Bawaslu DKI Temukan 629 Kejadian saat Pencoblosan 14 Februari

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 18 Februari 2024
Bawaslu DKI Temukan 629 Kejadian saat Pencoblosan 14 Februari

Petugas PPSU mendistribusikan logistik Pemilu 2024 di kawasan Duri Pulo, Jakarta Pusat. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Badan Pengawal Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menemukan sebanyak 629 permasalahan dan kejadian khusus di TPS pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Data tersebut berdasarkan hasil Patroli Pengawasan di 6 Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta.

Dari semua kejadian khusus tersebut, jajaran Bawaslu DKI telah melakukan identifikasi potensi dugaan petanggaran, potensi pemungutan suara ulang (PSU) , pemungutan suara susulan (PSS) dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Baca juga:

Praktisi Kesehatan Desak Pemerintah Bentuk Tim Selidiki Kematian Anggota KPPS

Bawaslu juga melakukan koordinasi secara berjenjang dalam rangka memuitigasi dan penyampaian informasi terkait dengan situasi TPS yang mengalami kejadian khusus tersebut.

"Memberikan saran dan rekomendasi dalam hal perbaikan atau mengatasi semua kejadian khusus yang ada," tulis Bawaslu keterangan resminya, Minggu (17/8).

Secara rincian hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut:

581 kejadian, TPS Banjir, Rusak atau Roboh

1. Jakarta Barat sebanyak 160 TPS;

2. Jakarta Pusat sebanyak 81 TPS;

3. Jakarta Selatan sebanyak 35 TPS;

4. Jakarta Timur sebanyak 136 TPS;

5. Jakarta Utara sebanyak 169 TPS;

66 kejadian, penundaan pembukaan TPS.

1. Jakarta Barat sebanyak 63 TPS;

2. Jakarta Timur sebanyak 1 TPS;

3. Jakarta Utara sebanyak 2 TPS;

18 kejadian, kekurangan surat suara atau logistik lainnya.

1. Jakarta Barat sebanyak 1 TPS;

2. Jakarta Selatan sebanyak 2 TPS;

3. Jakarta Timur sebanyak 2 TPS;

4. Jakarta Utara sebanyak 13 TPS;

18 kejadian, Peralatan Pemilu dan Surat Suara rusak atau kurang lengkap.

1. Jakarta Barat sebanyak 4 TPS;

2. Jakarta Selatan sebanyak 3 TPS;

3. Jakarta Timur sebanyak 3 TPS;

4. Jakarta Utara sebanyak 7 TPS

5. Kep. Seribu sebanyak 1 TPS.

Baca juga:

Pj Heru Pastikan Anggota KPPS Meninggal Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

17 kejadian, TPS yang tidak melakukan pemungutan suara karena kebanjiran.

1. Sunter Jaya, Jakarta Utara sebanyak 12 TPS;

2. Kelapa Gading, Jakarta Utara sebanyak 5 TPS.

5 kejadian pemindahan lokasi TPS.

1. Jakarta Barat sebanyak 1 TPS;

2. Jakarta Timur sebanyak 1 TPS;

3. Kep. Seribu sebanyak 3 TPS.

3 kejadian, surat suara yang sudah tercoblos.

1. Jakarta Barat sebanyak 1 TPS;

2. Jakarta Timur sebanyak 1 TPS;

3. Jakarta Utara sebanyak 1 TPS.

2 kejadian, surat suara salah masuk kotak.

1. Jakarta Barat sebanyak 2 TPS

1 kejadian, saksi memakai pakaian dengan atribut atau warna yang mengindikasi warna parpol.

1. TPS di Jakarta Timur.

BACA JUGA:

Kemenkes Klaim Angka Kematian KPPS Turun

1 kejadian, surat sura tertukar.

1. 1 TPS di Kepulauan Seribu.

Lalu, Bawaslu melaporkan diduga ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya tapi tidak terdaftar di DPT, DPTb dan DPK (ber-KTP luar Jakarta). (Asp)

#KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati pada pilkada ulang harus diselenggarakan dengan penuh integritas, taati aturan berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
KPU RI Pantau Langsung TPS di Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka
Indonesia
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Jadi kita tunggu saja seperti apa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
KPU Tunggu Aturan Baru dari DPR dan Pemerintah Terkait Putusan MK tentang Jadwal Pemilu dan Pilkada
Indonesia
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Hal ini disampaikan Ketua KPU Papua Diana Simbiak, terlebih setelah dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur saling klaim kemenangan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Agustus 2025
2 Paslon Saling Klaim Menangi Pilkada Papua, KPU: Tunggu Hasil Resmi
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Hal lainnya yang juga akan dibahas dengan DPR adalah soal penggunaan sistem informasi dalam berbagai aspek kepemiluan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
KPU Susun Materi Revisi Undang-Undang Pemilu Untuk Dibahas Dengan DPR RI
Indonesia
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
KPU enggan mengomentari putusan MK soal pemisahan pemilu. KPU mengungkapkan, hanya memiliki posisi sebagai pelaksana undang-undang.
Soffi Amira - Kamis, 10 Juli 2025
Enggan Komentari Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, KPU: Kami Cuma Pelaksana UU
Indonesia
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Putusan MK harus menjadi titik untuk perbaikan sistem pemilu.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah, Ketua KPU Usulkan Seleksi Penyelenggara Dilakukan Serentak
Indonesia
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Sistem Pemilu di Indonesia kembali berubah usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Juni 2025
Proses Sidang Pemisahan Pemilu Terkesan ‘Ditutupi’, Pengamat Curiga Ada Skenario Besar yang Dilakukan Elit Politik
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
KPU akan melakukan simulasi tahapan Pemilu 2029 paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 28 Juni 2025
KPU: Tahapan Pemilu 2029 Dimulai Tahun 2027
Bagikan