Praktisi Kesehatan Desak Pemerintah Bentuk Tim Selidiki Kematian Anggota KPPS

MerahPutih.com - Pemerintah didesak menyelidiki penyebab kematian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas pada hari pemungutan suara dalam pemilu 2024 dengan membentuk tim khusus.

"Saran saya sebagai praktisi kesehatan masyarakat, untuk petugas KPPS yang meninggal di Pemilu 2024 perlu dilakukan investigasi atau audit kematian," kata Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Tamansari Ngabila Salama melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/2).

Baca Juga:

Petugas KPPS Berusia 34 Tahun di Klaten Meninggal Akibat Kelelahan

Menurut Ngabila, penyelidikan perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab langsung maupun tidak langsung kematian petugas KPPS. Penyelidikan antara lain diperlukan untuk mengetahui apakah petugas yang meninggal seusai tugas punya penyakit penyerta serta faktor-faktor yang dapat memicu munculnya masalah kesehatan pada petugas.

Staf Komunikasi Transformasi Kesehatan di Kementerian Kesehatan itu menyampaikan bahwa hasil-hasil penyelidikan dapat dijadikan sebagai masukan dalam menentukan persyaratan bagi calon anggota KPPS pada pemilu berikutnya.

Baca Juga:

Ketua KPPS di Banyuwangi Meninggal Selesai Hitung Surat Suara

Dalam hal ini, Ngabila mencontohkan, dapat diterapkan ketentuan mengenai batas usia, jenis komorbid yang diperbolehkan, dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan petugas menjelang pelaksanaan pemungutan suara.

Dilansir dari Antara, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyampaikan jumlah anggota KPPS yang meninggal pada pemilu tahun ini jauh lebih sedikit dibandingkan pada pemilu sebelumnya.

Kementerian Kesehatan mencatat pada Pemilu 2024 ada 27 kasus kematian petugas KPPS sedangkan pada pemilu 2019 angka kasus kematian anggota KPPS sampai 894 kasus.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan bahwa KPU mengusulkan penghitungan perolehan suara dilakukan dalam dua panel guna mengurangi beban petugas KPPS.(*)

Baca Juga:

Jatuh Pingsan, Nyawa Ketua KPPS di Jakarta Utara Tidak Tertolong