DPRD DKI Jakarta Nilai Pembelian Mobil Dinas Rp41 Miliar Wajar

Fredy WansyahFredy Wansyah - Jumat, 04 September 2015
DPRD DKI Jakarta Nilai Pembelian Mobil Dinas Rp41 Miliar Wajar

Mobil dinas baru yang berjejer di basement DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/9). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem, Hasan Basri Umar, menilai pembelian mobil dinas seharga Rp41 miliar merupakan hal yang wajar. Menurutnya, selama memiliki anggaran, pembelian mobil dinas bukan suatu masalah.

"Kalau saya wajar aja ya. Soalnya dibandingkan Jawa Barat, Jawa Barat terima dari bulan Juli. Dan pemberian mobil ini kan untuk daerah yang punya kemampuan anggarannya," terangnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Nasdem ini pun menambahkan, pembelian mobil baru tersebut bukan untuk kepemilikan anggota DPRD. Pasalnya, selain hanya dipinjamkan, anggota dewan juga harus mengeluarkan sendiri biaya perawatan selama masa jabatan.

"Enggak ini dipinjamkan. Mobil milik pemerintah untuk menunjang oprasonal bagi anggota dewan. Kalau reses ke mana-mana kan masa naik motor kalau belum punya mobil. Tetapi perawatannya ditanggung masing-masing. Makanya kalau boleh jangan sering jalan jauh," jelasnya.

Berdasarkan pantauan merahputih.com, saat ini sudah ada 31 mobil baru yang terparkir di basement gedung DPRD DKI Jakarta, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Direncanakan 70 mobil akan didatangkan pada bulan September ini.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyetujui pembelian 101 mobil dinas anggota DPRD DKI. Mobil dinas elite tersebut menghabiskan dana Rp41 miliar. (yni)

Baca Juga:

Uchok Sky Khadafi Minta DPRD Tolak Mobil Pemberian Ahok

Belikan Mobil Baru Buat DPRD, Cara Ahok Jinakkan Politikus Kebon Sirih

Hore, Ahok Belikan Mobil Baru untuk DPRD

 

#DPRD Jakarta #Mobil Dinas DPRD #Basuki Tjahaja Purnama
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Pemenuhan Fasilitas Bagi Disabilitas Jadi PR Pemerintah dan DPRD Jakarta
peningkatan kualitas terhadap sejumlah fasilitas-fasilitas umum bagi penyandang disabilitas harus jadi prioritas
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Desember 2025
Pemenuhan Fasilitas Bagi Disabilitas Jadi PR Pemerintah dan DPRD Jakarta
Indonesia
Buka Donasi Bencana Sumatra, DPRD DKI: Rp 1.000 pun Kami Terima
Penggalangan dana akan berlangsung pada 13 Desember dalam acara Badan Kehormatan Award di Ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Buka Donasi Bencana Sumatra, DPRD DKI: Rp 1.000 pun Kami Terima
Indonesia
Kali Ciliwung kembali Meluap dan Rendam Rumah Warga, PSI Minta Pemprov Segerakan Normalisasi
APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 memperlihatkan Pemprov DKI menggangarkan Rp 319 miliar untuk keperluan Pengadaan Tanah Normalisasi Kali.
Dwi Astarini - Senin, 08 Desember 2025
Kali Ciliwung kembali Meluap dan Rendam Rumah Warga, PSI Minta Pemprov Segerakan Normalisasi
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Aksi unjuk rasa Pekerja Hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) dan Gerakan Karyawan Hiburan Jakarta Bersatu di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebun sirih, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Oktober 2025
Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
Indonesia
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Jumlah kursi DPRD saat ini jika dikaji dengan pendekatan demografis, sosiologis, dan politik Jakarta, sebetulnya masih perlu ditambah lagi.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
Indonesia
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Pemprov DKI harus secara cerdas dan strategis mengatur ulang postur belanjanya agar tepat guna dan efisien.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
Bagikan