Biar Merasa Tidak Dihukum, Kemenkeu Bangun Rumah Bagi Pegawai di Papua Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam peletakan batu pertama pembangunan rusunara Kemenkeu di Jayapura, Papua, Jumat (26/11/2021). ANTARA/HO-Humas Kemenkeu.

MerahPutih.com - Kementerian Keuangan mulai membangun tempat tinggal untuk para pegawai Kementerian Keuangan yang bertugas di Papua. Pembangunan diwujudkan melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan ditargetkan selesai dalam jangka waktu satu tahun.

Pemerintah mengalokasikan dana pembangunan rumah susun negara (rusunara) dengan Rp 25,5 miliar, tiga lantai berdaya tampung sebanyak 176 pegawai eselon I Kemenkeu dengan tipologi seperti Wisma Atlet Kemayoran.

Baca Juga:

Telah Jual Rp 800,93 Triliun, Kemenkeu Batalkan Sisa Lelang SUN di 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pembangunan rusunara dilakukan karena pegawai Kemenkeu di Papua membutuhkan perhatian yang sangat tinggi dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam mengatur keuangan negara.

Terlebih lagi, pegawai Kemenkeu tidak memiliki kemewahan untuk memilih lokasi dia ditempatkan bahkan tak sedikit pegawai yang ditugaskan jauh dari daerah asal mereka termasuk di Papua.

"Kebutuhan untuk bisa menjalankan tugas di tempat yang jauh dari asal membutuhkan dukungan terutama dari sisi rumah tinggal," ujarnya.

Baca Juga:

Kemenkeu Terus Maksimalkan PEN Sektor UMKM Biar Ekonomi Tetap Tumbuh

Pembangunan rusunara di Papua ini mencerminkan keadilan agar pegawai tidak merasa bertugas di suatu daerah dianggap sebagai hukuman seiring ada pegawai lain yang bertugas di Jakarta, Jawa Barat hingga Bali.

Sri Mulyani menyatakan, Kemenkeu selalu berusaha memenuhi kebutuhan para pegawainya dalam menjalankan tugas termasuk transportasi serta teknologi digital.

"Kemenkeu harus melakukan langkah-langkah agar jajaran Kemenkeu yang memiliki keterbatasan transportasi, komunikasi dan jauh dari home based mereka, mereka diberikan dukungan yang manusiawi," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Cegah Stunting, Kemenkeu Dukung Percepatan Proyek SPAM Kamijoro dan TPST Piyungan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus PKS Sarankan Pembelian Minyak Goreng Curah Cukup Pakai KTP
Indonesia
Politikus PKS Sarankan Pembelian Minyak Goreng Curah Cukup Pakai KTP

"Masyarakat kelompok sasaran,cukup menunjukkan KTP atau nomor induk kependudukan (NIK) saja," kata Amin kepada wartawan, Selasa (28/6).

KPK Mulai Usut Proyek Infrastruktur Bermasalah di Kabupaten Bogor
Indonesia
KPK Mulai Usut Proyek Infrastruktur Bermasalah di Kabupaten Bogor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut proyek infrastruktur bermasalah di bawah kepemimpinan Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin. Dalam mengusut itu, tim penyidik memeriksa sejumlah saksi dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Saksi yang diperiksa ialah Kepala Dinas PUPR Soebiantoro, PPK Bina Marga Dinas PUPR Heru Haerudin, tiga PNS Dinas PUPR Gantara Lenggana, Aldino Putra Perdana, serta R. Indra Nurcahya, dan Kabid Bina Marga Krisman Nugraha.

Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK, Polisi Amankan 99 Karyawan
Indonesia
Gerebek Kantor Pinjol Ilegal di PIK, Polisi Amankan 99 Karyawan

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya kembali menggerebek sebuah kantor pinjaman online (pinjol). Kali ini, lokasi berada di Pantai Indah Kapuk 2, Penjaringan, Jakarta Utara.

Aturan Travel Bubble Batam-Bintan dan Singapura
Indonesia
Aturan Travel Bubble Batam-Bintan dan Singapura

Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri mekanisme travel bubble di kawasan Batam, Bintan, dengan Singapura di masa pandemi COVID-19.

Jurus Pemkot Yogyakarta Tekan Kasus Demam Berdarah
Indonesia
Jurus Pemkot Yogyakarta Tekan Kasus Demam Berdarah

Tahun 2021, jumlah kasus terbanyak terjadi pada April yakni sebanyak 11 kasus

Pandangan Pengamat Politik soal Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu
Indonesia
Pandangan Pengamat Politik soal Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu

Emrus Sihombing mengatakan, larangan presiden itu sangat jelas dan konkrit, sekaligus menunjukkan kekecewaan Jokowi pada anak buahnya yang beberapa belakangan ini mewacanakan penundaan pemilu.

Pemerintah Tarik dan Revisi Buku PPKn Kelas VII
Indonesia
Pemerintah Tarik dan Revisi Buku PPKn Kelas VII

Pusat Perbukuan Kemendikbudristek segera memperbaiki sesuai masukan yang diterima dari berbagai pihak, khususnya mengenai penjelasan tentang Trinitas dalam agama Kristen Protestan dan Katolik.

Pengacara Keluarga Brigadir J Bikin Laporan ke Bareksrim
Indonesia
Pengacara Keluarga Brigadir J Bikin Laporan ke Bareksrim

Polri terus memperkuat proses pembuktian ilmiah dalam mengusut kasus penembakan Brigadir J oleh Bharada E di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

Viral Mobil Plat Merah AD Halangi Ambulans Diduga Milik Pemkot Solo, Ini Respons Gibran
Indonesia
Viral Mobil Plat Merah AD Halangi Ambulans Diduga Milik Pemkot Solo, Ini Respons Gibran

Bahkan, salah satu media nasional ikut memposting unggahan tersebut dengan menyebut mobil plat merah AD berasal dari Solo. Hal itu membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka marah.

Berikut Kondisi Jemaah Haji Indonesia yang Masih Dirawat di Arab Saudi
Indonesia
Berikut Kondisi Jemaah Haji Indonesia yang Masih Dirawat di Arab Saudi

Operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443 H telah dinyatakan berakhir oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 18 Agustus 2022.