Anies Dinilai Tak Punya Konsep Jelas Soal Penataan Banjir Gubernur Anies baswedan bersama tim kesiapsiagaan banjir DKI Jakarta. (FOTO ANTARA/HO-Humas Pemkot Jakarta Utara)

Merahputih.com - Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha, menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak pernah serius mengatasi banjir Jakarta. Anies Dinilai lebih memilih menyalahkan pihak lain, termasuk dalam banjir Sabtu kemarin.

Ia menyarankan Anies jangan cuma melempar kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman. Pada banjir kemarin, status pintu air di Bogor dan Depok normal.

Baca Juga:

Mensos Risma Pantau Banjir di Indramayu

"Artinya banjir terjadi karena Gubernur Anies tidak punya rencana dan cara yang jelas untuk mengatasinya,” kata Giring, Minggu (21/2).

Giring mengutip data BMKG, bahwa status pintu air Katulampa, Depok, dan Krukut Hulu adalah siaga 4 alias masih normal sejak Sabtu tengah malam sampai Sabtu petang.

"Gubernur Anies terbukti tidak punya kapabilitas mengelola Jakarta," kata pria yang juga seorang penyanyi ini.

Giring memberi contoh soal langkah Gubernur DKI menghapus program normalisasi sungai, lalu menggantinya dengan naturalisasi.

Ia melihat, konsep naturalisasi sungai yang selalu digembar-gemborkan Anies terbukti cuma konsep di atas kertas, tidak dikerjakan di lapangan sementara normalisasi sungai dihapuskan. "Akibatnya banjir kian memburuk" kata Giring.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: Antara)

Selain itu, menjelang musim hujan, Giring menyebut tidak terlihat ada upaya untuk mengeruk sungai, membersihkan saluran air, dan mengecek pompa.

Ketika tindakan-tindakan itu tidak dilakukan, mustahil Jakarta bebas dari banjir. "Padahal anggaran DKI Jakarta lebih dari cukup untuk membiayai itu semua,” tambah dia.

Alih-alih menjatahkan untuk pencegahan banjir, Giring menyesalkan alokasi anggaran untuk hal-hal yang jauh dari kebutuhan mendesak warga.

Baca Juga:

Laporan BPBD DKI, 150 RT di Jakarta Terendam Banjir

Ia mencontohkan anggaran DKI Jakarta dilakukan untuk hal-hal yang dinilai tak perlu. Seperti untuk pembayaran uang muka Formula E, mempercantik JPO, atau mengecat genting-genting rumah warga.

Dari sini, Anies terlihat tidak mampu menyusun prioritas. "Kebutuhan mendesak dinomorduakan, hal-hal bersifat kosmetik justru didahulukan,” pungkas Giring. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Makalah Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit: Transformasi Menuju Polri yang Presisi
Indonesia
Makalah Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit: Transformasi Menuju Polri yang Presisi

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo menyerahkan makalah ke Komisi III DPR RI untuk fit and proper test. Makalah itu berjudul 'Transformasi Menuju Polri yang Presisi: Prediktif-Responsibilitas-Transparasi Berkeadilan'.

Rute Transjakarta Koridor 2 Direkayasa Mulai Hari Ini
Indonesia
Rute Transjakarta Koridor 2 Direkayasa Mulai Hari Ini

Masyarakat yang keluar rumah menggunakan transportasi massal pun diingatkan agar menjaga jarak, menggunakan masker

Angka COVID-19 Tembus 1 Juta, Menkes Minta Seluruh Pihak Merenung
Indonesia
Angka COVID-19 Tembus 1 Juta, Menkes Minta Seluruh Pihak Merenung

Ini sangat susah dan tidak bisa dilakukan seorang diri, oleh pemerintah, tanpa bersama-sama rakyat

PLN Kirim Bantuan Personil dan Alat ke Sulbar
Indonesia
PLN Kirim Bantuan Personil dan Alat ke Sulbar

Semua personil sudah disiapkan, termasuk perlengkapan dan berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan perbaikan jaringan listrik agar secepatnya bisa pulih kembali.

Penyidik Korek Aliran Dana Cleaning Service Kejagung yang Diduga Bersaldo Ratusan Juta
Indonesia
Penyidik Korek Aliran Dana Cleaning Service Kejagung yang Diduga Bersaldo Ratusan Juta

Petugas kebersihan bernama Joko itu merupakan saksi dalam kasus kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung.

9 Korban Bom dan Aksi Teror di Solo Terima Kompensasi
Indonesia
9 Korban Bom dan Aksi Teror di Solo Terima Kompensasi

Sriyana mengimbau pada semua masyarakat yang merasa menjadi korban kasus terorisme dan belum mendapatkan bantuan segera melapor pada LPSK atau kepolisian sampai batas waktu Juni 2021.

Anies Minta Revitalisasi Kampung Kwitang Rampung Sebelum Lebaran
Indonesia
Anies Minta Revitalisasi Kampung Kwitang Rampung Sebelum Lebaran

Pemprov DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi perumahan warga setelah mengalami kebakaran pada Sabtu (13/3) lalu.

KPK Diminta Selidiki Dugaan Suap Pelarian Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Diminta Selidiki Dugaan Suap Pelarian Djoko Tjandra

Mabes Polri diketahui telah mengambil langkah dengan mencopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri.

Polri Gandeng Warga Tionghoa Berbagi Sembako untuk Pasien Isolasi Mandiri di Sawah Besar
Indonesia
Polri Gandeng Warga Tionghoa Berbagi Sembako untuk Pasien Isolasi Mandiri di Sawah Besar

Sejak adanya Kampung Tangguh Jaya, kini kawasan padat penduduk tersebut menjadi zona oranye

16 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Kembali Tiba ke Tanah Air
Indonesia
16 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Kembali Tiba ke Tanah Air

Dengan begitu, secara kumulatif, Indonesia sudah mempunyai 53,5 juta bulk vaksin.