Tjahjo Kumolo: Jelang Pilkada, Dana Bansos Naik Seribu Persen

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 12 November 2015
Tjahjo Kumolo: Jelang Pilkada, Dana Bansos Naik Seribu Persen

Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) berbincang dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua kiri) sebelum pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11). (ANTARA FOTO/Widodo S)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Politik - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut bahwa kenaikan dana bantuan sosial (bansos) di beberapa daerah menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 naik hingga 1.000 persen. Untuk itu, Tjahjo mengingatkan agar kepala daerah petahana yang maju mencalonkan kembali tidak menyalahgunakan kenaikan dana bansos tersebut.

Menurutnya, pada penyerapan anggaran daerah 2015, terjadi limpahan anggaran cukup besar pada bulan November atau menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 yang dijadwalkan 9 Desember mendatang.

"Sebanyak 89 daerah, dalam data FITRA, ICW, dan Direktur Keuangan Kemendagri, mohon maaf peningkatan sampai 1.000 persen bansos itu. Kenapa anggaran pilkada susah, tapi anggaran bansos mudah sekali," ujar Tjahjo Kumolo di saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dihadiri Presiden Jokowi, di Eco Park Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11).

Tjahjo menuturkan, APBD provinsi memang disahkan melalui keputusan bersama, dalam hal ini mendagri menandatangani dan mengoreksi pengajuan anggaran. Namun, untuk APBD tingkat dua, disahkan bersama gubernur, bupati, wali kota dan DPRD.

Tjahjo berharap agar tidak ada diskusi atau pembahasan masalah yang berkaitan dengan dana bansos dan hibah. Dana-dana tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan, tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Kami berpikir positif, mudah-mudahan dana yang meningkat tepat sasaran. Kalau tidak, ya jangan salahkan siapa-siapa jika ada ekses, tidak tepat sasaran, tidak cair, adanya pemotongan, yang menyebabkan aparatur bermasalah," paparnya.

Untuk diketahui, sesuai data yang diperoleh lembaga pemantau pemilu, menunjukkan kenaikan jumlah dana bantuan sosial dan hibah dalam APBD yang kepala daerahnya maju dalam pilkada serentak 2015. Kenaikan tersebut dinilai berpotensi disalahgunakan untuk melakukan politik uang.

Contohnya, kenaikan tertinggi terdapat di Kabupaten Konawe Utara, sebesar 1.884 persen, atau naik Rp4,8 miliar. Aswad Sulaiman, menjadi calon kepala daerah petahana yang didukung PDI-P, Gerindra dan Hanura.

Kemudian, pada peringkat kedua ditempati Kabupaten Bangka Selatan. Dana bansos dan hibah naik 601,5 persen, atau sebesar Rp16,8 miliar. Adapun calon kepala daerah petahana di daerah tersebut yakni Jamro H Jalil yang didukung Partai Bulan Bintang, Nasdem, Gerindra, dan Hanura.

Sementara, pada peringkat ketiga terdapat di Kabupaten Labuhan Batu Utara, yaitu sebesar 432,9 persen atau naik Rp29,5 miliar. Adapun kepala daerah petahana di daerah tersebut yaitu Kharrudin Syah. (gms)

 

Baca Juga:

  1. Ketua KPU: Ada Lima Persoalan Jelang Pilkada Serentak 2015
  2. Kapolri: Ketidakakuratan DPT Akar Konflik Pilkada Serentak
  3. Pilkada Serentak, Jokowi: PNS Harus Netral!
  4. Jokowi Hadiri Rakornas Pemantapan Pilkada Serentak 2015
  5. Usai Islah, Partai Golkar Diminta Fokus Menangkan Pilkada
#Liputan Khusus #Dana Bansos #Pilkada Serentak 2015 #Pilkada Serentak #Tjahjo Kumolo
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Jika uji coba di Banyuwangi berhasil digitalisasi PKH akan diperluas bertahap hingga skala nasional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
 Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun
Indonesia
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Penerapan digitalisasi bantuan sosial (bansos) bakal mengurangi 34 juta orang miskin selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang
Indonesia
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Bansos PKD disalurkan secara bertahap mulai Senin, 25 Agustus 2025, dengan nilai Rp 300.000 per bulan.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima
Indonesia
Kerugian Dugaan Korupsi Distribusi Bansos Capai Rp 200 Miliar, Staf Ahli Menteri Diduga Terlibat
Budi belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai langkah KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara yang sebenarnya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Agustus 2025
Kerugian Dugaan Korupsi Distribusi Bansos Capai Rp 200 Miliar, Staf Ahli Menteri Diduga Terlibat
Indonesia
600 Ribu Penerima Bansos Ternyata Pemain Judi Online, Jutaan Bantuan Salah Sasaran?
Syaifullah juga mengajak masyarakat dan media untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan ketidaksesuaian penerima bansos
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
600 Ribu Penerima Bansos Ternyata Pemain Judi Online, Jutaan Bantuan Salah Sasaran?
Indonesia
Modus Transaksi Judol Penerima Bansos Terbanyak Pakai Aplikasi Dana, Sisanya BCA dan 3 Bank BUMN
132.557 rekening penerima bansos teridentifikasi melakukan transaksi judol.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Modus Transaksi Judol Penerima Bansos Terbanyak Pakai Aplikasi Dana, Sisanya BCA dan 3 Bank BUMN
Indonesia
Transaksi Judol Penerima Bansos Capai Rp 542,5 M, Terbanyak dari Warga Jabar
Jawa Barat ada 49.431 orang pemain judi online dengan transaksi senilai Rp 199 miliar
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Transaksi Judol Penerima Bansos Capai Rp 542,5 M, Terbanyak dari Warga Jabar
Indonesia
Pegang data PPATK, Mensos Coret 228 Ribu Nama Penerima Bansos Pemilik Rekening Anomali
PPATK menemukan profil rekening, identitas pekerjaan, hingga aktivitas mencurigakan dan saldo besar yang tak sesuai kategori penerima bansos.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Pegang data PPATK, Mensos Coret 228 Ribu Nama Penerima Bansos Pemilik Rekening Anomali
Indonesia
Banyak Penerima Bansos Punya Saldo Bank Rp 50 Juta Lebih, Validasi Data Kemensos Dipertanyakan
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 56 rekening penerima bansos yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki saldo di atas Rp 50 juta.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Agustus 2025
Banyak Penerima Bansos Punya Saldo Bank Rp 50 Juta Lebih, Validasi Data Kemensos Dipertanyakan
Indonesia
Saat Cairkan Bantuan Sosial Bermasalah, Ini Yang Harus Dilakukan
Penyaluran bantuan ini dibagikan merata berdasarkan panduan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Saat Cairkan Bantuan Sosial Bermasalah, Ini Yang Harus Dilakukan
Bagikan