Haris Azhar Ungkap Mafia Pakai Buzzer di Sengketa Tanah Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan advokasi rakyat, Haris Azhar menemukan adanya fenomena penggunaan buzzer dalam persoalan sengketa tanah. Demi kemenangan, sampai bisa melakukan framing terhadap personifikasi seseorang.

“Membangun kesan bahwa pihak yang dibela mereka adalah korban, tertindas, dan miskin sedangkan lawannya adalah kebalikannya,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (8/11).

Itulah alasan Haris Azhar bersedia menjadi kuasa hukum Benny Tabalujan, yang belakangan ramai diberitakan sebagai tersangka pemalsuan dokumen tanah.

Baca Juga

Kementerian ATR Sebut Penegak Hukum tidak Pernah Minta Hasil Investigasi

“Dia dikerjain secara sistematis dan teorganisir oleh pihak di belakang lawannya. Menurut saya ini adalah rekayasa, jadi kan menarik, di mana lawannya dipersonifikasikan orang miskin yang punya tanah, tanahnya diambil. Tapi ini ada buzzer di belakang itu, buzzer itu kan bukan kelompok advokasi. Buzzer itu kan kalo ga ada duitnya tidak akan jalan dan ini kontradiktif, lawan digambarkan sebagai orang miskin tiba-tiba ada kelompok buzzer,” jelas dia.

Kasus Benny Tabalujan, menurut Haris, banyak menimbulkan tanda tanya. Keluarga Benny Tabalujan sudah memiliki SHM tanah seluas 7,7 hektar di daerah Cakung, Jakarta Timur sejak 1975.

Namun, malah jadi tersangka karena dianggap memalsukan keterangan dalam formulir penurunan hak dari SHM ke HGB untuk keperluan imbreng ke perusahaan. Dan, oleh BPN, kepemilikan tanahnya malah dialihkan ke Abdul Halim, pihak lawannya.

“Dalam proses PTUN, tanpa menunggu hasil kasasi, BPN sudah keluarkan SK Pembatalan SHGB dan selanjutnya SHM Abdul Halim diterbitkan cuma dalam waktu 1 hari, padahal seharusnya ada prosedur pengumuman ke publik dulu sebelum penerbitan. Yang gilanya lagi, girik yang diklaim Abdul Halim itu luas 5,5 Hektar, kok kemudian diterbitkan SHM atas nama Abdul Halim seluas 7,7 Hektar,” tandas Haris.

Belakangan, kasasi dimenangkan oleh pihak Benny Tabalujan. Terpisah, Anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP juga mendapati informasi tentang adanya penggunaan buzzer dalam sengketa tanah, yang digunakan para mafia tanah.

Baca Juga

Pengacara BPN Kecewa Majelis Hakim Tolak Dengarkan Keterangan Saksi Ahli

“Mafia tanah ini begitu kuat. Bahkan saya dengar, mafia tanah seperti di pilpres kemarin, pakai buzzer-buzzer juga,” ujar Johan dalam sebuah Webinar bertajuk “Bisakah Reformasi Agragria Berantas Mafia Tanah”, Jumat (6/11) lalu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Anies: Kuburan COVID-19 Tersisa 600 Liang Lahad
Indonesia
Anak Buah Anies: Kuburan COVID-19 Tersisa 600 Liang Lahad

DKI Jakarta akhirnya buka suara mengenai kabar penuhnya pemakaman jenazah COVID-19 di Pondok Ranggon, Jakarta Timur dan Tegal Alur, Jakarta Barat.

Sejumlah Akun Sebarkan Video Syur Mirip Artis Sudah Dihapus
Indonesia
Sejumlah Akun Sebarkan Video Syur Mirip Artis Sudah Dihapus

Polda Metro Jaya kini masih meprofiling lima akun media sosial Twitter yang dilaporkan karena diduga menyebarkan video panas mirip artis GA.

 Panlih Sepakat Pemilihan Wagub DKI Jakarta Digelar 23 Maret
Indonesia
Panlih Sepakat Pemilihan Wagub DKI Jakarta Digelar 23 Maret

Menurut Baco, uji kelayakan dan kepatutan masuk dalam momen tanya jawab. Panlih pun akan mengatur teknis pengujiannya dalam waktu dekat ini.

Pemprov DKI Imbau Warga Tak ke Rumah Sakit Selama PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Imbau Warga Tak ke Rumah Sakit Selama PSBB

Meski demikian, rumah sakit umum, swasta, klinik dan poliklinik tetap buka melayani warga.

Ketua DPC PDIP Kendal Diduga Terima Uang Korupsi Bansos dari Bekas Mensos Juliari
Indonesia
Ketua DPC PDIP Kendal Diduga Terima Uang Korupsi Bansos dari Bekas Mensos Juliari

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Kendal, Akhmat Suyuti diduga menerima uang dari bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Kasus COVID-19 di Tanah Air Capai 581 Ribu
Indonesia
Kasus COVID-19 di Tanah Air Capai 581 Ribu

Penambahan harian kasus COVID-19 di Indonesia pada hari Senin (7/12) mencapai 5.754.

DPRD DKI Minta Anies Siapkan Strategi Pemulihan Ekonomi Usai Lebaran
Indonesia
DPRD DKI Minta Anies Siapkan Strategi Pemulihan Ekonomi Usai Lebaran

bila Pemda DKI tak membuka perekonomian Jakarta dikhawatirkan berimbas pada melemahnya ekonomi warga.

Eks Ketua KPK: Peneror Novel Baswedan Harusnya Dituntut Maksimal
Indonesia
Eks Ketua KPK: Peneror Novel Baswedan Harusnya Dituntut Maksimal

Novel Baswedan sebagai penegak hukum yang memiliki integritas dalam memberantas korupsi seharusnya mendapatkan perlakuan layak sebagai korban.

Wahyu Setiawan Siap "Bernyanyi" Soal Kasus PAW hingga Kecurangan Pemilu
Indonesia
Wahyu Setiawan Siap "Bernyanyi" Soal Kasus PAW hingga Kecurangan Pemilu

Wahyu Setiawan resmi mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

Jika Rizieq Minta Maaf, Polisi Tetap Teruskan Kasus 'Kerumunan Petamburan'
Indonesia
Jika Rizieq Minta Maaf, Polisi Tetap Teruskan Kasus 'Kerumunan Petamburan'

Silakan minta maaf kepada rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta