Tunjangan Pejabat Naik, DPR Ogah Komentar
Adinda Nurrizki - Kamis, 02 April 2015
Deretan mobil pejabat negara. (setkab.go.id)
MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan uang muka pembelian kendaraan pejabat negara naik dari Rp116 juta menjadi Rp210 juta. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 39/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68/2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
Namun, DPR rupanya belum banyak tahu soal Perpres tersebut. "Saya belum lihat, belum tahu, belum baca Kepres itu," ujar Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamudin, di DPR, Jakarta, Kamis (2/4). (Baca: Jokowi Menaikkan Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat)
Hal yang sama disampaikan oleh politisi PKS Abu Bakar Alhabsyi yang juga enggan berkomentar tentang rencana RI 1 itu. Menurutnya bukan kapasitas dia untuk mengomentari hal tersebut. (Baca: Kafirkan Jokowi, 19 Media Diblokir)
"Saya enggak mau ikut campur. Orang BURT lebih cocok menjawab. Terus terang saya enggak ngerti," katanya. (mad)
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Ancaman Invasi AS dan Kerusuhan Iran, DPR Soroti Keselamatan WNI
Komisi I DPR Minta Kemlu Bergerak Cepat Tangani Kasus Penculikan 4 WNI di Perairan Gabon
Manipulasi Gambar Jadi Konten Porno, DPR Dukung Komdigi Blokir Grok AI
Komisi I DPR Soroti Serangan AS ke Venezuela, Hukum Internasional Kian Diabaikan
Pesawat CN-235 Buatan Indonesia Dipakai AS di Operasi Maduro, DPR: Perkuat Alutsista Nasional
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Resbob Hina Suku Sunda, Komisi I DPR Minta Pelaku Ujaran Kebencian Ditindak Tegas
Soal Viralisasi Bansos, Komisi I DPR: Bantuan Pemerintah Tak Perlu Dibandingkan dengan Gotong Royong Warga
Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Belum Dibuka, Komisi I DPR: Indonesia Mampu Berdiri di Atas Kaki Sendiri
