Haris Azhar Ungkap Mafia Pakai Buzzer di Sengketa Tanah Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar (Foto: antaranews)

MerahPutih.com - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan advokasi rakyat, Haris Azhar menemukan adanya fenomena penggunaan buzzer dalam persoalan sengketa tanah. Demi kemenangan, sampai bisa melakukan framing terhadap personifikasi seseorang.

“Membangun kesan bahwa pihak yang dibela mereka adalah korban, tertindas, dan miskin sedangkan lawannya adalah kebalikannya,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (8/11).

Itulah alasan Haris Azhar bersedia menjadi kuasa hukum Benny Tabalujan, yang belakangan ramai diberitakan sebagai tersangka pemalsuan dokumen tanah.

Baca Juga

Kementerian ATR Sebut Penegak Hukum tidak Pernah Minta Hasil Investigasi

“Dia dikerjain secara sistematis dan teorganisir oleh pihak di belakang lawannya. Menurut saya ini adalah rekayasa, jadi kan menarik, di mana lawannya dipersonifikasikan orang miskin yang punya tanah, tanahnya diambil. Tapi ini ada buzzer di belakang itu, buzzer itu kan bukan kelompok advokasi. Buzzer itu kan kalo ga ada duitnya tidak akan jalan dan ini kontradiktif, lawan digambarkan sebagai orang miskin tiba-tiba ada kelompok buzzer,” jelas dia.

Kasus Benny Tabalujan, menurut Haris, banyak menimbulkan tanda tanya. Keluarga Benny Tabalujan sudah memiliki SHM tanah seluas 7,7 hektar di daerah Cakung, Jakarta Timur sejak 1975.

Namun, malah jadi tersangka karena dianggap memalsukan keterangan dalam formulir penurunan hak dari SHM ke HGB untuk keperluan imbreng ke perusahaan. Dan, oleh BPN, kepemilikan tanahnya malah dialihkan ke Abdul Halim, pihak lawannya.

“Dalam proses PTUN, tanpa menunggu hasil kasasi, BPN sudah keluarkan SK Pembatalan SHGB dan selanjutnya SHM Abdul Halim diterbitkan cuma dalam waktu 1 hari, padahal seharusnya ada prosedur pengumuman ke publik dulu sebelum penerbitan. Yang gilanya lagi, girik yang diklaim Abdul Halim itu luas 5,5 Hektar, kok kemudian diterbitkan SHM atas nama Abdul Halim seluas 7,7 Hektar,” tandas Haris.

Belakangan, kasasi dimenangkan oleh pihak Benny Tabalujan. Terpisah, Anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP juga mendapati informasi tentang adanya penggunaan buzzer dalam sengketa tanah, yang digunakan para mafia tanah.

Baca Juga

Pengacara BPN Kecewa Majelis Hakim Tolak Dengarkan Keterangan Saksi Ahli

“Mafia tanah ini begitu kuat. Bahkan saya dengar, mafia tanah seperti di pilpres kemarin, pakai buzzer-buzzer juga,” ujar Johan dalam sebuah Webinar bertajuk “Bisakah Reformasi Agragria Berantas Mafia Tanah”, Jumat (6/11) lalu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perjalanan KA Bandara Soetta Terganggu Akibat Massa Penjemput Rizieq Shihab
Indonesia
Perjalanan KA Bandara Soetta Terganggu Akibat Massa Penjemput Rizieq Shihab

"Dan perjalanan normal kembali mulai pukul 10:40 wib," ujar Plt Direktur Utama PT Railink, Mukti Jauhari

TNI Duga Kelompok Senaf Soll Pelaku Penganiayaan Dua Personil Yonif 432 Kostrad
Indonesia
TNI Duga Kelompok Senaf Soll Pelaku Penganiayaan Dua Personil Yonif 432 Kostrad

Saat insiden terjadi, kedua anggota sedang bertugas jaga pada proses pembangunan talud Sungai Brasa

Cegah Warga Jakarta Kumpul-kumpul, Crowd Free Night Diberlakukan
Indonesia
Cegah Warga Jakarta Kumpul-kumpul, Crowd Free Night Diberlakukan

Polda Metro Jaya melakukan kebijakan baru dalam PPKM Level 3, yaitu crowd free night (CFN) mulai Senin (6/9) malam ini.

Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol
Indonesia
Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol

Jasa Marga menyiapkan petugas siaga 24 jam untuk pekerjaan pemeliharaan rutin standar pelayanan minimal (SPM),

Kemenperin Luluskan 334 CPNS
Indonesia
Kemenperin Luluskan 334 CPNS

Dari total 18.646 pendaftar CPNS Kemenperin, terdapat 334 peserta yang telah dinyatakan lulus sebagai CPNS dari jumlah 359 formasi yang dibuka.

Dinkes DKI Alami Kendala Saat Lakukan Vaksinasi Lansia, Apa Saja?
Indonesia
Dinkes DKI Alami Kendala Saat Lakukan Vaksinasi Lansia, Apa Saja?

Tak cuma Jakarta, wilayah lain seperti Bogor, Jawa Barat dan wilayah Jawa timur juga mengalami kendala yang sama

KPK Periksa Eks Bos Sarana Jaya Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI
Indonesia
KPK Periksa Eks Bos Sarana Jaya Terkait Kasus Korupsi Lahan DKI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles, Jumat (23/7).

Pramono Anung: Banjir di Jakarta Tak Biasa, Pasti Ada Peristiwa Alam yang Terjadi
Indonesia
Pramono Anung: Banjir di Jakarta Tak Biasa, Pasti Ada Peristiwa Alam yang Terjadi

Sekretaris Kabinet yang juga mantan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung menilai, banjir Jakarta yang terjadi saat ini adalah bukan banjir yang biasa.

Kerumunan Rizieq Bikin Wali Kota Jakpus dan Kadis LH Dicopot Anies
Indonesia
Kerumunan Rizieq Bikin Wali Kota Jakpus dan Kadis LH Dicopot Anies

Salah satu dari 5 butir arahan itu diantaranya terkait larangan meminjamkan fasilitas pemprov atau mememfasilitasi kegiatan warga yang sifatnya kerumunan/pengumpulan massa.

KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek Bakamla
Indonesia
KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Proyek Bakamla

Keduanya ditahan usai diperiksa sebagai tersangka.