DPRD DKI Jakarta Nilai Pembelian Mobil Dinas Rp41 Miliar Wajar
Mobil dinas baru yang berjejer di basement DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/9). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)
MerahPutih Megapolitan - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem, Hasan Basri Umar, menilai pembelian mobil dinas seharga Rp41 miliar merupakan hal yang wajar. Menurutnya, selama memiliki anggaran, pembelian mobil dinas bukan suatu masalah.
"Kalau saya wajar aja ya. Soalnya dibandingkan Jawa Barat, Jawa Barat terima dari bulan Juli. Dan pemberian mobil ini kan untuk daerah yang punya kemampuan anggarannya," terangnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).
Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Nasdem ini pun menambahkan, pembelian mobil baru tersebut bukan untuk kepemilikan anggota DPRD. Pasalnya, selain hanya dipinjamkan, anggota dewan juga harus mengeluarkan sendiri biaya perawatan selama masa jabatan.
"Enggak ini dipinjamkan. Mobil milik pemerintah untuk menunjang oprasonal bagi anggota dewan. Kalau reses ke mana-mana kan masa naik motor kalau belum punya mobil. Tetapi perawatannya ditanggung masing-masing. Makanya kalau boleh jangan sering jalan jauh," jelasnya.
Berdasarkan pantauan merahputih.com, saat ini sudah ada 31 mobil baru yang terparkir di basement gedung DPRD DKI Jakarta, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Direncanakan 70 mobil akan didatangkan pada bulan September ini.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyetujui pembelian 101 mobil dinas anggota DPRD DKI. Mobil dinas elite tersebut menghabiskan dana Rp41 miliar. (yni)
Baca Juga:
Uchok Sky Khadafi Minta DPRD Tolak Mobil Pemberian Ahok
Belikan Mobil Baru Buat DPRD, Cara Ahok Jinakkan Politikus Kebon Sirih
Hore, Ahok Belikan Mobil Baru untuk DPRD
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
DPRD Kritik Pagar Tinggi dan Jalan Sempit di Stasiun Cikini Jakarta Beri Kesan Tidak Ramah Pejalan Kaki