Yusril: Persyaratan 20 Persen Kursi DPRD Tidak Perlu
Luhung Sapto - Jumat, 07 Agustus 2015
Yusril Ihza Mahendra (Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)
Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih, Politik-Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menilai 20 persen suara di DPRD sebagai syarat untuk dapat bertarung pada pemilukada serentak 2015, belum terlalu mendesak.
Yusril mengatakan pengajuan persyaratan tersebut tidak jelas apa alasannya.
"Tidak jelas apa reasoning angka 20 persen kursi ini. Sebaiknya tiap partai yang punya kursi di DPRD berhak ajukan pasangan calon dalam Pilkada. Nanti biar rakyat yang memilih," katanya di Jakarta, Kamis (6/8).
Menurutnya, hampir tidak ada partai yang dapat memenuhi persyaratan itu. untuk mencapai angka tersebut, katanya terpaksa partai harus bergabung. sehingga negosiasi pasangan calon dengan partai atau antara satu partai dengan yang lainnya harus terjadi. "Itu amat sulit. Saran saya sederhana, syarat 20 persen tidak perlu ada," ujarnya.
Dia juga menilai dengan adanya persyaratan ini, berpotensi terjadinya jual beli dukungan satu partai dengan pasangan calon. "Tidak adanya persyaratan 20 persen kursi untuk pencalonan, akan mencegah jual beli dukungan satu partai terhadap pasangan calon," tegasnya.
Sebelumnya, berdasarkan data yang terhimpun, ada tujuh kabupaten/kota yang terancam tidak dapat mengikuti pemilukada serentak 2015, lantaran hanya ada pasangan tunggal yang mendaftarkan diri. Upaya agar pemilukada disejumlah lokasi itu dapat terlaksana sesuai jadwal, KPU pun telah memperpanjang masa pendaftaran hingga 11 Agustus 2015. (Fdi)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia
Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi Eks Direksi ASDP, Menko Yusril: Sah Secara Konstitusional
Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan rehabilitasi tiga mantan Direksi PT ASDP oleh Presiden Prabowo sudah sesuai Pasal 14 UUD 1945.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 November 2025
Indonesia
Apa Itu Rehabilitasi, Dasar Hukum dan Dampaknya Pada Terpidana, Begini Penjelasan Yusril
Pemberian rehabilitasi pernah diberikan oleh Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie kepada Heru Rekso Dharsono pada tahun 1998.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Indonesia
Menko Kumham Imipas Yusril Heran Fenomena Warga Pilih Lapor Damkar Dibanding Polisi
Menurut Menko, terjadi suatu pergeseran di masyarakat. Mungkin alasannya memilih memanggil damkar karena merasa lebih aman atau tidak ada rasa takut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Indonesia
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Indonesia
Yusril Usulkan Pembatasan Status Tersangka Maksimal 1 Tahun dalam Revisi KUHAP
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan pembatasan status tersangka minimal satu tahun dalam revisi KUHAP.
Soffi Amira - Minggu, 26 Oktober 2025
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang dapat membenarkan klaim yang beredar tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
![[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun](https://img.merahputih.com/media/61/f2/8c/61f28c376d685e8f3371a09b06ab7dd3_182x135.png)
Indonesia
Indonesia Setuju Pulangkan 2 Terpidana Mati dan Seumur Hidup Asal Belanda
Menurut Yusril, kedua narapidana itu telah berusia lanjut. Namun, dia masih enggan membuka identitas kedua narapidana asal belanda itu.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
Indonesia
Menko Yusril Sebut Pengadilan Militer AS Akan Adili Hambali Bulan Depan
Yusril menyebut pemerintah tidak menetapkan target waktu penyelesaian, karena hal ini tidak termasuk prioritas yang harus segera dirampungkan.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Indonesia
Menko Yusril Bongkar Alasan Pemerintah Tak Mau Jadi Penengah Konflik Dualisme PPP
Pemerintah tidak akan mengintervensi, bahkan ia berharap kedua pihak tidak meminta pemerintah untuk menjadi penengah atau fasilitator
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Indonesia
Tim Transformasi Reformasi Polri Buatan Kapolri Dinilai Tidak Bakal Berbenturan Dengan Tim Reformasi Polri Bentukan Presiden
Yusril menyambut baik wacana reformasi kepolisian. Dalam hal ini, ia menyoroti Undang-Undang Polri yang sudah lama tidak direvisi dan kinerja aparat kepolisian yang mendapat kritikan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
