Eddy Flo
MerahPutih Megapolitan - Wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana menilai dimasa satu tahun memegang kursi kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok dianggap imbang dalam memberikan nilai positif dan negatif untuk Jakarta.
"Saya menilainya dapat angka lima. Karena ada tiga hal yang menurut saya positif dan ada tiga hal yang negatif," ucap Triwisaksana saat ditemui wartawan di ruangannya, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (19/11).
Tiga hal positif yang telah dibuat oleh Ahok. Pertama membuat penyusunan anggaran dengan menggunakan sistem e-budgeting. Menurutnya, sistem tersebut membuat anggaran menjadi transparan dan akuntabel.
Kedua, sistem birokrasi yang telah ada dipangkas sedemikian rupa. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam mengatur segala perizinan.
"Yang kedua perizinan dibuat satu pintu sehingga memudahkan bagi warga untuk mengurus beragam perizinan," katanya.
Terakhir adalah berbagai kartu yang telah dibuat oleh Ahok untuk warga Jakarta. Dirinya mengakui hal tersebut menguntungkan warga Jakarta. "Yang ketiga kartu pelayanan. Harus diakui lebih baik dari sebelumnya," tandasnya.
Namun selain tiga hal positif yang dipaparkan oleh Sani, terdapat pula tiga hal negatif pada masa kepemimpinan Ahok. Pertama adalah citra kemacetan yang masih melekat pada masa kepemimpinan Ahok.
"Tapi ada catatan kritis. Yang pertama predikat kota termacet di dunia. Bahwa Jakarta itu nomor satu di dunia. Saya kira itu jadi catatan penting. Kalau kita lihat secara real solusinya juga belum kelihatan," tuturnya.
Kedua, Sani menilai jika roda pembangunan kota Jakarta tidak sampai batas maksimal. Bahkan, ia menilai Jakarta memiliki penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya.
"Terbukti dari penyerapan anggaran. Tahun ini terbukti baru 34 persen. Paling rendah dibandingkan provinsi lainnya. Padahal itu adalah satu stimulus bagi tersenggaranya roda kehidupan," jelasnya.
Ketiga, Sani menilai hasil catatan buruk dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap mekanisme pengelolaan keuangan Pemprov DKI harus menjadi konsen yang serius.
"Pengelolaan keuangan menurut audit BPK Jakarta, kita punya indikasi kerugian Rp1,5 triliun. Itu enggak lebih baik dari periode sebelumnya dan akhirnya memberikan predikat WDP (wajar dengan pengecualian)," ujar Sani.(yni)
Baca Juga:
