Fredy Wansyah
MerahPutih Peristiwa - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) kecewa dengan lambatnya pemerintah merespons tewasnya seorang aktivis lingkungan di Lumajang, Salim Kancil, karena menolak ekplorasi tambang pasir besi di pesisir pantai selatan Lumajang, Jawa Timur.
Menurut Walhi, kasus ini sebenarnya berawal dari cerita panjang tentang kesemrawutan tata ruang Kabupaten Lumajang. Tambang ilegal sebenarnya sudah berada di lokasi pertanian warga yang dikuasai dan dikelola pemerintah desa.
"Sehingga masyarakat melakukan penolakan sudah lama, sejak 2014, hampir 2 tahun yang lalu," kata Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Muhnur Satyahaprabu kepada Merahputih.com, di kantor Walhi, Tegal Parang, Jakarta, Selasa (29/9).
Pada Juni 2014 lalu, sebenarnya warga sudah melaporkan bakal terjadi pembunuhan kepada aparat kepolisian. Namun, laporan tersebut direspon telat.
"Sampai dibunuh ini merupakan kelalaian aparat, soal penanganan reaksi cepat. Kedua soal ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mengusut tambang ilegal,"kata Muhnur.
Karena itu, Walhi mendesak aparat membuka secara terang benderang. Apalagi, dalam kasus ini ada dugaan pemberiaan gratifikasi atas retribusi pasir.
"Karena setiap hari mengeruk dan tidap hari juga membayar retribusi, siapa penimatnya? Ya kantong-kantong retribusi, karena proses penegakan hukum juga tumpul, dugaan kami juga masuk ke aparat hukum," tandasnya. (mad)
Baca Juga:
Pembunuhan Sadis Salim Kancil, 18 orang Jadi Tersangka
Salim Kancil Tewas Digergaji Segerombolan Preman
