Menag Jelaskan Hukum Kurban saat Wabah PMK Tangkapan layar - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) usai rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis. (ANTARA/Indra Arief)

MerahPutih.com - Penyakit mulut dan kuku (PMK) tengah mewabah di Indonesia. Zona merah penularan virus PMK telah mencapai 1.765 kecamatan dari sekitar 4.614 kecamatan yang sudah terjangkit.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hukum kurban adalah sunnah yang dianjurkan (sunnah muakkad) atau bukan wajib, terlebih di tengah munculnya wabah PMK pada hewan ternak.

“Perlu disampaikan hukum kurban itu adalah sunnah muakkad, sunah yang dianjurkan jadi bukan wajib. Artinya jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain, tentu saja,” kata Yaqut usai rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/6).

Baca Juga:

Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PMK, Dipimpin Kepala BNPB

Yaqut mengatakan, menjelang Idul Adha pada awal Juli 2022 mendatang, kebutuhan hewan ternak terutama sapi dan kambing akan meningkat. Namun, karena saat ini terdapat persebaran wabah PMK di Indonesia, maka Kementerian Agama akan menerbitkan peraturan baru mengenai kurban hewan ternak di masa wabah PMK.

Menag juga akan berkoordinasi dengan organisasi masyarakat keagamaan untuk bersama-sama menyampaikan ke masyarakat mengenai hukum kurban adalah bukan wajib.

“Dalam satu dua hari ini kita akan segera koordinasikan dengan ormas-ormas Islam agar bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada publik apa hukumnya kurban dan bagaimana kurban dalam situasi seperti sekarang di mana wabah PMK ini sedang menjangkiti Indonesia,” jelasnya, dikutip Antara.

Baca Juga:

Jelang Idul Adha, Jawa Barat Suntik 70 Ribu Hewan Ternak Sehat Cegah PMK

Kemenag juga akan mengikuti aturan dari Satuan Tugas Penanganan PMK yang dipimpin oleh Kepala BNPB Suharyanto. Satgas Penanganan PMK merupakan organisasi baru yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, untuk mengatasi wabah PMK, pemerintah juga akan melakukan pengadaan vaksin PMK hingga 29 juta dosis pada 2022 dengan anggaran bersumber dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah akan melarang pergerakan hewan ternak di 1.765 kecamatan yang termasuk “daerah merah” penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak.

Saat ini terdapat 1.765 kecamatan yang termasuk “daerah merah” PMK hewan ternak atau 38 persen dari total 4.614 kecamatan. (*)

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Teliti Beli Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menlu Retno Sebut Perusahaan Tiongkok Jajaki Investasi di Sektor Energi
Indonesia
Menlu Retno Sebut Perusahaan Tiongkok Jajaki Investasi di Sektor Energi

Menteri Retno menyebut sejumlah perusahaan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berminat untuk melakukan investasi sektor energi di Indonesia.

Ombudsman RI Minta Pelayanan Publik Cantumkan Informasi Jelas Soal Tarif
Indonesia
Ombudsman RI Minta Pelayanan Publik Cantumkan Informasi Jelas Soal Tarif

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mendorong kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk mencantumkan informasi yang jelas kepada masyarakat untuk menghindari maladministrasi dan pungli.

Sistem Proporsional Tertutup Wujud Kemunduran Demokrasi Pemilu
Indonesia
Sistem Proporsional Tertutup Wujud Kemunduran Demokrasi Pemilu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menegaskan partainya menolak wacana penerapan sistem proporsional tertutup dalam Pemilihan Umum 2024.

Pergantian CEO Dinilai Tidak Akan Berdampak Besar Bagi Gojek
Indonesia
Pergantian CEO Dinilai Tidak Akan Berdampak Besar Bagi Gojek

Sebagai co-founder dan pemegang saham multiple voting shares (MVS), Kevin diyakini, memiliki waktu hingga dua tahun ke depan jika ingin melepas sahamnya di GOTO.

Inflasi di Negara Berkembang Bakal Capai 8,7 Persen
Indonesia
Inflasi di Negara Berkembang Bakal Capai 8,7 Persen

Sentral di seluruh negara harus bertindak tegas terhadap inflasi, namun tetap harus mengkomunikasikan tindakannya dengan sangat efektif.

Resmi, Mendagri Tito Lantik Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Indonesia
Resmi, Mendagri Tito Lantik Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian melantik Kepala Sekretariat Presiden RI Heru Budi Hartono menjadi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta

DKI Sumbang Penambahan Kasus Harian COVID-19 Tertinggi di Tanah Air
Indonesia
DKI Sumbang Penambahan Kasus Harian COVID-19 Tertinggi di Tanah Air

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan kasus positif di Indonesia, yakni kembali bertambah sebanyak 2.089 orang pada Kamis (7/4).

Cak Imin Minta Rencana Kenaikan Tarif Masuk Candi Borobudur Dikaji Ulang
Indonesia
Cak Imin Minta Rencana Kenaikan Tarif Masuk Candi Borobudur Dikaji Ulang

Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif yang dimaksudkan untuk membatasi tingkat kunjungan ke Candi Borobudur.

Pemerintah Terus Dorong Peningkatan Realisasi Investasi di KEK
Indonesia
Pemerintah Terus Dorong Peningkatan Realisasi Investasi di KEK

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Dewan nasional KEK terus mendorong adanya peningkatan realisasi investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Megawati Ungkap Alasan Bung Karno Dirikan Lemhannas
Indonesia
Megawati Ungkap Alasan Bung Karno Dirikan Lemhannas

"Saya tanya, "untuk apa bapak, Lemhannas itu?"," tanya Megawati kepada Bung Karno saat itu.