Tak Peka Kondisi Rakyat, Venna Melinda Tolak Tunjangan DPR Naik
Venna Melinda (Foto: Instagram.com/@venna.melinda)
MerahPutih Artis - Rencana kenaikan tunjangan anggota DPR ternyata mendapat reaksi dari model dan bintang sinetron Venna Melinda yang saat ini menjadi anggota DPR. Kenaikan tunjangan tersebut tidak perlu dilakukan apalagi kondisi ekonomi masih lemah.
"Saya pribadi enggak setuju kenaikan tunjangan. Enggak urgent. Lebih baik gaji buruh dan dosen atau pengajar (yang dinaikkan). Saya juga lebih pro uangnya untuk UKM (Usah Kecil Menengah). Apalagi daya beli lemah sekarang," papar Venna Melinda, saat ditemui awak media sebelum premier film LDR2: Where Is My Romeo, di XXI Casablanca, Minggu (20/9).
Venna, Anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrat ini mengatakan, rencana kenaikan tunjangan bisa dibatalkan. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah seorang yang tidak setuju.
"Sebenarnya bisa dibatalin sama menteri keuangan. Pak Jokowi kan enggak setuju. Kalau saya sih enggak setuju. Enggak sensitif aja senang-senang di (atas) penderitaan orang," tegas Venna.
Venna mengatakan, tidak semua anggota DPR menyetujui rencana tersebut. Partai Demokrat menjadi partai yang tidak setuju.
"Kemarin masih cukup, kok (gajinya). Karena wacana itu enggak repesentatif dari semua. Beberapa fraksi partai pun tidak setuju. Dari Demokrat juga enggak setuju," pungkas Venna. (rky)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025