BPIP Sebut Buzzer Ancam Keutuhan NKRI

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 11 Februari 2021
BPIP Sebut Buzzer Ancam Keutuhan NKRI

Ilustrasi Buzzer. (Foto: www.langitamaravati.com).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo menyoroti menguatnya politik identitas dalam diskursus politik Indonesia.

“Kehadiran buzzer diruang-ruang publik dengan narasi adu domba dan pecah belah sudah sangat mengkhawatirkan," kata Benny kepada MerahPutih.com di Jakarta, Kamis (11/2).

Baca Juga

Haris Azhar Ungkap Mafia Pakai Buzzer di Sengketa Tanah

Benny menduga, kelompok politik sama-sama menggunakan buzzer untuk menjaga kepentingannya. Seringkali buzzer ini menyebarkan berita bohong dan hoaks.

Benny sekaligus menegaskan buzzer yang digunakan untuk menyerang lawan politik sudah menjadi industri yang digunakan pihak-pihak yang berseteru dalam politik.

Romo Benny Susetyo (kanan) saat Pertemuan Dialog Kerukunan Umat Beragama Katolik Tingkat Nasional di Denpasar, Minggu (11/10). (Foto: MP/Istimewa)
Romo Benny Susetyo (kanan) saat Pertemuan Dialog Kerukunan Umat Beragama Katolik Tingkat Nasional di Denpasar, Minggu (11/10). (Foto: MP/Istimewa)

Fenomena ini menurut Romo Benny harus diakhiri karena kalau dibiarkan negara ini bisa bubar.

“Buzzer ini tidak boleh terus menerus dibiarkan menyemai kebohongan dengan menggunakan ruang publik seperti media sosial," jelas rohaniwan Katolik ini.

Benny menuturkan, jasa buzzer tak diperlukan karena bisa merusak demokrasi.

"Kalau kita diam sama saja kita membiarkan NKRI terpecah belah. Bisa bubar negara ini,” tutur Romo Benny

Sementara, Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin menanggapi kekhawatiran sejumlah tokoh dan masyarakat mengenai buzzer yang kerap mengusik saat mereka melayangkan kritik terhadap pemerintah.

Padahal belakangan, Presiden Jokowi sendiri yang meminta rakyat aktif memberikan kritik.

Azis menuturkan, masyarakat juga bisa mengkritisi pemerintah menggunakan buzzer. Dengan catatan, kata Azis, sepanjang kritikan yang disampaikan baik dan masyarakat paham atas apa yang mereka kritik.

"Ya soal buzzer ya tinggal ini, yang mengkritik juga pakai buzzer saja. Kan namanya dunia teknologi ya silakan saja begitu tidak ada masalah," kata Azis kepada wartawan di Kompleks Parlemen DPR, Rabu (10/2).

Azis mengatakan sepanjang kritikan terhadap pemerintah bersifat baik, membangun, mempertimbangkan segala aspek etika dan tata krama serta fakta dan data maka kritik bisa dilayangkan melalui jalur mana saja, termasuk media sosial lewat buzzer.

"Kritik bisa lewat mana saja, bisa lisan, bisa melalui media, bisa melalui tulisan, bisa melalui buku begitu," ujar Azis. (Knu)

Baca Juga

Begini Modus Buzzer Jadi Alat Mafia Tanah Lawan Kementerian ATR/BPN

#Buzzer #BPIP #Romo Benny Susetyo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Minta Polisi Usut Aktor di Balik Sindikat Buzzer
Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada para pelaku yang diduga menjalankan aktivitas di lapangan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Pengamat Minta Polisi Usut Aktor di Balik Sindikat Buzzer
Indonesia
Polisi Tahan 8 Orang Diduga Lakukan Propaganda Digital, Barang Bukti Rp 220 Juta
​Dalam menjalankan aksinya, sindikat ini terbagi ke dalam lima peran terorganisir, yakni perekrut dan pembiaya, pembuat konten, penyebar konten, pengangkat konten
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Polisi Tahan 8 Orang Diduga Lakukan Propaganda Digital, Barang Bukti Rp 220 Juta
Indonesia
BPIP Pastikan Tak Ada Diskriminasi Seleksi Paskibraka di Sulsel
Seleksi dilakukan berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga verifikasi nasional
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
BPIP Pastikan Tak Ada Diskriminasi Seleksi Paskibraka di Sulsel
Indonesia
Megawati Berduka, Kenang Momen Kedekatan Bersama Try Sutrisno di BPIP
Try Sutrisno memiliki kedekatan dengan Megawati karena keduanya bersama-sama menjadi Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Wisnu Cipto - Senin, 02 Maret 2026
Megawati Berduka, Kenang Momen Kedekatan Bersama Try Sutrisno di BPIP
Indonesia
DPR Usul Buzzer Bisa Langsung Diusut Tanpa Aduan, Revisi UU ITE Kembali Diungkapkan
Agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE, agar konten dari buzzer yang berpotensi memicu kerusuhan dapat ditindak tanpa harus melalui delik aduan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
DPR Usul Buzzer Bisa Langsung Diusut Tanpa Aduan, Revisi UU ITE Kembali Diungkapkan
Indonesia
RUU BPIP Resmi Jadi Inisiatif DPR, Lembaga Itu Bakal Lebih Kuat
Dalam rapat yang pimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Senin (8/12), delapan fraksi menyampaikan pandangan fraksinya masing-masing terkait RUU BPIP.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Desember 2025
RUU BPIP Resmi Jadi Inisiatif DPR, Lembaga Itu Bakal Lebih Kuat
Indonesia
RUU BPIP Amanatkan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon WNI
Baleg dan BPIP telah menyepakati pentingnya pembinaan ideologi Pancasila bagi warga asing yang mengajukan proses naturalisasi menjadi WNI.
Dwi Astarini - Selasa, 11 November 2025
RUU BPIP Amanatkan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi Calon WNI
Indonesia
BPIP Punya Tugas Baru, Ambil Alih Naturalisasi Calon WNI
Pembinaan ideologi Pancasila bagi calon WNI itu merupakan tugas umum yang diberikan kepada BPIP, selain sebagai lembaga yang membantu Presiden.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
 BPIP Punya Tugas Baru, Ambil Alih Naturalisasi Calon WNI
Indonesia
Jerome Polin Bongkar Praktik Buzzer Berbayar Fantastis dan Misi Rahasia untuk Redam Demo Tunjangan DPR 2025
Jerome menunjukkan tawaran menjadi buzzer dengan bayaran mencapai Rp 150 juta per unggahan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Jerome Polin Bongkar Praktik Buzzer Berbayar Fantastis dan Misi Rahasia untuk Redam Demo Tunjangan DPR 2025
Indonesia
Calon Paskibraka Dari 38 Provinsi Mulai Latihan Gabungan, Bakal Dikukuhkan Pada 13 Agustus 2025
Latihan gabungan tersebut merupakan yang terakhir sebelum mereka berpindah ke Jakarta pada Senin (11/8) malam.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Agustus 2025
Calon Paskibraka Dari 38 Provinsi Mulai Latihan Gabungan, Bakal Dikukuhkan Pada 13 Agustus 2025
Bagikan