Soal Sedot Data KPU, DPR Minta Pihak Terkait Beri Penjelasan


Ketua KPU Husni Kamil Manik (kanan),anggota KPU Juri Ardiantoro (kirii) dan Arief Budiman (tengah) memimpin uji publik di Jakarta, Rabu (11/3). (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)
MerahPutih Nasional - Anggota Komisi II DPR Amran kaget dengan beredarnya pengakuan tim sukses Presiden Joko Widodo, Akbar Faisal, yang menyatakan mereka memiliki alat super canggih untuk menyedot data Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Saya kira itu cuma isu, ternyata setelah baca di media sosial itu betul," ujar Amran pada merahputih.com, di DPR, Jakarta, Kamis (9/4). (Baca: KPU Kerjasama dengan Rumah Sakit)
Menurut Amran, DPR melalui meja pimpinan perlu mendorong agar pihak-pihak yang terkait memberikan penjelasan. Klarifikasi diperlukan agar isu ini tidak menjadi polemik di tengah masyarakat.
"Katanya untuk IT canggih, tidak bisa dibobol, tidak bisa disusupi, tapi kok bisa. Perlu juga kita pertanyakan," katanya. (Baca: KPU: Cakada Tidak Bisa Diganti)
Komisi II sendiri, kata Amran, belum punya rencana untuk memanggil pihak terkait, yakni Akbar Faisal, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Komisioner KPU. Sebab, sambung dia, Komisi II saat ini tengah merampungkan rancangan Peraturan KPU mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Sampai saat ini belum, Komisi II masih konsen pada rapat konsultasi dengan KPU, Bawaslu dan Mendagri tentang rancangan PKPU. Bisa terpecah nanti," tandas politisi PAN ini. (mad)
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Presiden Prabowo Jadi Saksi Deklarasi Damai Gaza, DPR: Indonesia Harus Konsisten Dukung Palestina

Prabowo Hadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, DPR: Presiden Harus Desak Israel Patuhi Perjanjian

DPR Tanggapi Corak Loreng Baru TNI: Cocok untuk Kamuflase dan Misi Internasional

Prabowo Minta Organisasi TNI yang Usang Diganti, Komisi I DPR RI Setuju

Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM

Israel Blokade Armada Global Sumud, Komisi I DPR: Serangan Terhadap Nilai-Nilai Kemanusiaan

Presiden Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan ke Gaza, DPR: Wujud Nyata Amanat Konstitusi

Komisi I DPR Dorong Reformasi PBB, Minta Hak Veto Dihapus

Prabowo Siap Bicara di Forum PBB, DPR: Presiden Harus Gaungkan Dukungan Indonesia untuk Palestina

Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
