AHY Minta Kubu Moeldoko Cs Bikin Partai Baru Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konsolidasi dengan pengurus Partai Demokrat se-Jateng di Semarang, Minggu. (ANTARA/ I.C.Senjaya)

MerahPutih.com - Kandasnya upaya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat mendapat pengakuan dari pemerintah dinilai sebagai langkah tepat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, pihak-pihak yang telah menggelar Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang itu seharusnya meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).Termasuk kepada rakyat Indonesia atas kegaduhan yang telah dilakukan.

Baca Juga:

Jelang Ramadan, Mudah-mudahan SBY dan AHY Minta Maaf ke Jokowi

"Mereka yang di sana yang seharusnya minta maaf karena sudah membuat gaduh, karena sudah mempertontonkan politik yang tidak berkeadaban," kata AHY yang dikutip, Senin (5/4).

Menurut dia, Partai Demokrat sudah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah yang menolak pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Ia menilai, negara sudah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan menyarankan, partai pimpinan Moeldoko untuk membuat partai baru.

Pembentukan partai baru secara konstitusional menurutnya, lebih elegan dan bermartabat daripada merebut partai dengan cara-cara tidak benar.

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). ANTARA FOTO/Endi Ahmad/Lmo/aww.

AHY mengatakan, banyak jenderal yang menempuh jalur politik dengan mendirikan partai baru.

Dia mencontohkan R Hartono mendirikan PKPB, Edy Sudrajat dengan PKPI, Wiranto membangun Hanura, dan Prabowo Subianto mendirikan Gerindra.

"Dan, tentu saja SBY yang membangun Partai Demokrat dengan berdarah-darah, masak membangun partai selama 20 tahun akan dibegal dengan KLB ilegal," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa SBY tidak perlu turun dalam menangani prahara yang terjadi selama dua bulan ini.

AHY mengungkapkan, pasca-prahara tersebut, ada tujuh penggerak KLB yang dipecat.

"Tapi kami tidak akan menghitung mereka, yang kami lakukan adalah menghitung kader yang solid dan loyal pada kepengurusan yang sah dengan Ketua Umum AHY," paparnya.

Baca Juga:

AHY Perlu Segera Selesaikan Konflik Partai Demokrat

AHY menilai, kader yang setia adalah pejuang istimewa.

Menurutnya, untuk para pembelot tersebut, ia dan Partai Demokrat telah memaafkan tapi tidak akan melupakan apa yang telah dilakukan.

"Kami tidak perlu demonstrasi terhadap keputusan yang diambil, tapi tugas pemimpin adalah melakukan pembinaan agar tidak salah arah," ungkap pria yang merupakan mantan anggota TNI berpangkat mayor ini. (Knu)

Baca Juga:

Sesuai Arahan AHY, Demokrat Tutup Pintu Buat Moeldoko Cs

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PT Delta Sebut Pemprov DKI Masih Miliki Saham 26 Persen
Indonesia
PT Delta Sebut Pemprov DKI Masih Miliki Saham 26 Persen

Hal ini karena terjadi kesalahan penempatan angka pada kolom yang seharusnya pada laporan tersebut

Rumus Kebebasan Berpendapat di Tengah Jeratan UU ITE
Indonesia
Rumus Kebebasan Berpendapat di Tengah Jeratan UU ITE

Padahal hak berpendapat warga negara secara resmi telah diatur dalam konstitusi UUD 1945, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Imbas Larangan Mudik, Pengusaha Bus Harus Kembalikan Uang Penumpang
Indonesia
Imbas Larangan Mudik, Pengusaha Bus Harus Kembalikan Uang Penumpang

Organda siap mengikuti peraturan Pemerintah terkait larangan mudik ini demi mengurangi penularan COVID-19.

Gubernur Banten Perintahkan Pengawasan Sekolah Daring
Indonesia
Gubernur Banten Perintahkan Pengawasan Sekolah Daring

"Pendidikan tidak boleh berhenti. Kita pastikan anak-anak kita tetap bersekolah meskipun dengan daring. Karena pandemi ini masih menjadi penyebab,” kata Gubernur Banten Wahidin di Serang, Rabu (29/7).

Tujuh Anggota DPRD DKI Jakarta Positif COVID-19
Indonesia
Tujuh Anggota DPRD DKI Jakarta Positif COVID-19

Mereka ada yang melakukan perawatan di rumah sakit rujukan COVID-19

Bejo Sugiantoro Keliling Kampung untuk Semprotkan Disinfektan Secara Gratis
Indonesia
Bejo Sugiantoro Keliling Kampung untuk Semprotkan Disinfektan Secara Gratis

Hal itu ia lakukan secara gratis tanpa meminta biaya sepeser pun bagi yang menginginkan.

Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Siap Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Siap Disuntik Vaksin COVID-19

Pemprov DKI akan memastikan dulu vaksin corona sudah siap dan ada di Indonesia termasuk Jakarta.

Presiden Jokowi Harap KRL Yogya-Solo Dongkrak Pariwisata DIY dan Soloraya
Indonesia
Presiden Jokowi Harap KRL Yogya-Solo Dongkrak Pariwisata DIY dan Soloraya

Jokowi berharap kehadiran KRL ini dapat mendongkrak pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Solo Raya.

Pemprov DKI Siap Beri Sanksi ke Apartemen yang Digunakan Jadi Tempat Prostitusi
Indonesia
Pemprov DKI Siap Beri Sanksi ke Apartemen yang Digunakan Jadi Tempat Prostitusi

Tapi pastikan lingkungannya, apartemennya aman dan jauh dari prostitusi

Gerindra Tampik Anies dan Riza Berbeda Pendapat Tetapkan UMP DKI
Indonesia
Gerindra Tampik Anies dan Riza Berbeda Pendapat Tetapkan UMP DKI

Bila sektor usaha yang terdampak tetap menerapkan kenaikan UMP ditakutkan akan terjadi PHK massal