25 Orang Dicekal akibat Dugaan Korupsi Infrastruktur BTS Kominfo
ARSIP - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/2/2023). ANTARA/Laily Rahmawaty
MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan pencegahan terhadap dua orang ke luar negeri.
Mereka dicekal terkait proses pengusutan kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo 2020-2022.
"Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung resmi menetapkan keputusan tentang pencegahan ke luar wilayah Indonesia terhadap dua orang," jelas Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (30/3).
Baca Juga:
KPK Perpanjang Masa Cekal Tersangka Kasus LNG Pertamina
Menurut Ketut, dua orang yang dicegah ke luar negeri itu antara lain JS dari swasta dan Direktur PT Anugerah Mega Perkasa inisial DT.
Hal ini berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-14/D/Dip.4/02/2023 dan Nomor: KEP-15/D/Dip.4/02/2023 tertanggal 7 Februari 2023.
Keputusan Jaksa Agung berlaku selama enam bulan.
"Dengan dicegahnya dua orang tersebut, maka jumlah orang yang dicegah ke luar negeri guna kepentingan proses penyidikan dalam perkara dimaksud menjadi 25 orang," sambungnya.
Baca Juga:
WNA Kena Tilang Elektronik akan Dicekal Keluar Indonesia
Pada kesempatan yang sama, Ketut mengungkapkan Kejagung juga kembali menerima pengembalian uang dari PT Sansaine Exindo pada 24 Maret 2023 sebesar Rp 36,8 miliar.
"Dalam perkara ini, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) kembali menerima pengembalian uang dari PT Sansaine Exindo pada 24 Maret 2023 sebesar Rp 36.800.000.000," tukasnya. (Knu)
Baca Juga:
Gubernur Papua Lukas Enembe Dicekal ke Luar Negeri
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Wakilnya Masuk RS Setelah Jadi Tersangka, Walkot Farhan Mau Besuk Tunggu Izin Kejari
KPK: Bupati Lampung Tengah Gunakan Uang Korupsi untuk Operasional dan Bayar Utang Kampanye
KPK Tetapkan Bupati Lampung Tengah dan Anggota DPRD Riki Hendra Saputra sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Kasus Korupsi, KDM: Ikuti Prosedur Hukum!
Terjaring OTT, Bupati Lampung Tengah Diperiksa Intensif di Gedung KPK
Nama 5 Hakim yang Akan Sidangkan Kasus Dugaan Korupsi Nadiem Makarim
Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan Anggota DPRD Awang Resmi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji
Diperiksa KPK, Ridwan Kamil Ngaku tak Pernah Tahu dan Bantah Terima Hasil Korupsi BJB