BPJS Kesehatan Pastikan Tanggung KPPS yang 'Tumbang'

Dinkes DKI beserta Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) memberikan layanan kesehatan ke putugas KPPS. (Foto: Humas Pemprov DKI).
Merahputih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI memastikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menanggung biaya perawatan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di rumah sakit sesuai peraturan Pemilu 2024.
"Dipastikan mereka mendapatkan perawatan dengan BPJS dan lain sebagainya," kata anggota KPU DKI Muhammad Tarmizi dikutip Antara, Jumat (23/2).
BACA JUGA:
Tarmizi menjelaskan, pihaknya maupun Dinas Kesehatan DKI memastikan tidak ada masalah pembiayaan bagi anggota KPPS yang menjalani perawatan di rumah sakit.
KPU DKI akan terus mengawal hak bagi anggota KPPS yang sedang dirawat maupun meninggal dunia selama Pemilu 2024.
Tentunya langkah menjamin hak kesehatan KPPS ini didukung dengan koordinasi bersama Dinas Kesehatan DKI.
"Kami memastikan supaya mereka yang sedang dirawat ini mendapat perawatan dan perhatian yang baik," ujarnya.
Baca Juga:
KPPS di Bandung Meninggal Dapat Santunan Rp 46 Juta, Sakit Maksimal Rp 5 Juta
Dengan demikian, tegasnya, KPU DKI terus memantau kondisi kesehatan petugas KPPS dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kelurahan/desa.
KPU DKI mencatat sebanyak 31 petugas KPPS yang ada di Jakarta meninggal dunia pada Pemilu 2019 dan karenanya diharapkan KPU terus melakukan evaluasi.
BACA JUGA:
Pada 2024, KPU DKI Jakarta mencatat sebanyak 215.362 petugas KPPS untuk Pemilu 2024. Hingga Jumat (23/2), melalui media sosial resmi KPU DKI, tercatat sebanyak enam anggota KPPS di Jakarta meninggal dunia yang haknya wajib terpenuhi sesuai peraturan Pemilu 2024.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut hingga 15 Februari 2024 sebanyak 13 orang anggota KPPS harus menjalani perawatan karena mengalami gangguan kesehatan.
"Dari petugas KPPS yang mengakses layanan kesehatan hingga saat ini terdapat 13 orang sedang dirawat. Sementara untuk petugas non-KPPS terdapat empat orang yang sedang dirawat," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Belum Dapat 'Lampu Hijau' DPR, Legislator Soroti Pentingnya Keadilan Sosial dan Akurasi Data Penerima Bantuan Iuran

Daya Beli Rakyat Belum Pulih dan Penghasilannya Pas-pasan, Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dianggap Bukan Prioritas !

Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik, Alasanya Tambah Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran

Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029

NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029

DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak

Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar

Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
