Tolak SK Gubernur Buruh Turun ke Jalan

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Kamis, 24 November 2016
Tolak SK Gubernur Buruh Turun ke Jalan

Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai elemen menggelar aksi longmarch di sepanjang Jalan Gatot Subroto wilayah kecamatan Jatiuwung, kota Tangerang. (Foto: MP/Widi Hatmoko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Ribuan buruh yang tergabung dalam berbagai elemen menggelar aksi longmarch di sepanjang Jalan Gatot Subroto wilayah kecamatan Jatiuwung, kota Tangerang, Kamis (24/11).

Aksi ini adalah sebagai bentuk penolakan terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.553-Huk/2016 tentang UMK kota/kabupaten di wilayah tersebut.

Koordinator aksi dari FSPMI Kota Tangerang, Sarjono menjelaskan, agenda aksi kali ini pihaknya mengajak seluruh elemen buruh untuk menyatukan misi menolak SK Gubernur Banten yang hanya menaikan UMK kabupaten/kota se-Banten hanya kisaran 8 persen, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 78 Tahun 2015.

"Kita menolak SK Gubernur Banten yang menetapkan UMK hanya kisaran 8 persen, dan itu jauh dari tuntutan kami," ujar Sarjono kepada merahputih.com.

Ia juga mengungkapkan, terkait UMK, seharunya pemerintah bisa mengambil jalan tengah dan tidak harus berpatokan dengan PP 78 Tahun 2015. "Pemerintah tidak ambil jalan tengah, kalau otonomi daerah, kalau daerahnya mampu ya harusnya dijalankan," katanya. (Widi)

BACA JUGA:

  1. Habib Rizieq Minta Pabrik di Tangerang Libur untuk Demo 2 Desember
  2. Nasib Pembuat Ikan Asin di Keronjo Tangerang
  3. Habib Rizieq Dipastikan Datang ke Tablig Akbar dan Istighosa di Tangerang
  4. Ribuan Umat Islam Berkumpul di Masjid Al-Azhom Tangerang, Ada Apa?
  5. Sejarah Patingtung di Tanah Tangerang
#Buruh #Hak Buruh #Demo Buruh #Gubernur Banten
Bagikan
Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

Indonesia
Ratu Belanda Maxima Cek Kualitas Hidup Buruh Pabrik Tekstil
Kedatangan Maxima bagian dari kegiatan RISE atau Reimagining Industry to Support Equality yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup para buruh di Sragen.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ratu Belanda Maxima Cek Kualitas Hidup Buruh Pabrik Tekstil
Indonesia
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
KSPI dan Partai Buruh menunda aksi 24 November karena pemerintah belum mengumumkan kenaikan upah minimum 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
KSPI Batalkan Aksi Buruh 24 November, Tunggu Keputusan Upah Minimum 2026
Indonesia
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional terkait demo buruh menolak kenaikan upah minimum 2026 di sekitar Istana Merdeka dan Gedung DPR RI, Senin (24/11).
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Antisipasi Demo Buruh, Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas di Jakarta
Indonesia
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
KSPI dan Partai Buruh memprotes kenaikan upah minimum 2026 yang disebut hanya naik rata-rata Rp 90 ribu per bulan. Aksi digelar di Jakarta hingga daerah lain.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
Aksi Buruh Siap Geruduk Istana dan DPR, Kenaikan Upah Rp 90 Ribu Dinilai Terlalu Rendah
Indonesia
Jelang Batas Terakhir Waktu Pengumuman UMP 2026, KSPI Ultimatum Kemenaker
KSPI secara tegas menolak metode perhitungan yang digunakan Kemenaker, yang.hanya menghasilkan kenaikan sekitar 3,5–3,75 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 20 November 2025
Jelang Batas Terakhir Waktu Pengumuman UMP 2026, KSPI Ultimatum Kemenaker
Indonesia
Buruh Tolak Upah Minimum Naik Di Bawah Rp 100 Ribu
Pada tahun sebelumnya Presiden memberikan nilai indeks tertentu sebesar 0,8 hingga 0,9 yang ditujukan untuk memperkuat konsumsi domestik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Buruh Tolak Upah Minimum Naik Di Bawah Rp 100 Ribu
Indonesia
3 Opsi Buruh Terkait Kenaikan Upah Minumum
Said menolak cara perhitungan yang digunakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk kenaikan UMP tahun depan,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
3 Opsi Buruh Terkait Kenaikan Upah Minumum
Indonesia
Promono Belum Putuskan Kenaikan UMP Jakarta 2025 Sesuai Kemauan Buruh Rp 6 Juta
Diketahui, Senin (17/11) siang, ratusan buruh dari berbagai elemen menggelar aksi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka menuntut Gubernur Pramono untuk kenaikan UMP 10 persen menjadi Rp 6 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 18 November 2025
Promono Belum Putuskan Kenaikan UMP Jakarta 2025 Sesuai Kemauan Buruh Rp 6 Juta
Indonesia
Buruh Jakarta Minta Pramono Tetapkan UMP Rp 6 Juta Buat 2026
Massa ingin bertemu langsung dengan Gubernur Pramono untuk menyampaikan tuntutannya. Namun, keinginan para buruh untuk bertemu Gubernur Pramono tak terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Buruh Jakarta Minta Pramono Tetapkan UMP Rp 6 Juta Buat 2026
Indonesia
Kawasan Monas Macet Total, Buruh Tuntut UMP Naik Jadi Rp 6 Juta di Balai Kota
Massa buruh datang menuntut Gubernur Pramono Anung menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta dari Rp 5.396.761 2025 menjadi Rp 6 juta pada 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Kawasan Monas Macet Total, Buruh Tuntut UMP Naik Jadi Rp 6 Juta di Balai Kota
Bagikan