Bela Jokowi Soal Tiga Periode, Megawati: Yang Omong Itu Kepengen Sebetulnya Megawati saat meluncurkan buku Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam, di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (24/3). (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait tuduhan akan mengamandemen UUD 1945 menyangkut masa jabatan kepresidenan dari dua periode menjadi tiga periode.

"(Jokowi) berkeinginan katanya 3 periode. Yang omong itu yang kepengen sebetulnya. Siapa tahu suatu saat dia bisa 3 periode," kata Megawati saat meluncurkan buku Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam, di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (24/3).

Menurut Megawati, tudingan demikian tak berdasar. Sebab, aturan main sudah ada diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang. Dan menurutnya, presiden itu tak bisa begitu saja mengubah isi UUD 1945.

Baca Juga:

Klaim Amien Rais tentang Jokowi Ingin Tiga Periode Bikin Publik Berimajinasi

"Memang presiden bisa mengubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Kan tidak," kata Megawati.

Megawati menyinggung hal itu karena dia justru ingin mendorong agar kader-kader PDIP yang duduk di eksekutif maupun legislatif tak menyia-nyiakan waktunya selama menjabat.

Presiden Jokowi dan Presiden ke-5 Megawati saat di Istana Merdeka pada November 2016. (Foto: Humas/Jay/setkab.go.id)
Presiden Jokowi dan Presiden ke-5 Megawati saat di Istana Merdeka pada November 2016. (Foto: Humas/Jay/setkab.go.id)

Menurut Megawati, para kader PDIP harus banyak membaca buku sehingga pengetahuannya banyak. Namun isi buku itu sebaiknya tak hanya dibaca, harus dipraktikkan di lapangan. Dengan begitu, kader PDIP selalu aktif bekerja di tengah rakyat.

Baca Juga:

Sebar Isu Jabatan Jokowi Tiga Periode, Amien Rais Dinilai Ilusi dan Cari Panggung

"Kalian saya minta itu supaya aktif. Seperti Hendy (Wali Kota Semarang, red). Kalau mau jadi wali kota, mau apa kamu? Mau cari kekayaan, kekuasaan, ketenaran? Berhenti lah. Paling dua periode selesai, tak ada lagi bisa lebih dari dua periode," ujar Megawati.

"Tugas kalian utama sebagai kader partai adalah memperjuangkan nasib rakyat," pungkas Megawati. (Pon)

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Prabowo Mau Jokowi Tiga Periode

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB Segera Berakhir, Pemprov DKI Godok Peraturan Pembukaan Tempat Hiburan
Indonesia
PSBB Segera Berakhir, Pemprov DKI Godok Peraturan Pembukaan Tempat Hiburan

Ia menjelaskan, penyusunan itu dibahas bersama seluruh pelaku usaha dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI.

KPK Kembangkan Penyidikan Kasus Eks Bupati Indramayu
Indonesia
KPK Kembangkan Penyidikan Kasus Eks Bupati Indramayu

Untuk pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan dan atau penahanan

Jakpus Gencarkan Gerebek Lumpur di Puncak Musim Hujan
Indonesia
Jakpus Gencarkan Gerebek Lumpur di Puncak Musim Hujan

Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan terus menggencarkan kegiatan Gerebek Lumpur di enam titik prioritas penanganan banjir.

PKS Kritik Setahun Jokowi-Ma'ruf: Gaduh, Gagap, Gagal!
Indonesia
PKS Kritik Setahun Jokowi-Ma'ruf: Gaduh, Gagap, Gagal!

Kondisi ini menyebabkan negara dan rakyat berjalan tanpa arah, padahal Indonesia saat ini sedang mengalami krisis ekonomi yang cukup berat akibat pandemi.

Wapres Klaim Penundaan Pembahasan RUU HIP Didukung Mayoritas Ormas Islam
Indonesia
Wapres Klaim Penundaan Pembahasan RUU HIP Didukung Mayoritas Ormas Islam

Keputusan itu diambil setelah pemerintah membahas, dan memperhatikan berbagai tanggapan terhadap RUU HIP

KPK Periksa Pejabat BUMD DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Periksa Pejabat BUMD DKI Terkait Korupsi Tanah Munjul

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kabid Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta, Ahmad Giffari.

Masyarakat Dinilai Sudah Paham Cara Gunakan Aplikasi SIM Online
Indonesia
BIN Tegaskan Pemakaman Kabinda Papua Tidak Boleh Diliput Media
Indonesia
BIN Tegaskan Pemakaman Kabinda Papua Tidak Boleh Diliput Media

Pemakaman berlangsung terbatas untuk umum.

[HOAKS atau FAKTA]: 75 Tahun Indonesia Merdeka, Baru Ada Jalan Tol di Sumatera saat Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 75 Tahun Indonesia Merdeka, Baru Ada Jalan Tol di Sumatera saat Era Jokowi

Akun Widya Ftrianty menyebutkan bahwa jalan tol baru ada di Pulau Sumatera setelah 75 tahun Indonesia merdeka atau di zaman pemerintahan Joko Widodo.

Politikus Demokrat Nilai Anji dan Hadi Pranoto Tak Perlu Diproses Hukum
Indonesia
Politikus Demokrat Nilai Anji dan Hadi Pranoto Tak Perlu Diproses Hukum

Politisi Partai Demokrat menilai bahwa sikap main lapor polisi Muannas Alaidid itu berlebihan.