Tak Peka Kondisi Rakyat, Venna Melinda Tolak Tunjangan DPR Naik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 21 September 2015
Tak Peka Kondisi Rakyat, Venna Melinda Tolak Tunjangan DPR Naik

Venna Melinda (Foto: Instagram.com/@venna.melinda)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Artis - Rencana kenaikan tunjangan anggota DPR ternyata mendapat reaksi dari model dan bintang sinetron Venna Melinda yang saat ini menjadi anggota DPR. Kenaikan tunjangan tersebut tidak perlu dilakukan apalagi kondisi ekonomi masih lemah.

"Saya pribadi enggak setuju kenaikan tunjangan. Enggak urgent. Lebih baik gaji buruh dan dosen atau pengajar (yang dinaikkan). Saya juga lebih pro uangnya untuk UKM (Usah Kecil Menengah). Apalagi daya beli lemah sekarang," papar Venna Melinda, saat ditemui awak media sebelum premier film LDR2: Where Is My Romeo, di XXI Casablanca, Minggu (20/9).

Venna, Anggota DPR RI dari fraksi partai Demokrat ini mengatakan, rencana kenaikan tunjangan bisa dibatalkan. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah seorang yang tidak setuju.

"Sebenarnya bisa dibatalin sama menteri keuangan. Pak Jokowi kan enggak setuju. Kalau saya sih enggak setuju. Enggak sensitif aja senang-senang di (atas) penderitaan orang," tegas Venna.

Venna mengatakan, tidak semua anggota DPR menyetujui rencana tersebut. Partai Demokrat menjadi partai yang tidak setuju.

"Kemarin masih cukup, kok (gajinya). Karena wacana itu enggak repesentatif dari semua. Beberapa fraksi partai pun tidak setuju. Dari Demokrat juga enggak setuju," pungkas Venna. (rky)

 

Baca Juga:

  1. Jadi Artis, Venna Melinda Minta Verrell Tak Lupakan Kuliah
  2. Venna Melinda Tak Permasalahkan Anggota DPR Dilarang Jadi Artis
  3. Kenaikan Tunjangan DPR Disetujui Sejak Juni
  4. Kerap Buat Gaduh, Apakah Bisa DPR Dibubarkan?
  5. Presiden Jokowi Belum Tahu Tunjangan DPR Naik
#Artis Berprestasi #Anggota Dewan #DPR #Tunjangan DPR Naik #Venna Melinda
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Mufti juga menyinggung kebijakan etanol yang ia sebut membingungkan dan kontraproduktif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Stok Gula Nasional Menumpuk dan Mafia Pangan Bergentayangan, Pemerintah Didesak Setop Impor Rafinasi Hingga Prioritaskan Petani Tebu Lokal
Indonesia
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Sudjatmiko juga mendesak Kementerian Perhubungan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan fasilitas transportasi publik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pemerintah Diharap Prioritaskan Kembali Program Pembangunan Rusun Pesantren di RAPBN 2026
Indonesia
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Berdasar UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH memiliki wewenang mengawasi produk yang dikonsumsi masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
BPJPH dan BPOM Didesak Usut Tuntas Status Kehalalan Ompreng Program MBG yang Diduga Mengandung Minyak Babi
Indonesia
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Nevi melihat ini sebagai peluang besar untuk memperkuat koperasi sebagai pilar utama ekonomi bangsa
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Bisa Penuhi Poin Penting Visi Astacita, Dorong Kemandirian Ekonomi Hingga Berantas Kemiskinan
Indonesia
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Setelah menerima masukan dari masyarakat, Komisi III akan melanjutkan proses selanjutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
DPR RI Buka Kesempatan Publik Berikan Masukan dan Pandangan Terhadap Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM MA
Indonesia
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Pengawasan yang ketat dan transparan akan mencegah terjadinya praktik curang
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Bahan Bakar di SPBU Shell dan BP Langka, Kualitas BBM Pertamina Justru Jadi Sorotan
Indonesia
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
BEM mahasiswa kembali geruduk MPR/DPR besok. Mereka akan menagih janji mahasiswa soal 17+8 tuntutan rakyat.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
BEM Mahasiswa Kembali Geruduk MPR/DPR Besok, Tagih Janji Pemerintah soal 17+8 Tuntutan Rakyat
Indonesia
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Pakar hukum menyoroti soal keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset. Rektor Universitas Dharma Indonesia, Agus Prihartono mengatakan, RUU tersebut bisa menutup celah hukum.
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum
Indonesia
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Momentum saat ini tepat untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut, agar penyusunan norma hukum dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan
Indonesia
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
DPR RI juga akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, meliputi biaya listrik, biaya jasa telpon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Bagikan