Demo di Kantor Gibran, Massa Berteriak 'Makzulkan Jokowi' dan 'Dukung Hak Angket'


Massa menggelar aksi unjuk rasa di Plaza Balai Kota Solo, Jumat (1/3). (Foto: Merahputih.com/Ismail)
MerahPutih.com - Ratusan orang berdemonstrasi di kantor Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Jum'at (1/3. Mereka mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat Soloraya.
Dalam demonya, mereka menolak hasil Pemilu 2024. Pantauan MerahPutih.com, massa datang dengan membawa spanduk "Makzulkan Jokowi-Gibran", "Pemilu Banjir Bansos, Sembako Jadi Mahal", "Diskualifikasi 02, amputasi anak haram konstitusi Indonesia", "Dukung Hak Angket" dan lainnya.
Mereka juga berteriak, "Makzulkan Jokowi!"
Baca juga:
Mahfud Tegaskan Angket Tak Bisa Ubah Hasil Pemilu, Tapi Bisa Makzulkan Presiden

Akibat demonstrasi tersebut, kondisi arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman tersendat. Petugas gabungan membantu mengatur lalu lintas. Aparat memberikan pengaman selama warga melakukan aksi unjuk rasa.
Salah satu orator yang juga sebagai aktivis mahasiswa 1998, Ahmad Farid Umar Assegaf, mengklaim Pemilu 2024 merupakan pesta politik yang tidak fair. Ini jadi catatan buruk pasca reformasi.
“Sejak masuknya Gibran sebagai calon wakil presiden, memakai cara curang dengan menabrak UUD,” kata dia.
Baca juga:
Airlangga Hartarto Pastikan Golkar Tak Terlibat dalam Pemakzulan Jokowi

Dia menyebut paslon nomor urut 02, Prabowo-Gibran, mendapatkan dukungan APBN dan dana dari BUMN. Rekapitulasi Pemilu 2024 yang dilakukan KPU diklaim bermasalah.
“Pemilu ini paling curang sebagai aktivis 98 saya menolak neo orba. Karena prabowo bagian orba menculik teman teman kami, kami gak mau dipimpin neo orba,” tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
Bagikan
Hendaru Tri Hanggoro
Berita Terkait
583 Demonstran Masih Ditahan, Polri Fokus Cari Aktor Intelektual dan Perusak Fasilitas Umum

Pimpinan DPR Pelan-Pelan Bakal Lobi Kapolri Bebaskan Demonstran yang Ditangkap

Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.

Dishub DKI Gerak Cepat, 18 Lampu Lalu Lintas yang Terdampak Unjuk Rasa Ricuh Berhasil Diperbaiki

Pramono Anung Pastikan KJP dan KJMU Tidak Akan Dicabut Meski Peserta Didik Ikut Unjuk Rasa

Pemprov DKI Jakarta Tetapkan Aturan Pencabutan KJP dan KJMU Bagi Penerima yang Terlibat Kerusuhan

Begini Cara Grab Memilih Perwakilan Ojol untuk Bertemu dengan Wapres Gibran

Asosiasi Pastikan Pengemudi Ojol yang Bertemu Wapres Gibran Bukan Anggota Mereka

Rumah Sahroni Digeruduk Massa dan Dijarah, Alamat Sempat Viral di Media Sosial

Situasi Demo Terkini: Halte Transjakarta dan Gedung DPRD Makassar Dibakar Massa
