marak terjadi di Cikarang. Pelecehan dilakukan oknum pimpinan perusahaan terhadap pekerja perempuan sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja.
Netty mendesak agar Kemnaker mengambil alih dan memberikan perhatian khusus pada kasus tersebut. Kemnaker diminta segera menerjunkan tim untuk menyelidiki dan memeriksa dugaan kasus pelecehan seksual tersebut.
"Jangan dibiarkan berlalu begitu saja, apalagi menganggap kejadian tersebut sebagai hal yang biasa atau umum terjadi. Para korban membutuhkan pendampingan dan jaminan keamanan dari pemerintah agar mau membuka kasus tersebut dan membawa ke jalur hukum," ujarnya.
Menurut Netty, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang sudah disahkan harus ampuh untuk menindak segala bentuk tindak kejahatan seksual yang terjadi di masyarakat.
Baca Juga:
Lawan Pelecehan Seksual di Transportasi Umum Lewat Metode Intervensi 5D
"UU TPKS disahkan agar dapat menjerat pelaku tindak kejahatan seksual dan memastikan jaminan perlindungan pada korban," tegasnya.
Di sisi lain, Netty mendorong para korban pelecehan seksual agar berani bersuara dan melaporkan kasus yang dialaminya pada pihak berwenang.
"Saatnya para korban berani bersuara dan melaporkan kasusnya. Masyarakat yang mengetahui kejadian semisal juga harus berani membongkar dan membantu korban," imbuhnya.
Menurut politikus partai dakwah ini, korban pelecehan seksual memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dan dukungan.
"Banyak lembaga dan institusi yang siap mendampingi serta membantu korban. DPR RI juga terbuka untuk mengadvokasi kasus ini," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Pj DKI 1 Bakal Blokir Pelaku Pelecehan Seksual di TransJakarta
