Alasan NasDem dan Gerindra Tolak Wacana Jalan Berbayar di Jakarta
Andika Pratama - Senin, 16 Januari 2023
Suasana rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta soal rencana penerapan ERP di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/1). Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Fraksi Partai NasDem dan Gerindra DPRD DKI Jakarta dengan tegas menolak wacana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di wilayah Ibu Kota.
Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Hasan Basri menilai tidak sepantasnya warga harus membayar untuk melintasi jalan yang dibangun dari pajak masyarakat.
Baca Juga
"Saya menolak ERP. Kalau jalan tol dibangun oleh swasta, wajar itu bayar. Tapi jalan ini kan dibayar pakai pajak masyarakat, masa kita harus bayar," paparnya di gedung DPRD DKI, Senin (16/1).
Hasan Basri menilai, penerapan ERP ini hanya akan memindahkan lokasi kemacetan di Jakarta. Maka dari itu, ia meminta Pemprov DKI melalui Dishub DKI meninjau ulang sistem jalan berbayar.
"Itu kan sama saja memindahkan kemacetan ke tempat yang lain. Coba kita diskusi dulu agar masyarakat yang bayar pajak tidak merasa dirugikan," kata dia.
Hal yang sama juga diutarakan anggota Fraksi Gerindra Adi Kurnia Setiadi. Ia dengan tegas menolak wacana pemberlakuan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP di 25 ruas jalan Jakarta.
"Pastinya saya pribadi menolak, jelas-jelas menolak," ucap Adi.
Baca Juga
Menurutnya, dengan total APBD DKI Jakarta tahun 2023 sebesar Rp 83,7 triliun tak seharusnya masyarakat diminta untuk membayar untuk melintasi jalan. Mestinya, kata dia, program-program yang pungutan biaya digratiskan atau diberi subsidi, sehingga tidak memberatkan warga.
"Dengan APBD mau 100 triliun, itu kan duit rakyat. Seharusnya yang tadinya berbayar digratiskan, bukan yang tadinya tidak berbayar malah suruh berbayar. Itulah aturan atau negara hadir," bebernya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP. Hal tersebut sebagaiman termaktub dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.
Sejauh ini ini belum ditentukan berapa besaran tarif jalan ERP. Namun, Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli beberapa waktu lalu mengutarakan tarif tersebut berkisar Rp 5.000 hingga Rp 19.000.
Kebijakan ERP ini nantinya berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB. Dalam draft Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) disebutkan kebijakan ini bakal dilaksanakan di 25 ruas jalan Jakarta. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
