Soal Impor 1,5 Juta Ton Beras Thailand, Jokowi Beda Pendapat dengan JK

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 25 September 2015
Soal Impor 1,5 Juta Ton Beras Thailand, Jokowi Beda Pendapat dengan JK

Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin Rapat Terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4). Rapat tersebut juga membahas ketersediaan stok beras nasional (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Presiden Joko Widodo berbeda pandangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal rencana impor 1,5 juta ton beras dari Thailand. Menurut Presiden stok pangan terutama beras harus cukup distribusinya harus baik dan harganya juga tidak membebani daya beli masyarakat.  

Presiden Jokowi melalui Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan keputusan impor beras tergantung kebutuhan stok pangan.  

"Intinya bukan impor atau tidak impor, tapi bagaimana pemerintah di tengah keadaan ekonomi tertekan soal keadaan ekonomi global sekarang itu stok pangan tersedia cukup dan harganya terjangkau masyarakat. Itu saya kira sudah ditegaskan pemerintah," jelas Teten di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/9) seperti dikutip dari laman Setkab.go.id.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan stok beras di Bulog saat ini sebanyak 1,7 juta ton. Ia menjamin pasokan beras masih aman hingga setidaknya enam bulan mendatang.

Sementara Wapres JK mengumpulkan‎ beberapa menteri terkait di kediamannya, yaitu Mentan Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti pada Senin (21/9) pagi. Salah satu keputusannya adalah soal rencana impor beras untuk menjaga stok beras Bulog yang hanya 1,5 juta ton dari angka ideal seharusnya 2,5-3 juta ton.

JK memutuskan untuk kembali mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton dari Thailand untuk menjaga stok dan harga beras di dalam negeri. Kebijakan impor beras perlu dilakukan dengan pertimbangan melihat fenomena El-Nino (kemarau berkepanjangan) yang membuat Indonesia dilanda kekurangan beras sehingga masa panen raya terancam mundur. (Luh)

Baca Juga:

  1. Pejabat Kemendag Belum Tahu Rencana Impor Beras
  2. Jokowi: Jangan Impor Beras!
  3. Presiden Tegaskan Stok Beras Cukup
  4. Stok Beras di Gudang Bulog Kelapa Gading Hanya 46.000 Ton
  5. Komisi IV: Belum Ada Izin Impor Beras

 

#Impor Beras #Jusuf Kalla #Joko Widodo #Teten Masduki
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Indonesia
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
David Febrian Sandi tegaskan dukungan pada Prabowo-Gibran adalah langkah sah melanjutkan visi Jokowi
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 November 2025
Dukungan Projo ke Prabowo Dinilai Langkah Terhormat Dalam Politik Kebangsaan
Indonesia
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Jokowi menegaskan proyek transportasi massal seperti Whoosh dibangun untuk layanan publik dan manfaat sosial, bukan demi keuntungan finansial.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Oktober 2025
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Jokowi: Prinsip Dasar Transportasi Bukan Mencari Laba
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Hasil penelusuran fakta menunjukkan tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang dapat membenarkan klaim yang beredar tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menko Yusril Mengamuk dan Minta Relawan Jokowi yang Bikin Gaduh Segera Ditangkap dan Dibubarkan Tanpa Ampun
Bagikan