Ancaman Siber Bayangi Pemilu 2024, Anggota DPR Minta BSSN Diperkuat

MerahPutih.com - Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sedang berjalan.

Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengingatkan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersiap untuk menghadapi potensi serangan siber.

Sebab itu, ia berharap BSSN harus melakukan mitigasi agar kebocoran sekaligus manipulasi data tidak terjadi.

Baca Juga:

MK Diusulkan Tunda Putusan Sistem Pileg Usai Pemilu

“Ancaman serangan siber mungkin terjadi terhadap sistem informasi digital yang digunakan dalam proses tahapan pemilu,” ucap Christina di Jakarta, Kamis (8/6).

Politisi Fraksi Partai Golongan Karya itu lantas menyayangkan sikap pemerintah pusat yang belum memberikan pagu anggaran yang cukup untuk BSSN.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, BSSN memperoleh anggaran pengamanan siber dan sandi untuk Pemilu 2024 sebesar Rp 206 miliar.

Sebab itu, ia mendorong sekaligus mendukung BSSN untuk mengupayakan peningkatan anggaran tersebut agar potensi yang dikhawatirkan tidak terjadi.

"Saya mengingatkan BSSN agar tetap menyusun langkah efektif dan efisien jika peningkatan anggaran tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat," ungkap Christina.

Baca Juga:

Rakernas III PDIP Godok Visi Misi Capres hingga Strategi Pemenangan Pemilu

Senada, anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mempertanyakan sikap pemerintah pusat yang belum mendukung BSSN untuk bekerja melindungi data digital.

Belajar dari pengalaman masa lalu, ia tidak ingin BSSN menjadi kambing hitam saat serangan siber terjadi, padahal anggaran BSSN dinilai belum cukup melindungi negara dari potensi kerusakan tersebut.

“Kalau mau serius meningkatkan kemampuan teknologi, harus ada jaminan investasi terhadap (lembaga) pemerintah dalam membangun jaringan internet yang aman,” tanggapnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap segenap pemerintah saling mendukung untuk memperkuat infrastruktur pendukung, SDM, sekaligus seperangkat otoritas.

"Sehingga, kasus kebocoran maupun manipulasi data dalam ranah digital bisa diantisipasi dan tidak terulang kembali pada masa mendatang," tutup Dave. (Knu)

Baca Juga:

Komisi II DPR Ingin Pastikan Pemilu 2024 Lebih Berkualitas