DPRD DKI Jakarta Nilai Pembelian Mobil Dinas Rp41 Miliar Wajar

Fredy WansyahFredy Wansyah - Jumat, 04 September 2015
DPRD DKI Jakarta Nilai Pembelian Mobil Dinas Rp41 Miliar Wajar

Mobil dinas baru yang berjejer di basement DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/9). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Megapolitan - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem, Hasan Basri Umar, menilai pembelian mobil dinas seharga Rp41 miliar merupakan hal yang wajar. Menurutnya, selama memiliki anggaran, pembelian mobil dinas bukan suatu masalah.

"Kalau saya wajar aja ya. Soalnya dibandingkan Jawa Barat, Jawa Barat terima dari bulan Juli. Dan pemberian mobil ini kan untuk daerah yang punya kemampuan anggarannya," terangnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Nasdem ini pun menambahkan, pembelian mobil baru tersebut bukan untuk kepemilikan anggota DPRD. Pasalnya, selain hanya dipinjamkan, anggota dewan juga harus mengeluarkan sendiri biaya perawatan selama masa jabatan.

"Enggak ini dipinjamkan. Mobil milik pemerintah untuk menunjang oprasonal bagi anggota dewan. Kalau reses ke mana-mana kan masa naik motor kalau belum punya mobil. Tetapi perawatannya ditanggung masing-masing. Makanya kalau boleh jangan sering jalan jauh," jelasnya.

Berdasarkan pantauan merahputih.com, saat ini sudah ada 31 mobil baru yang terparkir di basement gedung DPRD DKI Jakarta, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Direncanakan 70 mobil akan didatangkan pada bulan September ini.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyetujui pembelian 101 mobil dinas anggota DPRD DKI. Mobil dinas elite tersebut menghabiskan dana Rp41 miliar. (yni)

Baca Juga:

Uchok Sky Khadafi Minta DPRD Tolak Mobil Pemberian Ahok

Belikan Mobil Baru Buat DPRD, Cara Ahok Jinakkan Politikus Kebon Sirih

Hore, Ahok Belikan Mobil Baru untuk DPRD

 

#DPRD Jakarta #Mobil Dinas DPRD #Basuki Tjahaja Purnama
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Indonesia
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Ahok singgung soal polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Ahok juga menyinggung soal uang pajak.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Indonesia
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Bahkan, politisi Partai NasDem itu juga mengusulan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) atau underpass.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 14 Agustus 2025
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki
Indonesia
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Untuk bidang pembangunan, prioritas utama adalah penanganan banjir, termasuk alokasi anggaran untuk proyek-proyek seperti normalisasi Kali Ciliwung
Angga Yudha Pratama - Rabu, 13 Agustus 2025
Ketua DPRD DKI Bocorkan Penggunaan Dana Rp95,3 Triliun APBD 2026, Pembangunan Jakarta Bakal Lebih Gila-gilaan?
Indonesia
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Para petugas damkar itu nantinya akan berstatus sebagai penyedia jasa layanan perorangan (PJLP) Pemprov DKI.
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
DPRD Minta Pemprov Sosialisasi Lowongan Damkar Jakarta Nantinya Tidak Jadi PNS, Biar Tidak PHP
Indonesia
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
CKG Sekolah dapat menjadi sumber data kesehatan yang penting bagi pemerintah
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
Cek Kesehatan Gratis Jadi Data Base, DPRD Instruksikan Dinkes Jakarta Langsung Tangani Penyakit Siswa
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Mantan Komisaris Utama Pertamina, Ahok, menyinggung nama Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina. Namun, apakah berita ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 05 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Indonesia
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Gerindra mengusulkan sasaran penerima kartu janda merupakan ibu-ibu yang tak lagi memiliki suami dengan rentang usia produktif, yakni antara 45 sampai 59 tahun.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra
Bagikan