215 Ribuan KPPS DKI Dilantik, Wajib Ikut Bimtek di Kelurahan Masing-Masing

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 25 Januari 2024
215 Ribuan KPPS DKI Dilantik, Wajib Ikut Bimtek di Kelurahan Masing-Masing

Pelantikan KPPS DKI Jakarta untuk Pemilu 2024. (MP/Dok KPU DKI)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Sebanyak 215.362 orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Provinsi DKI Jakarta resmi dilantik serentak pada Kamis (25/1). KPU DKI berpesan agar anggota KPPS dalam bekerja berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan, kode etik penyelenggara Pemilu, bekerja secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab dan transparan.

"Setelah pelantikan ini KPPS akan mengikuti bimtek (bimbingan teknis) agar dalam melaksanakan tugas di hari H pemungutan suara memiliki keterampilan yang memadai," kata Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata, saat acara pelantikan di Jakarta, Kamis (25/1).

Baca Juga:

Sebanyak 36.225 anggota KPPS Dilantik oleh KPU Kota Tangerang

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji diawali dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan Berita Acara sumpah/janji secara simbolis dan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis. Pelantikan pada hari ini juga ditandai dengan penanaman bibit pohon secara serentak di lokasi pelantikan.

Pelantikan secara serentak ini juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk tiga kategori rekor. Pertama pelantikan secara serentak anggota penyelenggara Pemilu terbanyak, lalu Bimbingan Teknis secara serentak kepada anggota penyelenggara Pemilu terbanyak, serta Penanaman bibit pohon terbanyak secara serentak oleh anggota penyelenggara Pemilu terbanyak.

Sementara itu, Ketua KPU Jaktim Tedi Kurnia menjelaskan seluruh anggota KPPS yang dilantik hari ini akan mengikuti bimtek di kelurahan masing-masing pada Jumat (26/1) hingga Sabtu (3/2) mendatang. "Jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan menyampaikan materi-materi penting mengenai pemungutan dan penghitungan suara," ucapnya.

Baca Juga:

Petugas KPPS Perlu Proteksi BPJS Ketenagakerjaan


Oleh karenanya, Tedi mengingatkan KPPS agar tidak ada yang absen dalam bimtek tersebut karena kegiatannya akan sangat berguna, khususnya pada saat pencoblosan. "Ikuti bimtek secara serius. Semua KPPS wajib hadir bimtek yang materinya dibawakan oleh PPK dan PPS. Bimtek ini adalah bekal pengetahuan dan informasi untuk para anggota KPPS," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan bimtek pada Pemilu 2024 untuk anggota KPPS sebanyak tujuh orang tiap TPS tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas kelayakan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Jika tujuh orang yang dilatih, lanjut dia, maka juga ada kesempatan bagi tujuh orang ini saling mengingatkan pemahaman dan kemampuan teknis dalam penyelenggaraan pemungutan, penghitungan suara di TPS. (Asp)

Baca Juga:

Petugas KPPS Tangerang Selatan Memakai Seragam Sekolah

#Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Pada Pemilu 2019, sedikitnya ada 12 dapil DPR RI yang jumlah suara terbuangnya bahkan melampaui jumlah suara yang terkonversi menjadi kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Indonesia
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Selain membahas strategi politik juga dibahas kesiapan kader untuk kembali maju pada periode mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Indonesia
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Adies berpendapat bahwa MK seharusnya berfungsi sebagai negative legislature
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Bagikan