Yusril: Persyaratan 20 Persen Kursi DPRD Tidak Perlu
Luhung Sapto - Jumat, 07 Agustus 2015
Yusril Ihza Mahendra (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)
Ukuran:
14
Font:
Audio:
MerahPutih, Politik-Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menilai 20 persen suara di DPRD sebagai syarat untuk dapat bertarung pada pemilukada serentak 2015, belum terlalu mendesak.
Yusril mengatakan pengajuan persyaratan tersebut tidak jelas apa alasannya.
"Tidak jelas apa reasoning angka 20 persen kursi ini. Sebaiknya tiap partai yang punya kursi di DPRD berhak ajukan pasangan calon dalam Pilkada. Nanti biar rakyat yang memilih," katanya di Jakarta, Kamis (6/8).
Menurutnya, hampir tidak ada partai yang dapat memenuhi persyaratan itu. untuk mencapai angka tersebut, katanya terpaksa partai harus bergabung. sehingga negosiasi pasangan calon dengan partai atau antara satu partai dengan yang lainnya harus terjadi. "Itu amat sulit. Saran saya sederhana, syarat 20 persen tidak perlu ada," ujarnya.
Dia juga menilai dengan adanya persyaratan ini, berpotensi terjadinya jual beli dukungan satu partai dengan pasangan calon. "Tidak adanya persyaratan 20 persen kursi untuk pencalonan, akan mencegah jual beli dukungan satu partai terhadap pasangan calon," tegasnya.
Sebelumnya, berdasarkan data yang terhimpun, ada tujuh kabupaten/kota yang terancam tidak dapat mengikuti pemilukada serentak 2015, lantaran hanya ada pasangan tunggal yang mendaftarkan diri. Upaya agar pemilukada disejumlah lokasi itu dapat terlaksana sesuai jadwal, KPU pun telah memperpanjang masa pendaftaran hingga 11 Agustus 2015. (Fdi)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Alasan Penerapan Restorative Justice untuk Delpedro Marhaen Belum Bisa Dilakukan
Delpedro dituduh menghasut para pelajar dan anak-anak untuk terlibat dalam aksi anarkis di beberapa lokasi unjuk rasa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Indonesia
Demo di Indonesia Jadi Sorotan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yusril Pastikan Penuhi Tuntutan 17+8
pemerintah bakal merespons positif 17+8 Tuntutan Rakyat yang dirangkum usai unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah hingga akhir Agustus lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Indonesia
Kontroversi Permintaan Amnesti Immanuel Ebenezer, Menko Yusril Beri Update Terbaru
Kasus pemerasan di Kemenaker ini dianggap merugikan masyarakat karena biaya sertifikasi K3 melonjak dari Rp275 ribu menjadi Rp6 juta
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
Indonesia
Yusril Sebut Prabowo Tegas Berantas Tambang Ilegal hingga Judi Online Tanpa Pandang Bulu
Presiden RI, Prabowo Subianto, bakal memberantas tambang ilegal hingga judi online tanpa pandang bulu.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Indonesia
Menko Yusril Dukung Daud Beureu'eh Jadi Pahlawan Nasional
Yusril dukung usulan masyarakat Aceh agar Teungku Muhammad Daud Beureu'eh dicalonkan sebagai Pahlawan Nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 11 Juli 2025
Indonesia
Pejuang dan Tokoh Pendiri DI/TII Daud Beureueh Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Ini Kiprahnya
Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara pada era Orde Lama dan Orde Baru juga pernah dianggap pemberontak PRRI.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 Juli 2025
Indonesia
Klarifikasi Menko Yusril: Wapres Gibran Tak akan Berkantor di Papua
Yusril sebut Wakil Presiden mempunyai tugas-tugas konstitusional yang telah diatur oleh UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 Juli 2025
Indonesia
Menko Yusril Luruskan Wapres Gibran Bukan Pindah Kantor ke Papua, Itu Melanggar UUD
Secara konstitusional tempat kedudukan Presiden dan Wapres tidak mungkin terpisah.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 Juli 2025
Indonesia
Soal Kematian Juliana Marins, Brasil Diingatkan Jangan Sampai Terjadi Ketegangan Politik dengan Indonesia
Hal ini seperti disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra merespons rencana Brasil menempuh jalur hukum.
Frengky Aruan - Jumat, 04 Juli 2025
Indonesia
Polemik Status Pulau Aceh Tuntas, Yusril Imbau Masyarakat Pahami Aturan Batas Daerah
Yusril menegaskan bahwa tidak ada pihak yang menafikan peran penting MoU Helsinki sebagai dasar penyelesaian masalah Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah RI.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 19 Juni 2025