Airlangga Bilang Penanganan PMK di Daerah Berbasis Mikro Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) usai rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/6). ANTARA/Indra Arief.

MerahPutih.com - Pemerintah bergerak cepat untuk menyelesaikan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang kini sudah melanda 19 provinsi dan dan 213 kabupaten/ kota di Indonesia.

"Untuk penanganan PMK di daerah akan berbasis level mikro, seperti yang dilakukan dalam penanganan COVID-19, akan diberikan larangan untuk hewan hidup (sapi), untuk bergerak di level kecamatan yang terdampak PMK, atau kita sebut Daerah Merah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Bogor, Kamis (23/6)

Baca Juga

Menag Jelaskan Hukum Kurban saat Wabah PMK

Menurut Airlangga, Daerah Merah per 23 Juni 2022 terdapat 1.755 Kecamatan atau 38,0 persen dari total 4.614 Kecamatan yang terdampak di 213 Kabupaten/Kota. Nantinya, aturan tersebut akan dimasukkan ke Inmendagri.

Terkait dengan pembentukan Satgas Penanganan PMK, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui usulan struktur dari Satgas Penanganan PMK yang dipimpin Kepala BNPB Suharyanto.

"Satgas Penanganan PMK nanti akan dipimpin oleh Kepala BNPB dan wakilnya adalah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Dirjen Bina Bangda Kemendagri, Deputi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, serta Asops Kapolri dan Panglima TNI. Struktur ini mirroring dengan struktur Satgas Penanganan COVID-19," jelas Airlangga.

Baca Juga

Jelang Idul Adha, Jawa Barat Suntik 70 Ribu Hewan Ternak Sehat Cegah PMK

Kemudian, Airlangga juga menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut telah disetujui pengadaan vaksin untuk tahun 2022 ini yaitu sekitar 28,7 Juta Dosis dan seluruhnya akan dibiayai menggunakan dana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Anggaran Program PEN 2022).

Selain itu juga perlu segera disiapkan vitamin dan obat-obatan, serta kebutuhan disinfektan untuk mendukung pelaksanaan biosecurity.

“Bapak Presiden memberikan arahan untuk obat-obatan harus segera disiapkan dan jumlah Vaksinator agar dilengkapi. Seluruh mekanisme harus dijaga, selain pergeseran hewan, juga harus dikontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan, melalui disinfektan agar carrier dari penyakit ini harus dijaga,” jelas Menko Airlangga.

Perlu diketahui, per tanggal 22 Juni 2022 pukul 24.00 WIB, penyakit PMK telah terjadi pada 19 provinsi, yang terdiri dari 213 kabupaten/kota dan mencakup pada 1.755 Kecamatan. Sedangkan jumlah peternak yang terdampak PMK, sampai saat ini diperkirakan mencapai kurang lebih 200 ribu peternak.

Jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK (terutama Sapi) sebanyak 226.317 ekor (sakit), ternak yang sembuh sebanyak 71.711 ekor, ternak dipotong bersyarat sebanyak 2.154 ekor, dan ternak mati sejumlah 1.262 ekor. Selain sapi, PMK juga sudah terdeteksi secara terbatas mulai menyerang ternak kerbau, kambing, domba, dan babi. (Asp)

Baca Juga

Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PMK, Dipimpin Kepala BNPB

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Ancam Beri Sanksi CPNS dan PPPK yang Mengundurkan Diri
Indonesia
Pemerintah Ancam Beri Sanksi CPNS dan PPPK yang Mengundurkan Diri

Sejumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dikabarkan mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi tahun 2021. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, tengah menyiapkan aturan yang akan memberikan sanksi tegas kepada para cpns maupun PPPK yang mengundurkan diri.

Perluasan Ganjil Genap Jakarta, Ratusan Kendaraan Terjaring Melanggar
Indonesia
Perluasan Ganjil Genap Jakarta, Ratusan Kendaraan Terjaring Melanggar

Penerapan aturan ganjil genap di 26 ruas jalan Jakarta mulai diberlakukan sejak Senin (6/6).

Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Hapus Dualisme Pasar Migor Curah
Indonesia
Anggota DPR Desak Pemerintah Segera Hapus Dualisme Pasar Migor Curah

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai dengan adanya dualitas pasar dan disparitas harga migor curah ini dinilai menimbulkan kompleksitas dan masalah baru di pasar.

KPK Membangkang, ICW Sarankan Ombudsman Lapor ke Jokowi
Indonesia
KPK Membangkang, ICW Sarankan Ombudsman Lapor ke Jokowi

ICW mengaku tidak kaget dengan sikap KPK yang mengabaikan tindakan korektif Ombudsman RI terkait malaadministrasi pelaksanaan TWK pegawai lembaga antirasuah.

Pasien COVID-19 Meningkat, RSHS Bandung Siapkan 4 Strategi Penanganan
Indonesia
Pasien COVID-19 Meningkat, RSHS Bandung Siapkan 4 Strategi Penanganan

Persiapan ini mulai dari penambahan kapas tempat tidur, sumber daya manusia seperti tenaga kesehatan dan lain-lain, dan sarana-prasarana penunjang lainnya.

KPK Periksa Legislator Jabar Waras Wasisto Terkait Kasus Suap Banprov Indramayu
Indonesia
KPK Periksa Legislator Jabar Waras Wasisto Terkait Kasus Suap Banprov Indramayu

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Jabar Waras Wasisto terkait kasus dugaan suap dana bantuan provinsi (banprov) untuk Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Klaim Permintaan Oksigen di Monas Turun, Wagub Riza: Semoga Pertanda Baik
Indonesia
Klaim Permintaan Oksigen di Monas Turun, Wagub Riza: Semoga Pertanda Baik

"DKI Jakarta, beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu cukup kewalahan memenuhi oksigen bagi pasien COVID-19. Namun, semuanya bisa diatasi, tidak ada kekurangan, semuanya kita cukupi," ujar Riza.

Bima Arya Minta Wisata Malam Kebun Raya Bogor Dihentikan
Indonesia
Bima Arya Minta Wisata Malam Kebun Raya Bogor Dihentikan

Wali Kota Bima Arya meminta pengelola Kebun Raya Bogor (KRB) menghentikan operasional wisata malam dengan cahaya lampu atau glow.

DPR Beberkan Manfaat RUU Perlindungan Data Pribadi
Indonesia
DPR Beberkan Manfaat RUU Perlindungan Data Pribadi

Banyak manfaat yang akan dirasakan oleh pemilik data ketika Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disahkan.