Din Syamsuddin Minta Jokowi Tegur Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat webinar "Ekosistem Menuju Energi Bersih" di Jakarta, Senin (5/6/2023). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menegur Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko lantaran mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait kepengurusan Partai Demokrat.

“Kalau tetap didiamkan maka akan mudah dituduh Presiden ikut bermain dan cawe-cawe negatif dan dekonstruktif," kata Guru Besar Politik Islam FISIP UIN Jakarta M Din Syamsuddin dalam keterangannya, Rabu (7/6).

Menurut Din, langkah Moeldoko ajukan PK ke MA merupakan bagian dari upaya menjegal Partai Demokrat agar tidak bisa mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Koalisi Perubahan.

Baca Juga:

MA Mulai Adili PK Moeldoko Terkait Kepengurusan Partai Demokrat

Din mengatakan, tindakan menjegal Partai Demokrat dapat dimaknai sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Mantan Ketum PP Muhammadiyah ini meyakini perilaku tersebut akan mendapatkan penolakan dari rakyat yang cinta kejujuran dan keadilan.

“Sebaiknya Moeldoko mundur dari ambisinya, dan Presiden Joko Widodo harus menegurnya, bukan diam tanda setuju,” tegas Din.

Bukan tanpa alasan Din menyampaikan permintaan tersebut kepada Jokowi. Din menekankan, PK Moeldoko atas kasus klaim kepemimpinan Partai Demokrat patut dinilai sebagai upaya merusak demokrasi Indonesia.

“Bagaimana tidak, seseorang yang bukan anggota partai dan tidak memiliki kartu anggota yang sah dapat merebut keketuaan partai, dan setelah dinyatakan salah oleh pengadilan masih mengajukan PK ke Mahkamah Agung,” ujarnya.

Baca Juga:

Denny Indrayana: Cawe-cawe Nyata Jokowi, Biarkan Moeldoko 'Copet' Partai Demokrat

Din menambahkan, PK yang diajukan Moeldoko juga tidak berdasarkan novum atau bukti baru. Hal ini dapat dinilai dari sudut etika politik sebagai pembajakan demokrasi melalui rekayasa permusyawaratan merebut kepemimpinan partai.

“Dan setelah dinyatakan kalah oleh pengadilan masih ngotot mengajukan PK tanpa bukti baru yang meyakinkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Din menduga terdapat keyakinan bahwa MA akan mengabulkan PK dari Moeldoko. Hal ini mengingat posisi Moeldoko yang strategis di lingkungan Istana Presiden yaitu sebagai Kepala Staf Presiden.

“Namun publik meyakini bahwa para hakim yang berkomitmen kepada kebenaran dan kejujuran di Mahkamah Agung tidak akan mengabulkannya,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Moeldoko Pastikan Revisi UU TNI Tak akan Kembalikan Dwifungsi ABRI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Lanjutkan Pembangunan PLBN Gelombang Kedua
Indonesia
Pemerintah Lanjutkan Pembangunan PLBN Gelombang Kedua

Pembangunan PLBN, sebagai upaya mengurangi disparitas dan meratakan pembangunan infrastruktur, khususnya di kawasan perbatasan.

Bandung Berada di Cekungan, Pemkot Siaga Hadapi Banjir
Indonesia
Bandung Berada di Cekungan, Pemkot Siaga Hadapi Banjir

Kerawanan bencana di Kota Bandung cukup tinggi mengingat curah hujan yang mulai tinggi serta letak geografis Kota Bandung yang berada di cekungan

KPK Identifikasi Aset Wali Kota Pangkalpinang yang Didapat Secara Ilegal
Indonesia
KPK Identifikasi Aset Wali Kota Pangkalpinang yang Didapat Secara Ilegal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengidentifikasi aset milik Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil yang didapat dari hasil tidak sah atau ilegal.

Gelar Harlah ke-25 di Solo, PKB Tidak Undang Bacapres
Indonesia
Gelar Harlah ke-25 di Solo, PKB Tidak Undang Bacapres

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Syamsurijal menjelaskan, pihaknya mengundang Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)

Rayakan Natal di GBK, Gereja Tiberias Terapkan Prokes Ketat
Indonesia
Rayakan Natal di GBK, Gereja Tiberias Terapkan Prokes Ketat

Gereja Tiberias Indonesia menggelar ibadah Natal di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (3/12) malam ini. Diperkirakan 120 ribu jemaat dari Jabodetabek dan luar pulau Jawa hadir.

KPK Periksa Dirut PT Asabri Terkait Kasus Korupsi di Kemenhan
Indonesia
KPK Periksa Dirut PT Asabri Terkait Kasus Korupsi di Kemenhan

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Asabri Wahyu Suparyono, Selasa (14/3) hari ini.

Polisi Selidiki Kasus Satu Keluarga Tewas di Kalideres
Indonesia
Polisi Selidiki Kasus Satu Keluarga Tewas di Kalideres

Polisi mulai menyelidiki penyebab kematian empat jenazah yang ditemukan di dalam sebuah rumah di Kalideres, Jakarta Barat, Kamis (10/11).

9 Nama Jenderal Bintang 3 Berpotensi Gantikan Laksamana Yudo Margono
Indonesia
9 Nama Jenderal Bintang 3 Berpotensi Gantikan Laksamana Yudo Margono

Pengamat militer Anton Aliabbas menyebutkan, setidaknya ada 9 nama perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat bintang tiga atau Laksamana Madya yang berpotensi menggantikan posisi Yudo.

Pemerintah Bakal Sensor Layanan Media OTT, DPR Desak Lakukan Pengkajian
Indonesia
Pemerintah Bakal Sensor Layanan Media OTT, DPR Desak Lakukan Pengkajian

Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana melakukan sensor layanan media Over-The-Top (OTT).

KUHP Baru Harus Dibarengi Perubahan Mental Penegak Hukum
Indonesia
KUHP Baru Harus Dibarengi Perubahan Mental Penegak Hukum

"Dengan adanya KUHP baru ini harus di barengi perubahan mental penegak hukumnya agar wajah hukum kita makin cerah ke depannya," kata Sartono kepada wartawan, Kamis (8/12).