Beri Waktu Sepekan, Kapolri Minta Seluruh Polda Berantas Perdagangan Orang

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 08 Juni 2023
Beri Waktu Sepekan, Kapolri Minta Seluruh Polda Berantas Perdagangan Orang

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Upaya kepolisian memberantas pelaku perdagangan orang rupanya tak main-main.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada seluruh polda jajaran untuk membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa seluruh satgas TPPO di polda jajaran berada di bawah naungan Bareskrim.

Baca Juga:

Kapolri Bakal Tindak Tegas Anak Buahnya yang Tak Mampu Tangani Kasus Perdagangan Orang

“Setiap polda nanti kasatgasnya dipimpin oleh wakapolda,” ucap lulusan AKPOL 1991 ini di Jakarta, Kamis (8/6).

Kabareskrim Polri Komjen Andrianto mengungkapkan bahwa instruksi yang diberikan Kapolri untuk satgas TPPO diberikan waktu satu minggu.

Satgas tersebut nantinya akan dievaluasi langsung oleh Kapolri dengan ancaman sanksi hingga pemberhentian dari jabatannya bagi yang tidak becus menangani kasus TPPO.

“Beliau akan kasih target. Ini akan dievaluasi. Kalau memang enggak serius ya pasti akan ada sanksi dari beliau,” kata Agus.

Baca Juga:

Anggota DPR Tunggu Keseriusan Satgas Pemberantasan Perdagangan Orang

Agus juga menegaskan bahwa kasus TPPO tidak bisa di-backing oleh siapa pun. Pun bagi anggota Polri yang terlibat dalam TPPO, Propam akan menindaknya.

"Bisa dipidana, dipidana, kalau ada melibatkan yang lain ada dari teman-teman POM nanti,” tegasnya. (Knu)

Baca Juga:

Kapolri Janji Tak Beri Ampun untuk Pelaku Perdagangan Orang

#Kapolri #Perdagangan Orang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Indonesia
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Indonesia
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Proses penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Hingga Selasa, Polri belum menetapkan tersangka baru dalam perkara tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Yusri Sebut Polisi Temukan Unsur Makar Dalam Penyadapan Dilakukan Mantan Kapolri Listyo
Indonesia
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Ahrie diduga menerima perintah penyadapan yang berasal dari mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap Peran Ahrie Sonta dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Indonesia
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Dugaan praktik penyadapan tersebut berlangsung melalui lima tahapan, mulai dari pemberian perintah hingga penghapusan data hasil penyadapan.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Ungkap 5 Tahapan Modus Penyadapan Ilegal, dari Perintah hingga Penghapusan Data
Indonesia
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang dilengkapi persyaratan tertentu.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Kapolri Sebut Penyadapan Ilegal Langgar Perkap, ini Prosedur yang Seharusnya
Indonesia
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Keberadaan log data penyadapan menjadi salah satu barang bukti penting dalam perkara tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
Polri Geledah Rumah Listyo Sigit, Sita Log Data Penyadapan hingga 15 Ponsel
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Indonesia
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Jenderal LSP yang menjabat kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Selain Presiden Prabowo, Listyo Sigit dkk Diduga Juga Sadap Sejumlah Pejabat
Indonesia
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Praktik percaloan dan pungli masih menjadi persoalan yang merugikan masyarakat, terutama para pencari kerja yang tengah berjuang mendapatkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Berantas Calo Tenaga Kerja
Bagikan