Bikin Publik Simpati, Konflik Demokrat Lambungkan AHY Jadi Capres Potensial Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya Lucy Kurniasari. ANTARA/HO-Demokrat Surabaya

MerahPutih.com - Rilis survei dari lembaga Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di posisi yang baik.

AHY masuk dalam lima besar tokoh potensial untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 7,1 persen untuk tingkat keterpilihan 20 tokoh potensial pada simulasi pilpres," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual, Sabtu (10/4).

Baca Juga:

Gugat AD/ART Partai Demokrat, Kubu Meoldoko Minta AHY Bayar Rp100 Miliar

Dedi berasumsi bahwa konflik yang ada dan menimpa Partai Demokrat belakangan memiliki daya ungkit terhadap popularitas AHY dan Partai Demokrat.

Sementara itu, untuk hasil pilihan responden terhadap partai politik jika diadakan pemilihan umum saat ini, menempatkan Partai Demokrat pada posisi keempat.

"Partai Demokrat di posisi keempat dengan 6,8 persen," ucap Dedi.

Menurut Dedi, salah satu faktor bertenggernya AHY di posisi kelima dalam tingkat keterpilihan tokoh potensial untuk Pilpres 2024 kemungkinan karena polemik yang menimpa Partai Demokrat beberapa bulan belakangan.

"Ini membuat ritme popularitas Demokrat meningkat, apalagi ketika isu atau opini publik itu menempatkan Demokrat sebagai korban," kata Dedi.

AHY dihadapkan dengan sosok Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang digambarkan sebagai citra pemerintah oleh publik.

Hal tersebut yang menurut Dedi, membuat masyarakat pada akhirnya menaruh perhatian pada AHY dalam tokoh potensial untuk Pilpres 2024.

"Mungkin juga peningkatan simpati publiknya mungkin tidak sesignifikan ini," ucapnya.

Nama AHY juga bertengger di atas nama Prabowo dengan tingkat keterpilihan 5,7 persen.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (dua kiri) di sela pimpinan DPC-DPD di Kedai Hutan Cempaka Prigen, Kabupaten Pasuruan, Senin (5/4) petang. (ANTARA/Fiqih Arfani)
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (dua kiri) di sela pimpinan DPC-DPD di Kedai Hutan Cempaka Prigen, Kabupaten Pasuruan, Senin (5/4) petang. (ANTARA/Fiqih Arfani)

Sementara itu, tokoh potensial yang menempati posisi teratas tingkat keterpilihannya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan raihan 15,8 persen.

Kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan tingkat keterpilihan 12,6 persen di posisi kedua.

Di posisi ketiga ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan tingkat keterpilihan 9,5 persen.

Sementara itu, di posisi keempat ialah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan tingkat keterpilihan 7,9 persen.

Adapun dalam hasil survei tersebut, PDI-P menempati posisi teratas dengan 18,5 persen dan Partai Golkar 11,7 persen di posisi kedua.

Kemudian Partai Gerindra sebesar 9,6 persen di posisi ketiga dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar 5,3 persen di posisi kelima.

Baca Juga:

AHY Tegaskan Kader Demokrat Semakin Solid

Sementara di posisi keenam ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 3,1 persen, Partai Nasdem sebesar 2,9 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 2,2 persen, Partai Perindo sebesar 1,9 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 1,5 persen.

IPO melakukan survei terhadap 1.200 responden pada akhir Maret hingga awal April 2021.

Survei bertajuk "Refleksi Penanganan Pandemi dan Konstelasi Politik 2024" menggunakan multistage random sampling untuk penentuan responden.

Tingkat akurasi survei 97 persen dengan margin of error survei sekitar 2,50 persen. (Knu)

Baca Juga:

AHY Minta Kubu Moeldoko Cs Bikin Partai Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
APPBI Kritik Aturan Luhut Perketat Jam Buka Mal
Indonesia
APPBI Kritik Aturan Luhut Perketat Jam Buka Mal

APPBI menyayangkan aturan baru Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal jam tutup mal.

Terima Suap Rp3,9 Miliar, Bupati Indramayu Supendi Dituntut 6 Tahun Penjara
Indonesia
Terima Suap Rp3,9 Miliar, Bupati Indramayu Supendi Dituntut 6 Tahun Penjara

Jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Supendi

Kapolri Jenderal Idham Azis Diganjar Penghargaan Tiga Matra TNI
Indonesia
Kapolri Jenderal Idham Azis Diganjar Penghargaan Tiga Matra TNI

Penganugarahan tiga bintang utama itu dikarenakan Kapolri Jenderal Idham Azis dianggap berjasa luar biasa

Para Pemuda Tanah Air Harus Memiliki Jiwa Kewirausahaan
Indonesia
Para Pemuda Tanah Air Harus Memiliki Jiwa Kewirausahaan

generasi muda menjadi salah satu unsur utama penggerak kewirausahaan karena Indonesia memiliki porsi penduduk usia muda yang besar.

Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Rp150 Ribu, DPR: Aturan Harus Dibarengi Sanksi
Indonesia
Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Rp150 Ribu, DPR: Aturan Harus Dibarengi Sanksi

Rumah sakit yang menerapkan biaya tes cepat COVID-19 di atas ketentuan tarif tertinggi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan harus mendapatkan sanksi.

[Hoaks atau Fakta]: Kandungan Fluride di Pasta Gigi Sebabkan Kematian
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kandungan Fluride di Pasta Gigi Sebabkan Kematian

Kematian akibat air yang mengandung fluoride juga terdapat kekeliruan. Dengan dosis yang sesuai, air minum berfluoride aman dikonsumsi.

Warga Minta Jembatan Kota Paris Dibongkar, Ini Kata Wagub DKI Jakarta
Indonesia
Warga Minta Jembatan Kota Paris Dibongkar, Ini Kata Wagub DKI Jakarta

Mengenai hal tersebut, kata Riza, pihaknya masih menunggu hasil kajian terkait perlu atau tidaknya jembatan 'Kota Paris' itu dihancurkan.

Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Direktur PT CPM
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Direktur PT CPM

PT Millenium Capital sendiri diketahui sebagai satu dari 13 tersangka koorporasi dalam kasus korupsi Jiwasraya

Luhut Perintahkan Kemenkes Turun Lapangan Pantau Rumah Sakit COVID-19
Indonesia
Luhut Perintahkan Kemenkes Turun Lapangan Pantau Rumah Sakit COVID-19

"Sistem rujukan yang berbelit, pasien terlambat datang ke pusat pengobatan, diagnosis terlambat diberikan, pengobatan yang tidak adekuat maupun ketidak-tersediaan ventilator yang berpengaruh pada angka mortalitas di ICU," jelas Alexander.

DPR Belum Bahas RUU Ibu Kota Negara
Indonesia
DPR Belum Bahas RUU Ibu Kota Negara

Sebelum RUU IKN disahkan, pemerintah tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ibu kota baru.