Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PMK, Dipimpin Kepala BNPB Ilustrasi - Pemeriksaan domba yang dijual di Pasar Hewan Kranggan, Temanggung. (ANTARA/Heru Suyitno)

MerahPutih.com - Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Satgas ini akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, struktur Satgas Penanganan PMK telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat internal di Istana Bogor, Kamis (23/6).

Baca Juga:

Jelang Idul Adha, Jawa Barat Suntik 70 Ribu Hewan Ternak Sehat Cegah PMK

Airlangga menjelaskan, Satgas Penanganan PMK nanti akan memiliki para wakil yang terdiri dari Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan Kementerian Pertanian, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Asisten Operasi Kapolri dan Panglima TNI.

"Struktur ini mirror dengan penanganan COVID-19," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, zona merah penularan virus penyakit mulut dan kuku telah mencapai 1.765 kecamatan dari sekitar 4.614 kecamatan yang sudah terjangkit wabah PMK.

Dari rapat internal yang dipimpin Presiden Joko Widodo tersebut, agendanya memang secara khusus membahas tentang perkembangan dan penanganan kasus penyakit mulut dan kuku.

"Akan diberikan larangan dari pada hewan hidup dalam hal ini sapi untuk bergerak itu di daerah level kecamatan yang terdampak dari pada penyakit kuku mulut atau kita sebut daerah merah," kata Airlangga.

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Teliti Beli Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

Selain itu juga disetujui untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk tahun ini itu sekitar 29 juta dosis, dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPC-PEN.

Sementara itu, Suharyanto mengatakan, Satgas Penanganan PMK akan bergerak cepat mengikuti model penanganan COVID-19.

"Kita sudah punya model pada saat penanganan COVID-19 sehingga hal-hal yang dilakukan saat penanganan COVID-19 yang saat ini juga masih berjalan ini akan kami terapkan dalam penanganan mulut dan kuku," kata Suharyanto.

Selain itu, Suharyanto juga mengatakan, pihaknya akan turun ke daerah yang dianggap zona merah PMK.

Ia mengimbau seluruh kepala daerah untuk bekerja sama secepat mungkin menangani wabah PMK ini.

"Mohon dari aparat daerah gubernur, bupati menyiapkan sehingga kita bisa sama-sama menangani PMK pada ternak di Indonesia ini secepat mungkin," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Berburu Vaksin PMK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolda Papua Pastikan 2 Senjata Brimob di Tangan KKB Nduga
Indonesia
Kapolda Papua Pastikan 2 Senjata Brimob di Tangan KKB Nduga

Dua senjata api anggota Brimob di Napua dirampas oleh sekelompok orang tak dikenal.

Anies Abadikan Tokoh Betawi sebagai Nama Jalan di Jakarta
Indonesia
Anies Abadikan Tokoh Betawi sebagai Nama Jalan di Jakarta

Pemprov DKI mengabadikan sejumlah tokoh Betawi sebagai nama jalan, gedung dan zona khusus dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai kota yang semakin menghargai budaya dan sejarah.

Bank Dunia Dukung Berbagai Agenda G20 di Indonesia
Indonesia
Bank Dunia Dukung Berbagai Agenda G20 di Indonesia

banyak negara yang masih tertinggal dan itu tentu perlu mendapatkan perhatian agar tema Indonesia "Recover Together, Recover Stronger" itu bisa terealisasi.

Rincian Agenda dan Kegiatan Pembalap MotoGP Mandalika
Indonesia
Rincian Agenda dan Kegiatan Pembalap MotoGP Mandalika

Sebanyak 20 pembalap yang terdiri dari 16 dari MotoGP, 2 Moto2, 1 Moto3, dan 1 Asian Talent Cup dijadwalkan lebih dulu ke Jakarta untuk melakukan parade bersama Presiden Joko Widodo pada Rabu (16/3).

KPK OTT Diduga Suami Istri Bupati dan Anggota DPR di Probolinggo
Indonesia
KPK OTT Diduga Suami Istri Bupati dan Anggota DPR di Probolinggo

Pihak yang diamankan diduga di antaranya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang menjabat anggota DPR dari fraksi Partai NasDem.

Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Didakwa Rugikan Negara USD 1,99 Juta
Indonesia
Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Didakwa Rugikan Negara USD 1,99 Juta

RJ Lino didakwa melakukan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2011.

Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Pelaksanaan Pembatasan Mobilitas PPKM Darurat
Foto
Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Pelaksanaan Pembatasan Mobilitas PPKM Darurat

Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI, Jenderal TNI Hadi Tjahjanto meninjau langsung pelaksanaan operasi Aman Nusa II penanganan Covid-19 lanjutan saat pemberlakuan PPKM Darurat di Pos Pembatasan Mobilitas PPKM Darurat wilayah Kalideres, Jakarta

Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bisa Dirangkap Menteri
Indonesia
Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bisa Dirangkap Menteri

Rencana pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN tahap pertama periode tahun 2022-2024 terbagi menjadi tiga alur kerja besar yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.

[HOAKS atau FAKTA]: Takut Dipenjara, Driver Shopee Food di DIY Pasrah Jadi Korban Begal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Takut Dipenjara, Driver Shopee Food di DIY Pasrah Jadi Korban Begal

Adanya klaim bahwa seorang pengemudi ojek online spesialis pengantar makanan pasrah menjadi korban begal merupakan klaim yang menyesatkan.

Wagub DKI Persilakan Anggota DPRD Lanjutkan Interpelasi Formula E
Indonesia
Wagub DKI Persilakan Anggota DPRD Lanjutkan Interpelasi Formula E

"Prinsipnya kita negara demokrasi, interpelasi itu kan salah satu hak anggota dewan ya silahkan saja," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (8/4)