Demokrat DKI Harap Pemilu Berlangsung Sesuai Jadwal
Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai
MerahPutih.com - DPD Demokrat DKI Jakarta menyesalkan wacana penundaan perhelatan Pemilu 2024 yang diperintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua DPD Demokrat Jakarta, Mujiyono mengatakan, bahwa anggaran Pemilu sudah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dan juga Jakarta. Maka tak elok kalau kontestasi Pemilu ditunda.
Baca Juga:
DPR dan Pemerintah Sepakat Draf Perppu Pemilu Dibawa ke Paripurna
Ketua Komisi A DPRD DKI ini pun memastikan, Anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Jakarta telah disiapkan dengan baik.
"Padahal, anggaran sudah disiapkan dengan baik. Dalam APBD DKI Jakarta 2023, telah dialokasikan hibah untuk KPU DKI sebesar Rp534 miliar untuk Pilkada nanti," papar Mujiyono, yang dikutip Kamis (16/3).
Terlebih para Partai Politik sudah siap bertarung dan telah menyelesaikan tahapan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024 di KPU beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Lebih lanjut, kata Mujiyono, Demokrat sudah siap menggerakan mesin politiknya guna memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden bersama dengan Koalisi Perubahan.
Terlebih seluruh kader Demokrat siap merebut kemenangan bersama Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
"Lalu, peserta pemilu juga sudah siap, dan kami bersama Koalisi Perubahan semakin solid untuk memenangkan mas Anies bersama ketum AHY," tegasnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
3 Warga Cilincing Tewas Tersengat Listrik saat Banjir, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 2,8 Triliun
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
DPRD DKI Jakarta Godok Pembentukan 5 Pansus Strategis untuk Tahun 2026
Pemprov DKI Siap Bongkar Tiang Monorel, DPRD Malah Sebut belum Pernah Diajak Pembahasan
Pimpinan DPRD DKI Minta Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said Dilakukan Malam Hari
Gubernur Pramono Klaim Jakarta Masih Aman dari Super Flu, DPRD DKI Ingatkan Risiko
Pimpinan PSI DKI Wanti-Wanti Pemprov DKI soal Longsor Sampah di TPST Bantar Gebang
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021