Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Yusril Ihza Mahendra Kritik Blusukan Jokowi

Luhung SaptoLuhung Sapto - Minggu, 20 September 2015
Yusril Ihza Mahendra Kritik Blusukan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Foto Antara/Ismar Patrizki)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Politik-Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengkritik langkah Presiden Joko Widodo membagi-bagikan sembilan bahan pokok (sembako). Menurutnya, hal ini tidak menyelesaikan persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

"Presiden datang terus bagi-bagi sembako, yah itu tidak menyelesaikan masalah, harus ada kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah ini," kata Yusril di sela-sela kegiatan Orientasi Pengurus PBB, di Jakarta, Sabtu (19/9).

Seperti diketahui, Presiden Jokowi blusukan ke kawasan Manggarai Jakarta Selatan, Kamis (10/9) lalu, membagi-bagikan 2.000 paket sembako kepada warga.

Pakar hukum tata negara itu mengatakan pemerintahan Jokowi tidak siap mengantisipasi krisis. Di mana-mana terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), harga-harga kebutuhan bahan pokok melambung, kemarau panjang membuat petani gagal panen.

"Daya beli masyarakat menurun, stock pangan berkurang, nelayan melaut tapi tidak ada yang beli ikan. Jangan jadi presiden kalau hanya datang untuk bagi-bagi beras lima kilogram," tukas Yusril.

Sekedar catatan, pemerintah berencana menambah utang sebesar US$5 miliar atau setara Rp72 triliun lebih dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB). (Luh)

Baca Juga: 

  1. Yusril Ihza Mahendra Siap Maju di Pilpres 2019
  2. Rupiah Jeblok, Ini Doa Yusril Ihza Mahendra untuk Jokowi
  3. Harapan Yusril Ihza Mahendra kepada Jokowi Menghadapi Krisis Ekonomi
#Perlambatan Ekonomi #Presiden Jokowi #Yusril Ihza Mahendra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Marak Terduga Maling Mati Diamuk Massa, Menko Yusril Soroti di Mana Aparat Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra soroti maraknya maling tewas diamuk massa di Bali dan Morowali. Ia minta Polri hadir cegah main hakim sendiri
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Juli 2026
Marak Terduga Maling Mati Diamuk Massa, Menko Yusril Soroti di Mana Aparat Hukum
Indonesia
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan Abdul Karim Raeq Miqdad bukan ulama Palestina atau aktivis Gaza. Ia akan menemui MUI untuk klarifikasi kasus deportasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Indonesia
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Sesuai dengan aturan perundang-undangan, KPK dapat melakukan supervisi suatu kasus meskipun yang melakukan penyelidikan adalah Kepolisian RI (Polri) atau Kejaksaan Agung.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Juli 2026
KPK Dianggap Tidak Perlu Ambil Alih Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Indonesia
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Papua merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan referendum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan program ketahanan pangan juga dijalankan di daerah lain seperti Kalimantan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Mei 2026
Nobar Film Pesta Babi Bisa Lanjut, Tidak Ada Perintah Pembubaran
Indonesia
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra tegaskan Indonesia siap ambil langkah hukum terkait dugaan penculikan sembilan WNI oleh militer Israel di perairan Mediterania.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Mei 2026
9 WNI Ditahan Militer Israel, Menko Yusril Tegaskan Pemerintah Siapkan Langkah Hukum
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Pembahasan itu berkaitan dengan kebutuhan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Ambang Batas Parpol Berdasarkan Komisi sudah Lama Digodok
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan
Berhaji secara tidak resmi hanya akan merugikan diri sendiri dan menyebabkan masalah begitu masuk ke wilayah Arab Saudi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 April 2026
Imigrasi Gagalkan Keberangkatan Haji Ilegal, Yusri Ingatkan Patuhi Aturan
Indonesia
Yusril Ingatkan Revolusi Digital dan AI Harus Berpijak pada Prinsip Negara Hukum
Yusril menekankan revolusi digital dan AI tidak hanya berbicara soal kemajuan teknologi, tetapi juga menyangkut aspek fundamental seperti keadilan, kekuasaan, dan arah peradaban bangsa.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Yusril Ingatkan Revolusi Digital dan AI Harus Berpijak pada Prinsip Negara Hukum
Bagikan