Begini Modus Buzzer Jadi Alat Mafia Tanah Lawan Kementerian ATR/BPN Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djali. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil menyebut, mafia tanah menggunakan buzzer untuk melawan pihak yang bersengketa termasuk kementerian yang dipimpinnya.

Komunikolog Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai, apa yang disampaikan Sofyan merupakan bentuk keresahannya terhadap ulah mafia tanah. Dengan membuka fakta itu, Sofyan menganggap mafia tanah merupakan masalah penting yang harus diatasi.

"Ini bagus, beliau terbuka. Kalau tidak disampaikan nanti bisa jadi gunung es. Masalah itu menumpuk. Kalau ini kan sudah dibuka, ada mafia tanah, ada penggunaan buzzer-buzzer," ujar Emrus saat dihubungi wartawan, Kamis (12/11).

Baca Juga

Haris Azhar Ungkap Mafia Pakai Buzzer di Sengketa Tanah

Emrus menyebut, dalam komunikasi, memang ada metode membolak-balikan pesan untuk mengaburkan maksud dan tujuan, serta membuat lawan menjadi lemah. Ini biasa dilakukan orang yang melakukan komunikasi tidak berintegritas. Dalam hal ini, buzzer.

Buzzer bisa membingkai suatu pihak dalam sengketa tanah sebagai orang yang dizolimi, korban yang dirampas tanahnya. Playing victim istilahnya.

Sementara lawannya dikesankan sebagai orang serakah dan culas. Ini akan menyulitkan Kementerian ATR/BPN dalam upayanya memberantas mafia tanah.

"Mereka membolak-balikkan pesan, seolah-olah rasional, fakta. Melakukan pengemasan dan framing untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu harus kita hadapi, lawan," tuturnya.

Emrus punya saran bagi Kementerian ATR/BPN untuk melawan buzzer-buzzer mafia tanah itu. Yakni, dengan mengerahkan karyawan BPN di seluruh Indonesia dan keluarganya untuk aktif di media sosial.

Mereka harus menyampaikan penjelasan secara terang benderang, masif, terstruktur, sistematis, berkesinambungan, dan disampaikan dengan inovatif dan kreatif. Penyampaian pesan itu tidak boleh berhenti. Dia mengingatkan, buzzer muncul karena ada kekosongan komunikasi.

"Buzzer itu kan membentuk opini publik, dimodali oleh orang di belakangnya. Komunikasi harus dihadapi dengan komunikasi. Buzzer yang negatif harus dilawan dengan konten sosial media yang positif," tutur pendiri lembaga EmrusCorner ini.

Bagaimana caranya? Jadikan perlawanan para pegawai BPN terhadap buzzer itu sebagai salah satu credit point untuk naik jabatan.

"Penilaiannya apa? Misalnya dari follower. Kalau followernya sekian sampai sekian, equivalent dengan sekian nilai. Tentu kontennya juga harus positif bagi BPN," imbuh Emrus.

Sementara keluarga pegawai, bisa diberikan dana promosi untuk melawan para buzzer di medsos. Salah satu yang bisa digaungkan di medsos adalah kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dengan kepolisian dan Kejaksaan untuk memberantas mafia tanah.

"Itu harus diviralkan, sampaikan kepada publik. Yang sudah diproses di kepolisian dan kejaksaan, atau pengadilan, itu harus diviralkan juga," tegasnya.

Agar koordinasi lancar, Emrus menyarankan Kepala Biro Humas atau Komunikasi langsung berada di bawah menteri. "Dia harus selalu ada "di sisi menteri". Sekarang terlalu jauh dengan menteri," urai Emrus.

Sebelumnya, Sofyan Djalil mengungkapkan adanya perlawanan balik dari mafia tanah. Mereka mengerahkan buzzer.

"Sengketa karena mafia tanah, kita keras sekali. Mafia juga fight back, mereka melawan menggunakan buzzer untuk melawan Kementerian," kata Sofyan, Selasa (10/11).

Sofyan mengatakan, para mafia tanah ini memiliki banyak harta untuk menyewa buzzer yang membuat 'kegaduhan' dan memutarbalikkan fakta.

"Mafia sekarang itu mulai pakai buzzer, untuk melawan seolah-olah dia jadi korban. (Contoh kasus) kakek yang ditipu pendeta, apa urusannya, bagi kita mafia, ya, tetap mafia, mau itu kakek atau apa, enggak masalah," ujar Sofyan.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR, Johan Budi SP. Dia mengaku mendapat informasi adanya penggunaan buzzer dalam sengketa tanah, yang digunakan para mafia tanah.

Baca Juga

Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Bahas Oknum Nakal di Sengketa Tanah Cakung

"Mafia tanah ini begitu kuat. Bahkan saya dengar, mafia tanah seperti di pilpres kemarin, pakai buzzer juga," ujar Johan dalam webinar berjudul “Bisakah Reforma Agraria Memberantas Mafia”, jumat (6/10).

Pada webinar yang juga menghadirkan Wakil Menteri ATR/BPN ini, Johan pun mengusulkan pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memerangi mafia tanah yang dinilainya melibatkan oknum BPN. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Mulai Periksa Saksi Kasus Korupsi Pabrik Gula di PTPN XI
Indonesia
KPK Mulai Periksa Saksi Kasus Korupsi Pabrik Gula di PTPN XI

KPK mulai memeriksa saksi di kasus dugaan korupsi terkait pengadaan dan pemasangan six roll mill di Pabrik Gula Djatiroto PT Perkebunan Nusantara XI periode tahun 2015-2016.

ICW Kritik Deputi Penindakan KPK Sebut Tak Butuh Keterangan Antam Novambar
Indonesia
ICW Kritik Deputi Penindakan KPK Sebut Tak Butuh Keterangan Antam Novambar

Pernyataan jenderal bintang dua itu bertolak belakang dengan pernyataan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, beberapa waktu lalu.

Mudik Dilarang, DPR Minta Tempat Wisata Ditutup Selama Lebaran
Indonesia
Mudik Dilarang, DPR Minta Tempat Wisata Ditutup Selama Lebaran

Pemerintah pusat, pemda dan aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, diminta berkomitmen menjalankan kebijakan larangan mudik.

KPK Periksa Pemilik PT JDG Terkait Kasus Korupsi Barang Tanggap Darurat COVID-19
Indonesia
KPK Periksa Pemilik PT JDG Terkait Kasus Korupsi Barang Tanggap Darurat COVID-19

M Totoh bersama Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara Sutisna (AUM) dan Andri Wibawa (AW) dari pihak swasta/anak Aa Umbara telah ditetapkan sebagai tersangka

Gibran Percepat Vaksinasi COVID-19 untuk 75.000 Pelajar
Indonesia
Gibran Percepat Vaksinasi COVID-19 untuk 75.000 Pelajar

Berdasarkan Inmendagri, Kota Solo, Jawa Tengah masih berstatus PPKM Level 4 sehingga belum bisa membuka sekolah tatap muka.

Dalam Hirarki Transportasi, Tingkat Pertama Adalah Pejalan Kaki
Indonesia
Dalam Hirarki Transportasi, Tingkat Pertama Adalah Pejalan Kaki

Selama ini Tomi Boi mengaku sudah sering bermain skateboard di sekitar Bundaran HI

Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan
Indonesia
Datang ke KPK, Ketua DPRD DKI Enggan Beri Pernyataan

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu terlihat menenteng sebuah map berwarna merah. Prasetio bungkam saat dicecar sejumlah pertanyaan oleh awak media.

ASN Dilarang Cuti Dekat Hari Libur Nasional, Tjahjo: Hari Lain Saja
Indonesia
ASN Dilarang Cuti Dekat Hari Libur Nasional, Tjahjo: Hari Lain Saja

Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan pengubahan hari libur nasional dan cuti bersama 2021

Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Ulang David NOAH Pekan Ini
Indonesia
Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Ulang David NOAH Pekan Ini

David NOAH sebelumnya enggan memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik Polda Metro Jaya

Agresif Bangun Swab Center Baru, Diagnos Lab Cetak Laba Rp21,7 Miliar
Indonesia
Agresif Bangun Swab Center Baru, Diagnos Lab Cetak Laba Rp21,7 Miliar

Pertumbuhan yang signifikan ini diperoleh Diagnos Lab dari laba bersih sebesar Rp21,7 miliar pada kuartal pertama tahun 2021 jauh di atas laba bersih pada kuartal yang sama di tahun 2020 yakni sebesar Rp1,5 miliar.