Waw! Harga Airbus A 350 Setara Dengan 20 Kali Anggaran Kemenperin

Eddy FloEddy Flo - Senin, 17 Agustus 2015
Waw! Harga Airbus A 350 Setara Dengan 20 Kali Anggaran Kemenperin

Pesawat Airbus A 350 setara dengan 20 kali anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin). (Foto: linkedin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Ketua Komisi VI DPR RI, Airlangga Hartanto menilai rencana Garuda membeli Airbus A350 berisiko tinggi. Anggota Fraksi Golkar ini mengatakan bahwa biaya pembelian pesawat Airbus jenis A 350 sebanyak 30 unit yang rencananya akan dilakukan oleh PT.Garuda Indonesia dengan pembiayaan dari China Avition Bank setara dengan 20 kali anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Untuk konfigurasi dasar biayanya berkisar USD 245 Juta. Dengan biaya USD 7,5 milliar atau sekitar Rp99 Triliun berarti sama dengan 20 kali anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin)," paparnya ketika dihubungi merahputih.com, di Jakarta, Senin, (17/8).

Seperti diberitakan sebelumnya, PT.Garuda Indonesia Tbk telah menandatangani Letter of Intent (LOI) dengan Airbus untuk pembelian 30 unit pesawat A350. Garuda Indonesia berencana menggunakan armada A350 tersebut untuk mengembangkan layanan rute jarak menengah dan jarak jauhnya.

Namun sayangnya rencana pembelian Aribus jenis A350 ini mendapatkan kritik pedas dari Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli. Rizal menilai pembelian Airbus A350 ini hanya akan membuat perusahaan BUMN itu mengalami kebangkrutan.

Kendati demikian, Garuda tetap akan melakukan pembelian pesawat Airbus jenis A350 itu. Karena, setiap pembelian pesawat baru tentu Garuda memiliki pertimbangan terlebih dahulu.

"Sekarang rata-rata pesawat Garudq umurnya empat tahun setengah. Kalau pesawat sudah tujuh tahun diganti, kemudian pesawat juga harus teknologi baru agar lebih efisien," kata Pelaksana Harian VP Corporate Communications Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan, Kamis (13/8) lalu. (RFD)

 

Baca juga:

Rizal Ramli Punya Alasan Larang Pembelian Airbus A 350

Jadi Menko Maritim, Rizal Ramli Dijebak Sekaligus Diledek?

Rizal Ramli Sempat Menolak Tawaran Jadi Menteri

#Menteri BUMN #BUMN #Airbus A320
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Danantara saat ini mengelola aset senilai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 16,57 kuadriliun, sehingga menempatkan Danantara sebagai sovereign wealth fund nomor lima terbesar di dunia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Indonesia
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Purbaya mendorong pemda untuk memperbaiki tata kelola BPD-nya masing-masing sehingga bisa lebih optimal dalam pengelolaan dan pembangunan daerahnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 20 Oktober 2025
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan dalam setiap kebijakan yang dijalankan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
MPR Tidak Masalahkan WNA Jadi Direksi BUMN
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Indonesia
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Dua WNA yang diangkat sebagai direksi Garuda Indonesia, diklaim Rosan, memiliki pengalaman puluhan tahun di industri penerbangan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
2 WNA Jadi Petinggi BUMN, Ini Kata Danantara
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Bagikan