Tjahjo Kumolo: Jelang Pilkada, Dana Bansos Naik Seribu Persen


Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) berbincang dengan Ketua KPU Husni Kamil Manik (kedua kiri) sebelum pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/11). (ANTARA FOTO/Widodo S)
MerahPutih Politik - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut bahwa kenaikan dana bantuan sosial (bansos) di beberapa daerah menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 naik hingga 1.000 persen. Untuk itu, Tjahjo mengingatkan agar kepala daerah petahana yang maju mencalonkan kembali tidak menyalahgunakan kenaikan dana bansos tersebut.
Menurutnya, pada penyerapan anggaran daerah 2015, terjadi limpahan anggaran cukup besar pada bulan November atau menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 yang dijadwalkan 9 Desember mendatang.
"Sebanyak 89 daerah, dalam data FITRA, ICW, dan Direktur Keuangan Kemendagri, mohon maaf peningkatan sampai 1.000 persen bansos itu. Kenapa anggaran pilkada susah, tapi anggaran bansos mudah sekali," ujar Tjahjo Kumolo di saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dihadiri Presiden Jokowi, di Eco Park Ancol, Jakarta Utara, Kamis (12/11).
Tjahjo menuturkan, APBD provinsi memang disahkan melalui keputusan bersama, dalam hal ini mendagri menandatangani dan mengoreksi pengajuan anggaran. Namun, untuk APBD tingkat dua, disahkan bersama gubernur, bupati, wali kota dan DPRD.
Tjahjo berharap agar tidak ada diskusi atau pembahasan masalah yang berkaitan dengan dana bansos dan hibah. Dana-dana tersebut harus digunakan sesuai dengan tujuan, tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Kami berpikir positif, mudah-mudahan dana yang meningkat tepat sasaran. Kalau tidak, ya jangan salahkan siapa-siapa jika ada ekses, tidak tepat sasaran, tidak cair, adanya pemotongan, yang menyebabkan aparatur bermasalah," paparnya.
Untuk diketahui, sesuai data yang diperoleh lembaga pemantau pemilu, menunjukkan kenaikan jumlah dana bantuan sosial dan hibah dalam APBD yang kepala daerahnya maju dalam pilkada serentak 2015. Kenaikan tersebut dinilai berpotensi disalahgunakan untuk melakukan politik uang.
Contohnya, kenaikan tertinggi terdapat di Kabupaten Konawe Utara, sebesar 1.884 persen, atau naik Rp4,8 miliar. Aswad Sulaiman, menjadi calon kepala daerah petahana yang didukung PDI-P, Gerindra dan Hanura.
Kemudian, pada peringkat kedua ditempati Kabupaten Bangka Selatan. Dana bansos dan hibah naik 601,5 persen, atau sebesar Rp16,8 miliar. Adapun calon kepala daerah petahana di daerah tersebut yakni Jamro H Jalil yang didukung Partai Bulan Bintang, Nasdem, Gerindra, dan Hanura.
Sementara, pada peringkat ketiga terdapat di Kabupaten Labuhan Batu Utara, yaitu sebesar 432,9 persen atau naik Rp29,5 miliar. Adapun kepala daerah petahana di daerah tersebut yaitu Kharrudin Syah. (gms)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Digitalisasi Bantuan Sosial Diujicoba di Banyuwangi, Jika Sukses Negara Bakal Hemat Rp 14 Triliun

Digitalisasi Bansos Diklaim Bakal Kurangi 34 juta orang miskin, Data BPS Orang Miskin 23,85 juta Orang

Pemprov DKI Cairkan KLJ, KAJ, dan KPDJ Agustus 2025, Sasar 165.375 Penerima

Kerugian Dugaan Korupsi Distribusi Bansos Capai Rp 200 Miliar, Staf Ahli Menteri Diduga Terlibat

600 Ribu Penerima Bansos Ternyata Pemain Judi Online, Jutaan Bantuan Salah Sasaran?

Modus Transaksi Judol Penerima Bansos Terbanyak Pakai Aplikasi Dana, Sisanya BCA dan 3 Bank BUMN

Transaksi Judol Penerima Bansos Capai Rp 542,5 M, Terbanyak dari Warga Jabar

Pegang data PPATK, Mensos Coret 228 Ribu Nama Penerima Bansos Pemilik Rekening Anomali

Banyak Penerima Bansos Punya Saldo Bank Rp 50 Juta Lebih, Validasi Data Kemensos Dipertanyakan

Saat Cairkan Bantuan Sosial Bermasalah, Ini Yang Harus Dilakukan
