Pejabat Kemendag Belum Tahu Rencana Impor Beras

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 25 September 2015
Pejabat Kemendag Belum Tahu Rencana Impor Beras

Foto ilustrasi gudang stok beras Bulog (Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih, Bisnis-Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih belum tahu soal rencana pemerintah akan melakukan impor beras 1,5 juta ton dari Thailand. Kementerian Perdagangan (Kemendag) hanya sebagai pelaksana jika ada perintah dari Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla maka pihaknya akan siap melaksanakan impor beras.

Karyanto mengatakan Kemendag memiliki kewenangan menerbitkan Surat Persetujuan Impor. Tapi, sampai saat ini pihaknya belum diberitahu soal rencana melaukan impor beras 1,5 juta ton dari Thailand. 

"Di level saya belum tahu soal rencana akan mengimpor beras. Sebab yang menghitung kan bukan kita tapi Kementerian Pertanian, Kita hanya mengeksekusi," ujar Karyanto di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (25/9).

Namun, Karyanto menegaskan Kemendag siap melaksanakan impor beras bila menerima penugasan dari Wapres.

"Kalau Wapres sudah bicara pasti ada respon di bawah," ujarnya.

Sebelumnya, Wapres JK mengumpulkan‎ beberapa menteri terkait di kediamannya, yaitu Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti pada Senin (21/9) pagi. Salah satu keputusannya adalah soal rencana impor beras untuk menjaga stok beras Bulog yang hanya 1,5 juta ton dari angka ideal seharusnya 2,5-3 juta ton.

JK memutuskan untuk kembali mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton dari Thailand untuk menjaga stok dan harga beras di dalam negeri. Kebijakan impor beras perlu dilakukan dengan pertimbangan melihat fenomena El-Nino (kemarau berkepanjangan) yang membuat Indonesia dilanda kekurangan beras sehingga masa panen raya terancam mundur. (rfd)

Baca Juga:

  1. Antisipasi Dampak El Nino, Pemerintah Tambah Kuota Beras Sejahtera
  2. Jokowi: Jangan Impor Beras!
  3. Mentan Andi Amran Sulaiman: Ramadan Cabai dan Beras Aman
  4. Presiden Tegaskan Stok Beras Cukup
  5. Stok Beras di Gudang Bulog Kelapa Gading Hanya 46.000 Ton
  6. Komisi IV: Belum Ada Izin Impor Beras
#Kementerian Perdagangan #Karyanto Suprih #Impor Beras #Wakil Presiden Jusuf Kalla
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Usulkan Lanjutan Negosiasi CEPA dengan Pakistan, Target Rampung 2027
Indonesia mendorong perluasan kerja sama ekonomi dengan Pakistan melalui CEPA. Negosiasi diusulkan berlanjut pada awal 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Indonesia Usulkan Lanjutan Negosiasi CEPA dengan Pakistan, Target Rampung 2027
Indonesia
Prabowo Peringatkan Bahaya Ketergantungan Impor di Tengah Konflik Global
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan risiko ketergantungan impor pangan di tengah konflik global. Ia menegaskan swasembada pangan kunci kemandirian bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Prabowo Peringatkan Bahaya Ketergantungan Impor di Tengah Konflik Global
Indonesia
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Presiden Prabowo resmi mengumumkan Indonesia swasembada beras per 31 Desember 2025. Cadangan Beras Pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Indonesia
Harga Minyakita Kerap Di Atas HET, DPR Minta Pengawasan Ketat Usai Terbitnya Permendag
Anggota Komisi VI DPR mengapresiasi terbitnya Permendag 43/2025 tentang Minyakita. Dorong peran Bulog dan ID Food serta pengawasan ketat agar harga sesuai HET.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Desember 2025
Harga Minyakita Kerap Di Atas HET, DPR Minta Pengawasan Ketat Usai Terbitnya Permendag
Indonesia
Tampil di Pameran Dagang Alkes di Jerman, Sarung Tangan Medis Indonesia Catat Potensi Transaksi Rp 200 Miliar
Kerja sama tersebut dijalin antara PT Haloni Jane dari Indonesia dan Excelmed Distribuidora De Materaiais Medicos E Odontologicos LTDA dari Brasil.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Tampil di Pameran Dagang Alkes di Jerman, Sarung Tangan Medis Indonesia Catat Potensi Transaksi Rp 200 Miliar
Indonesia
Kemendag Musnahkan Pakaian Impor Bekas Senilai Rp 112 Miliar, Jatuhkan Sanksi Administrasif hingga Penutupan Usaha untuk Importir
Kemendag memusnahkan 19.391 balpres pakaian bekas impor senilai Rp 112 miliar dari 11 gudang di Bandung. Pemusnahan ditarget selesai akhir November.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Kemendag Musnahkan Pakaian Impor Bekas Senilai Rp 112 Miliar, Jatuhkan Sanksi Administrasif hingga Penutupan Usaha untuk Importir
Indonesia
Kemendag bakal Bela Eksportir Indonesia yang Hadapi Penyelidikan Trade Remedies
Menjadi bukti bahwa negara hadir membela kepentingan perdagangan dan industri nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Kemendag bakal Bela Eksportir Indonesia yang Hadapi Penyelidikan Trade Remedies
Indonesia
Kemenag Tetapkan Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Periode November 2025
HR CPO November 2025 meningkat ketimbang periode Oktober 2025 karena adanya ekspektasi peningkatan permintaan terutama dari Malaysia.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Kemenag Tetapkan Harga Referensi CPO dan Biji Kakao Periode November 2025
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia catat stok beras tertinggi, DPR ingatkan jangan abaikan kualitas dan kesejahteraan petani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Bagikan