Dampak Ekonomi COVID-19 Selevel 'Great Depression', Krisis 98 Enggak Ada Apa-apanya Pejalan kaki yang mengenakan masker pelindung wajah, setelah wabah Virus Corona, tercermin pada layar yang menampilkan harga saham di luar broker di Tokyo, Jepang. ANTARA/REUTERS/Issei Kato/am

Merahputih.com - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menyamakan krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 sama dengan krisis Depresi Besar atau Great Depression yang pernah melanda dunia pada tahun 1930-an.

"Jadi banyak yang keliru ada yang membandingkan krisis ekonomi akibat COVID-19 ini dengan krisis 2008 atau krisis moneter pada tahun 1998, dua krisis tersebut tidak ada apa-apanya karena Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO langsung menyimpulkan bahwa kondisi krisis ekonomi COVID-19 sekarang mirip dengan Great Depression atau Depresi Besar dunia pada tahun 1930-an," ujar Bhima dikutip Antara, Rabu (14/4).

Baca Juga:

Pandemi Wabah COVID-19, 27 Napi Rutan Surakarta Terima Asimilasi di Rumah

Menurut dia, WTO sendiri memperkirakan bahwa yang terjadi sekarang ini perdagangan internasional itu akan turun ke level dua persen sehingga dunia akan kembali masuk ke situasi krisis ekonomi global yang pernah terjadi pada tahun 1930-an.

"Bagaimana pemulihan krisis ekonomi ini ke depannya? Apakah pemulihan krisis ini akan mengikuti model V di mana kalau model ini perekonomian terjun bebas akibat krisis namun hanya butuh waktu singkat untuk tahap pemulihan kembali bangkit," jelas dia.

Lebih lanjut Bhima mengatakan bahwa dengan model pemulihan bentuk huruf V, diperkirakan dalam waktu satu atau dua tahun perekonomian bisa kembali pulih.

Pekerja melintas di depan layar informasi pergerakan harga saham di gedung  BEI, Jakarta, Selasa (31/3/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
Pekerja melintas di depan layar informasi pergerakan harga saham di gedung BEI, Jakarta, Selasa (31/3/2020). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Selain itu terdapat lagi skenario pemulihan krisis ekonominya berbentuk huruf U, dan model pemulihan seperti ini sangat tidak diinginkan mengingat perekonomian terjun bebas akibat krisis namun sayangnya butuh waktu lama untuk kembali memulihkan perekonomian.

"Untuk kasus Indonesia jika kita ingin mengejar model pemulihan ekonomi bentuk huruf V, maka yang harus dilakukan penanganan kesehatan menjadi kunci di mana penanganan pandemi COVID-19 cepat selesai maka semakin cepat masyarakat kembali beraktivitas ekonomi secara normal dan perekonomian pun kembali pulih seperti semula," kata Bhima.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengajak 10 negara ASEAN ditambah Korea Selatan, Jepang dan China (ASEAN Plus 3) untuk membentuk Gugus Tugas khusus yang dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam menghadapi situasi pandemi seperti yang terjadi saat ini di kawasan karena penyebaran virus corona baru (COVID-19).

Baca Juga:

Ini Penjelasan Polisi Soal 300 Siswa Perwira yang Disebut Positif Corona

Presiden menyerukan agar negara-negara di kawasan termasuk tiga negara sahabat terus memperkuat koordinasi. Gugus Tugas di kawasan akan sangat bermanfaat jika suatu saat nanti kawasan menghadapi situasi pandemi dikarenakan wabah penyakit seperti saat ini.

Kepala Negara meyakini kerja sama ASEAN Plus 3 dapat mengatasi krisis di kawasan akibat pandemi COVID-19. Kerja sama di kawasan sangat penting untuk menciptakan resiliensi dalam kebijakan penanganan pandemi. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nyusul Netflix, Facebook, Amazon serta Tiktok Jadi Pemungut Pajak
Indonesia
Nyusul Netflix, Facebook, Amazon serta Tiktok Jadi Pemungut Pajak

Pungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri bukan merupakan jenis pajak baru karena telah lama diatur dalam Undang-Undang PPN.

Buntut Data Semrawut, Anies Tunda Salurkan Bansos PSBB Tahap II
Indonesia
Buntut Data Semrawut, Anies Tunda Salurkan Bansos PSBB Tahap II

Pemda DKI sendiri sudah menyelesaikan penyaluran bansos tahap pertama kepada 1.178.173 ke warga DKI sejak 9 April hingga 24 Apri.

DPRD NTT Desak Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Fasilitas Vital
Indonesia
DPRD NTT Desak Pemerintah Daerah Tanggap Darurat Fasilitas Vital

Komisi V DPRD NTT mendesak pemerintah provinsi agar segera melakukan langkah tanggap darurat fasilitas vital

[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara

Dalam hasil tangkapan layar juga diperlihatkan gambar Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sekaligus Wakil Presiden RI.

Keponakan Ashanty Kembali Ditangkap karena Narkoba
Indonesia
Keponakan Ashanty Kembali Ditangkap karena Narkoba

Keponakan Ashanty itu diamankan bersama tiga orang lainnya usai dicek dalam kondisi positif narkoba.

3 Tahun Anies Pimpin DKI Jakarta, ini Catatan Gerindra
Indonesia
3 Tahun Anies Pimpin DKI Jakarta, ini Catatan Gerindra

"Kalau saya lihat over all sudah bagus dengan RPJMD," kata Purwanto

Legislator PDIP Ihsan Yunus Muncul dalam Rekonstruksi Kasus Bansos di KPK
Indonesia
Legislator PDIP Ihsan Yunus Muncul dalam Rekonstruksi Kasus Bansos di KPK

KPK menggelar rekonstruksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (1/2).

Pemerintah Diminta Tingkatkan Perlindungan Tenaga Medis Tangani COVID-19
Indonesia
Pemerintah Diminta Tingkatkan Perlindungan Tenaga Medis Tangani COVID-19

Oleh karena itu, waktu istirahat bagi para tenaga medis tersebut perlu ditambah

Jokowi Tidak Perlu Keluarkan Perppu Tentang ITE
Indonesia
Jokowi Tidak Perlu Keluarkan Perppu Tentang ITE

Untuk mengatasi polemik penerapan UU ITE di masyarakat, cukup dengan revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, dan tidak perlu dikeluarkan Perppu.

Awasi Pembagian Sembako Kepala Daerah Jelang Pemungutan Suara
Indonesia
Awasi Pembagian Sembako Kepala Daerah Jelang Pemungutan Suara

Kegiatan tersebut sudah lazim dilakukan ketika mendekati pemungutan suara.