Menag Jelaskan Hukum Kurban saat Wabah PMK Tangkapan layar - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) usai rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis. (ANTARA/Indra Arief)

MerahPutih.com - Penyakit mulut dan kuku (PMK) tengah mewabah di Indonesia. Zona merah penularan virus PMK telah mencapai 1.765 kecamatan dari sekitar 4.614 kecamatan yang sudah terjangkit.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan hukum kurban adalah sunnah yang dianjurkan (sunnah muakkad) atau bukan wajib, terlebih di tengah munculnya wabah PMK pada hewan ternak.

“Perlu disampaikan hukum kurban itu adalah sunnah muakkad, sunah yang dianjurkan jadi bukan wajib. Artinya jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan, maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain, tentu saja,” kata Yaqut usai rapat internal di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/6).

Baca Juga:

Pemerintah Bentuk Satgas Penanganan PMK, Dipimpin Kepala BNPB

Yaqut mengatakan, menjelang Idul Adha pada awal Juli 2022 mendatang, kebutuhan hewan ternak terutama sapi dan kambing akan meningkat. Namun, karena saat ini terdapat persebaran wabah PMK di Indonesia, maka Kementerian Agama akan menerbitkan peraturan baru mengenai kurban hewan ternak di masa wabah PMK.

Menag juga akan berkoordinasi dengan organisasi masyarakat keagamaan untuk bersama-sama menyampaikan ke masyarakat mengenai hukum kurban adalah bukan wajib.

“Dalam satu dua hari ini kita akan segera koordinasikan dengan ormas-ormas Islam agar bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada publik apa hukumnya kurban dan bagaimana kurban dalam situasi seperti sekarang di mana wabah PMK ini sedang menjangkiti Indonesia,” jelasnya, dikutip Antara.

Baca Juga:

Jelang Idul Adha, Jawa Barat Suntik 70 Ribu Hewan Ternak Sehat Cegah PMK

Kemenag juga akan mengikuti aturan dari Satuan Tugas Penanganan PMK yang dipimpin oleh Kepala BNPB Suharyanto. Satgas Penanganan PMK merupakan organisasi baru yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, untuk mengatasi wabah PMK, pemerintah juga akan melakukan pengadaan vaksin PMK hingga 29 juta dosis pada 2022 dengan anggaran bersumber dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah akan melarang pergerakan hewan ternak di 1.765 kecamatan yang termasuk “daerah merah” penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak.

Saat ini terdapat 1.765 kecamatan yang termasuk “daerah merah” PMK hewan ternak atau 38 persen dari total 4.614 kecamatan. (*)

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Teliti Beli Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Nyatakan Segera Gelar Sidang Etik terhadap Irjen Napoleon
Indonesia
Kapolri Nyatakan Segera Gelar Sidang Etik terhadap Irjen Napoleon

Sidang etik digelar setelah putusan terhadap Napoleon berkekuatan hukum tetap.

Pemerintah Harus Tertibkan Izin Hutan Tanaman Industri
Indonesia
Pemerintah Harus Tertibkan Izin Hutan Tanaman Industri

Izin yang dikelurkan harus lebih diperketat. Karena, fungsi serta manfaat dari lahan yang akan digarap pun harus jelas.

Baru Beberapa Hari Dilonggarkan, Tempat Karaoke Langgar Aturan Jam Operasional
Indonesia
Baru Beberapa Hari Dilonggarkan, Tempat Karaoke Langgar Aturan Jam Operasional

Pemkot Solo menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota Solo Nomor 067/3272 tentang PPKM Level 2 yang berlaku sampai 5-18 Oktober 2021.

Aktivitas Gunung Merapi Tak Berkaitan dengan Erupsi Semeru
Indonesia
Aktivitas Gunung Merapi Tak Berkaitan dengan Erupsi Semeru

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) memastikan meningkatnya aktivitas Gunung Merapi tidak ada kaitannya dengan erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

Tok! DPR Resmi Sahkan Revisi UU PPP Terkait Omnibus Law
Indonesia
Tok! DPR Resmi Sahkan Revisi UU PPP Terkait Omnibus Law

Rapat Paripurna DPR secara resmi telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU PPP) yang menjadi landasan hukum UU Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (24/5) hari ini. Pengesahan Revisi UU PPP ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-23 masa sidang V tahun sidang 2021-2022, Selasa (24/5).

Kemenkes Uraikan 6 Dugaan Penyebab Hepatitis Akut
Indonesia
Kemenkes Uraikan 6 Dugaan Penyebab Hepatitis Akut

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, mengungkapkan adanya 6 dugaan penyebab kasus hepatitis akut. Berdasarkan data UK Health Security Agency, 19 Mei 2022, adanya 6 dugaan penyebab hepatitis akut itu antara lain adenovirus biasa, adenovirus varian baru, sindrom post-infeksi SARS-CoV-2, paparan obat, lingkungan atau toksin, patogen baru, kemudian varian baru SARS-CoV-2.

Penahanan Diperpanjang, Kuasa Hukum Rizieq Layangkan Surat Protes
Indonesia
Penahanan Diperpanjang, Kuasa Hukum Rizieq Layangkan Surat Protes

Tim kuasa hukum juga akan melayangkan surat ke Komisi III DPR hingga Komnas HAM atas penahanan kembali Rizieq Shihab.

Ombudsman: Harga Batas Atas Swab Antigen Seharusnya Berkisar Rp 50-100 Ribu
Indonesia
Ombudsman: Harga Batas Atas Swab Antigen Seharusnya Berkisar Rp 50-100 Ribu

Sedangkan untuk reagen dari Kanada berada pada kisaran 3,6 dolar AS atau sekitar Rp 50.000 per satuan

Program Afirmasi Otsus Papua Diusulkan Rekrut 2.000 Tamtama TNI AD
Indonesia
Program Afirmasi Otsus Papua Diusulkan Rekrut 2.000 Tamtama TNI AD

"Kekuatan nyata TNI AD di Papua Barat saat ini baru 35 persen, sementara kebutuhan kita di sini harus 100 persen," ujar Andika.

Hampir Kabur ke Turki, WNA Otak Sindikat Pinjol Ilegal Terancam 20 Tahun Bui
Indonesia
Hampir Kabur ke Turki, WNA Otak Sindikat Pinjol Ilegal Terancam 20 Tahun Bui

Aplikasi Plinpay memakan korban seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, hingga gantung diri.