Bawaslu DKI Temukan 629 Kejadian saat Pencoblosan 14 Februari

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 18 Februari 2024
Bawaslu DKI Temukan 629 Kejadian saat Pencoblosan 14 Februari

Petugas PPSU mendistribusikan logistik Pemilu 2024 di kawasan Duri Pulo, Jakarta Pusat. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pengawal Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta menemukan sebanyak 629 permasalahan dan kejadian khusus di TPS pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 kemarin. Data tersebut berdasarkan hasil Patroli Pengawasan di 6 Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta.

Dari semua kejadian khusus tersebut, jajaran Bawaslu DKI telah melakukan identifikasi potensi dugaan petanggaran, potensi pemungutan suara ulang (PSU) , pemungutan suara susulan (PSS) dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Baca juga:

Praktisi Kesehatan Desak Pemerintah Bentuk Tim Selidiki Kematian Anggota KPPS

Bawaslu juga melakukan koordinasi secara berjenjang dalam rangka memuitigasi dan penyampaian informasi terkait dengan situasi TPS yang mengalami kejadian khusus tersebut.

"Memberikan saran dan rekomendasi dalam hal perbaikan atau mengatasi semua kejadian khusus yang ada," tulis Bawaslu keterangan resminya, Minggu (17/8).

Secara rincian hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara adalah sebagai berikut:

581 kejadian, TPS Banjir, Rusak atau Roboh

1. Jakarta Barat sebanyak 160 TPS;

2. Jakarta Pusat sebanyak 81 TPS;

3. Jakarta Selatan sebanyak 35 TPS;

4. Jakarta Timur sebanyak 136 TPS;

5. Jakarta Utara sebanyak 169 TPS;

66 kejadian, penundaan pembukaan TPS.

1. Jakarta Barat sebanyak 63 TPS;

2. Jakarta Timur sebanyak 1 TPS;

3. Jakarta Utara sebanyak 2 TPS;

18 kejadian, kekurangan surat suara atau logistik lainnya.

1. Jakarta Barat sebanyak 1 TPS;

2. Jakarta Selatan sebanyak 2 TPS;

3. Jakarta Timur sebanyak 2 TPS;

4. Jakarta Utara sebanyak 13 TPS;

18 kejadian, Peralatan Pemilu dan Surat Suara rusak atau kurang lengkap.

1. Jakarta Barat sebanyak 4 TPS;

2. Jakarta Selatan sebanyak 3 TPS;

3. Jakarta Timur sebanyak 3 TPS;

4. Jakarta Utara sebanyak 7 TPS

5. Kep. Seribu sebanyak 1 TPS.

Baca juga:

Pj Heru Pastikan Anggota KPPS Meninggal Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

17 kejadian, TPS yang tidak melakukan pemungutan suara karena kebanjiran.

1. Sunter Jaya, Jakarta Utara sebanyak 12 TPS;

2. Kelapa Gading, Jakarta Utara sebanyak 5 TPS.

5 kejadian pemindahan lokasi TPS.

1. Jakarta Barat sebanyak 1 TPS;

2. Jakarta Timur sebanyak 1 TPS;

3. Kep. Seribu sebanyak 3 TPS.

3 kejadian, surat suara yang sudah tercoblos.

1. Jakarta Barat sebanyak 1 TPS;

2. Jakarta Timur sebanyak 1 TPS;

3. Jakarta Utara sebanyak 1 TPS.

2 kejadian, surat suara salah masuk kotak.

1. Jakarta Barat sebanyak 2 TPS

1 kejadian, saksi memakai pakaian dengan atribut atau warna yang mengindikasi warna parpol.

1. TPS di Jakarta Timur.

BACA JUGA:

Kemenkes Klaim Angka Kematian KPPS Turun

1 kejadian, surat sura tertukar.

1. 1 TPS di Kepulauan Seribu.

Lalu, Bawaslu melaporkan diduga ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya tapi tidak terdaftar di DPT, DPTb dan DPK (ber-KTP luar Jakarta). (Asp)

#KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan