Bareskrim Kembali Panggil 2 Petinggi ACT Pendiri Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin didampingi pengacaranya memberikan keterangan kepada media, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (8/7/2022). ANTARA/Laily Rahmawaty

MerahPutih.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melanjutkan pemeriksaan terhadap petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait penyelidikan dugaan penyimpangan dana yang dilakukan lembaga tersebut, Senin (11/7).

Penyidik menduga ada pelanggaran Pasal 372 juncto 372 KUHP dan/atau Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan/atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Baca Juga:

Anies Tunggu Proses Hukum terhadap ACT

Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Andri Sudarmaji memaparkan, kedua petinggi yang dimintai keterangan adalah pendiri ACT Ahyudin, dan Presiden ACT Ibnu Khajar.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan Polri menyelidiki dugaan penyimpangan dana sosial ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang terjadi pada 2018 lalu.

Kedua Pengurus ACT tersebut diduga menyalahgunakan sebagian dana sosial itu untuk kepentingan pribadi masing-masing berupa pembayaran gaji dan fasilitas pribadi.

"Bahwa Pengurus Yayasan ACT dalam hal ini saudara Ahyudin selaku pendiri merangkap ketua, pengurus dan pembina serta saudara Ibnu Khajar selaku ketua pengurus melakukan dugaan penyimpangan sebagian dana sosial dari pihak Boeing tersebut untuk kepentingan pribadi masing-masing," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/7).

Kedua Pengurus ACT tersebut tidak pernah mengikutsertakan pihak ahli waris dalam penyusunan rencana maupun pelaksanaan penggunaan dana sosial, tidak pernah memberitahu kepada pihak ahli waris terhadap besaran dana sosial yang didapatkan dari pihak Boeing serta penggunaan dana sosial tersebut yang merupakan tanggung jawabnya.

Dari hasil pemeriksaan sementara diperoleh fakta, ACT menerima dana dari Boeing untuk disalurkan kepada korban sebagai dana sosial sebesar Rp 138 miliar.

Pihak Boeing memberikan dua jenis dana kompensasi, yaitu dana santunan tunai kepada ahli waris korban masing-masing sebesar Rp 2,06 miliar serta bantuan nontunai dalam bentuk dana sosial sebesar Rp 2,06 miliar.

Namun, dana tersebut tidak dapat dikelola langsung oleh para ahli waris korban, melainkan harus menggunakan lembaga atau yayasan yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Boeing, salah satunya adalah lembaga harus bertaraf internasional.

Boeing menunjuk ACT atas rekomendasi ahli waris korban untuk mengelola dana sosial tersebut yang diperuntukkan membangun fasilitas pendidikan sesuai dengan rekomendasi dari ahli waris para korban.

Akan tetapi, pihak ACT diduga tidak memberitahukan realisasi jumlah dana sosial yang diterima dari pihak Boeing kepada ahli waris korban, termasuk nilai serta progres pekerjaan yang dikelola oleh ACT.

"Diduga ACT tidak merealisasikan seluruh dana sosial tersebut, melainkan sebagian dana sosial tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ketua, pengurus, pembina, serta staf dan juga digunakan untuk mendukung fasilitas serta kegiatan kepentingan pribadi Ahyudin dan wakil ketua pengurus,” kata Ramadhan.

Ahyudin dan Ibnu Khajar sebelumnya telah memenuhi panggilan penyidik Polri untuk dimintai keterangan pada Jumat (8/7). Pemeriksaan terhadap Ahyudin berlangsung dari pukul 11.00 WIB sampai dengan 22.30 WIB, sedangkan Ibnu Khajar mulai dimintai klarifikasi pukul 15.00 sampai dengan 22.00 WIB. (Knu)

Baca Juga:

Polri Temukan Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi ACT untuk Kepentingan Pribadi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polri Persilakan Edy Mulyadi Ajukan Praperadilan-Penangguhan Penahanan
Indonesia
Polri Persilakan Edy Mulyadi Ajukan Praperadilan-Penangguhan Penahanan

Mabes Polri menanggapi rencana tersangka kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi untuk mengajukan penangguhan penahanan.

Kemendagri: Perpanjangan PPKM Jadi Upaya Transisi Bertahap Menuju Endemi
Indonesia
Kemendagri: Perpanjangan PPKM Jadi Upaya Transisi Bertahap Menuju Endemi

Jabodetabek masih berstatus PPKM level 3 selama perpanjangan hingga 28 Februari.

Ferdy Sambo Minta Kasat Reskrim Tak Bikin Ramai Kematian Brigadir J
Indonesia
Ferdy Sambo Minta Kasat Reskrim Tak Bikin Ramai Kematian Brigadir J

Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan hadir sebagai saksi dalam persidangan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Digempur Habis-habisan, Ukraina Tolak Letakkan Senjata di Kota Pelabuhan Mariupol
Dunia
Digempur Habis-habisan, Ukraina Tolak Letakkan Senjata di Kota Pelabuhan Mariupol

Ukraina menyatakan, menolak desakan Rusia untuk menyerahkan kota Mariupol yang sudah terkepung, Senin (21/3).

PKS Usul Angkot Khusus Laki dan Perempuan
Indonesia
PKS Usul Angkot Khusus Laki dan Perempuan

M Taufik Zoelkifli mengusulkan, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menyediakan transportasi umum khusus wanita dan laki-laki.

Pendiri ACT Mengaku Dicecar Terkait Pembelian Aset Yayasan saat Pemeriksaan Hari Ke-8
Indonesia
Pendiri ACT Mengaku Dicecar Terkait Pembelian Aset Yayasan saat Pemeriksaan Hari Ke-8

Pihak kepolisian terus membongkar kasus dugaan penyalahgunaan dana operasional Aksi Cepat Tanggap (ACT).

PKN Cuma Targetkan Lolos PT
Indonesia
PKN Cuma Targetkan Lolos PT

Pasek meminta partai-partai besar tidak usah khawatir kalau PKN berlomba di pemilu nanti. Karena PKN kata dia tidak mau mengambil suara banyak-banyak.

Hakim Tolak Eksepsi Arif Rachman dalam Kasus Perintangan Penyidikan Brigadir J
Indonesia
Hakim Tolak Eksepsi Arif Rachman dalam Kasus Perintangan Penyidikan Brigadir J

Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa perintangan penyidikan kasus kematian Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Arif Rachman Arifin.

Putri KW Juarai Orleans Masters 2022
Indonesia
Putri KW Juarai Orleans Masters 2022

Indonesia kembali mencatat sejarah baru dalam bulu tangkis nasional dengan menjuarai turnamen BWF Super 100 Orleans Masters di Prancis, Minggu (3/4) Putri Kusuma Wardani yang akrab disapa Putri KW mengharumkan nama Indonesia dengan menjadi atlet pertama Indonesia yang juarai turnamen tersebut dari tunggal putri.

NasDem Tanggapi Pernyataan Ganjar Tetap Kader PDIP
Indonesia
NasDem Tanggapi Pernyataan Ganjar Tetap Kader PDIP

Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyatakan bahwa hal itu merupakan aspirasi kader daerah partai besutan Surya Paloh.