Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Calon wakil Presiden nomor 2, Muhaimin Iskandar buka suara terkait keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.
Peringatan keras itu dilayangkan karena melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres.
Baca juga:
Penetapan Gibran sebagai Cawapres Dinilai Cacat Hukum Buntut Putusan DKPP
Cak Imin menyebut dengan ini ada dua catatan hitam pada Pemilu 2024, yakni pelanggaran etika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan DKPP.
“Hari ini (Senin) ada dua catatan hitam MKMK dan DKPP, ini catatan hitam yang saya kira menjadi keprihatinan nasional,” kata Imin usai berkunjung ke Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Darul Karomah, KH Sofwan Fauzi, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, Senin (5/2).
Baca juga:
Survei JRC Sebut Elektabilitas Prabowo-Gibran Capai 52,4 persen
Dia berharap dengan ini ada langkah yang membuat bangsa percaya diri dan bangga. Ia mengatakan bangsa ini mengedepankan etika.
“Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa percaya diri dan bangga. Bahwa, bangsa ini mengedepankan etika,” katanya.
Ditanya terkait putusan DKPP tak mempengaruhi pencalonan Gibran sebagai Cawapres, Imin menegaskan dalam hal ini yang penting adalah etika.
“Yang penting etika kan, bukan soal legalnya. Bagi saya etika itu menjadi penting harus dijunjung tinggi tidak hanya politik saja, tapi lingkungan hidup, tata pembangunan,” katanya.
Baca juga:
DKPP Putuskan Ketua KPU Langgar Kode Etik, TKN: Tidak Pengaruhi Pencalonan Gibran
Dia menegaskan prinsip-prinsip pembangunan nasional itu pijakan adalah etika. Disinggung soal langkah DKPP dianggap terlambat, dia menegaskan mestinya yang bahas tahu etika.
“Ya kalau membahas etika, mestinya yang bahas tahu etika dong,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
