Bareskrim Duga ACT Tak Transparan Soal Dana Korban Kecelakaan Lion Air Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol. Nurul Azizah (tengah) memberikan keterangan pers di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Polisi masih terus menyelidiki dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Penyelidikan termasuk soal dana korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 pada 2018.

Bareskrim Polri menduga, ACT tidak transparan terkait jumlah dana yang diterima dari pihak Boeing kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610.

"Yayasan ACT tidak memberitahukan realisasi jumlah dana CSR yang diterimanya dari pihak Boeing ke ahli waris korban termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh yayasan ACT," ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (11/7).

Baca Juga:

Petinggi ACT Bantah Soal Dana Al-Qaeda dan Penyelewengan CSR Korban Kecelakaan Lion Air

Menurut Azizah, Yayasan ACT juga tidak merealisasikan dana CSR kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air.

Polisi menduga dana tersebut malah dimanfaatkan untuk membayar gaji para petinggi ACT, bahkan untuk fasilitas dan kepentingan pribadi.

"Diduga pihak yayasan ACT tidak merealisasikan seluruh dana CSR yang diperoleh dari pihak Boeing, melainkan sebagian dana CSR tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua pengurus pembina serta staf pada Yayasan ACT," tuturnya.

Sementara itu, Azizah mengatakan, dana donasi yang berasal dari berbagai pihak, ACT mampu mengantongi Rp 60 miliar setiap bulannya.

Dana donasi tersebut di antaranya bersumber dari donasi masyarakat umum, donasi kemitraan, perusahaan nasional dan internasional.

"Lalu donasi institusi atau kelembagaan non-korporasi dalam negeri maupun internasional, donasi dari komunitas, dan donasi dari anggota lembaga," kata dia.

Baca Juga:

Bareskrim Kembali Panggil 2 Petinggi ACT

Pada saat pengelolaannya, kata Azizah, donasi-donasi tersebut terkumpul sekira Rp 60 miliar setiap bulannya. Dana tersebut langsung dipangkas atau dipotong oleh pihak ACT sebesar 10 persen sampai dengan 20 persen atau Rp 6 miliar - Rp 12 miliar untuk keperluan pembayaran gaji pengurus dan seluruh karyawan.

"Selain itu, pembina dan pengawas mendapatkan dana operasional yang bersumber dari potongan donasi tersebut," ucapnya.

Sampai saat ini, kata Azizah, penyidik telah meminta keterangan empat orang saksi dalam penyelidikan dugaan penyelewengan dana ACT.

Dia menyatakan, penyidik kemudian akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus ini bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan atau tidak.

Saat ini, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri tengah melakukan pemeriksaan terhadap Presiden ACT Ibnu Khajar.

Sementara itu, pendiri ACT Ahyudin yang tiba lebih awal menjalani pemeriksaan sekitar pukul 10.30 WIB. (Knu)

Baca Juga:

Anies Tunggu Proses Hukum terhadap ACT

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi: Marhaban ya Ramadan
Indonesia
Jokowi: Marhaban ya Ramadan

"Saya ingin mengucapkan Marhaban ya Ramadhan, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin," kata dia.

[HOAKS atau FAKTA]: Informasi Bantuan Sosial Pemprov DKI Dikirim lewat WA
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Informasi Bantuan Sosial Pemprov DKI Dikirim lewat WA

Beredar informasi melalui WhatsApp tentang pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah DKI Jakarta pada Juni 2022.

[HOAKS atau FAKTA]: Akting Penduduk Ukraina Berlarian Jadi Target Rusia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Akting Penduduk Ukraina Berlarian Jadi Target Rusia

Beredar sebuah video di Twitter yang diklaim merupakan behind the scene seorang sutradara asal Ukraina mengambil video warga sipil berlarian untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Rusia menargetkan warga sipil dalam invasi operasi militernya.

Puan Sebut UU TPKS Jadi Pedoman Penegak Hukum Selesaikan Kasus Kekerasan Seksual
Indonesia
Puan Sebut UU TPKS Jadi Pedoman Penegak Hukum Selesaikan Kasus Kekerasan Seksual

Ia menegaskan UU TPKS harus menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.

Paripurna DPD Sahkan Rekomendasi Calon Anggota BPK Periode 2022-2027
Indonesia
Paripurna DPD Sahkan Rekomendasi Calon Anggota BPK Periode 2022-2027

Sidang paripurna ke-8 DPD RI mengesahkan beberapa keputusan, salah satunya rekomendasi calon anggota BPK RI periode 2022-2027.

Mempercepat Program Langit Biru Jakarta Dengan Perbanyak Mobil Listrik
Indonesia
Mempercepat Program Langit Biru Jakarta Dengan Perbanyak Mobil Listrik

Kementerian ESDM, memastikan ekonomi akan tetap tumbuh meski Indonesia dihadapkan pada tantangan transisi energi yang menuntut penggunaan energi bersih.

G20 Bahas Prinsip Kebijakan Pelindungan Pekerja
Indonesia
G20 Bahas Prinsip Kebijakan Pelindungan Pekerja

Satu fokus isu, yaitu bagaimana pelindungan sosial ketenagakerjaan merespons pada situasi-situasi kekinian.

Erick: Transformasi Bikin BUMN Untung Rp 90 Triliun
Indonesia
Erick: Transformasi Bikin BUMN Untung Rp 90 Triliun

BUMN, kata Erick, juga berperan menyeimbangkan situasi pasar di tengah pandemi COVID-19.

PDIP Sebut Pemprov Lakukan Pembohongan Publik Anggaran Formula E
Indonesia
PDIP Sebut Pemprov Lakukan Pembohongan Publik Anggaran Formula E

Pemprov melakukan pembohongan publik tentang penggunaan APBD terhadap penyelenggaraan Formula E.

Baru 3.345 Pengecer Minyak Goreng Pakai QR Code PeduliLindungi
Indonesia
Baru 3.345 Pengecer Minyak Goreng Pakai QR Code PeduliLindungi

Pengecer yang sudah menerima QR Code Peduli Lindungi dapat langsung melakukan transaksi dengan pembeli sesuai dengan ketetapan atau kebijakan harga.