Komisi IV: Belum Ada Izin Impor Beras

Widi HatmokoWidi Hatmoko - Jumat, 08 Mei 2015
Komisi IV: Belum Ada Izin Impor Beras

Beras.

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengungkapkan pemerintah kini telah siap melakukan impor beras. Impor yang akan dilakukan menjelang bulan puasa dan Idul Fitri itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok.

Namun, rencana itu ditentang DPR. Komisi IV tak pernah merestui pemerintah melakukan impor beras.

"Komisi IV tidak pernah mendukung impor beras," kata Ketua Komisi IV Edhy Prabowo ketika dikonfirmasi Merahputih.com, di Jakarta, Jumat (8/5).

Apalagi, kata politikus Gerindra ini, sejauh ini ijin impor beras belum dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian. "Sampai saat ini belum ada izin impor dari menteri pertanian, baru saja saya telepon menteri pertanian," katanya.

Lebih jauh, Edhy mengatakan, Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak terlibat dalam kejahatan jual beli beras. "Sampai sejauh ini saya belum lihat," pungkasnya. (cnd)

 

 

 

Baca Juga:

Komisi II DPR Silang Pendapat Soal Pencalonan Kepala Daerah

Komisi I DPR: Sekutu Yaman Harus Berhati-hati

Hasil Rapat Komisi X DPR RI soal Pembekuan PSSI

 

#Komisi IV DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Widi Hatmoko

Menjadi “sesuatu” itu tidak pernah ditentukan dari apa yang Kita sandang saat ini, tetapi diputuskan oleh seberapa banyak Kita berbuat untuk diri Kita dan orang-orang di sekitar Kita.

Berita Terkait

Indonesia
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk menyelamatkan satwa di Bandung Zoo. Konflik tersebut mengancam kelangsungan hidup sekitar 700 satwa.
Soffi Amira - Rabu, 13 Agustus 2025
Konflik Bandung Zoo, Komisi IV DPR Desak Pemerintah Segera Turun Tangan Selamatkan Satwa
Indonesia
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Praktik pengoplosan beras tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 Juli 2025
Oplos Beras Reject-Medium Bermerek SPHP, DPR Minta Bulog Lakukan Pengawasan Ketat
Indonesia
Titiek Soeharto Kritik Menko soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja
Komisi IV DPR RI mengingatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga bisa berjalan baik agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Titiek Soeharto Kritik Menko soal Beras Oplosan: Tolong Turun Tangan, Jangan Diam Saja
Indonesia
Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal Terkait Beras Oplosan
Kasus beras oplosan ini sangat bertolak belakang dengan semangat pemerintah menuju swasembada pangan.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Titiek Soeharto Minta Mentan Beri Efek Jera Perusahaan Nakal Terkait Beras Oplosan
Indonesia
Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun
Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, di mana ia juga mengungkap 50-60 persen beras tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan spesifikasi berat.
Frengky Aruan - Rabu, 16 Juli 2025
Mentan Ungkap 85 Persen Beras yang Beredar Tak Sesuai Standar, Nilai Kerugian Capai Rp 99 Triliun
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Komisi IV DPR mendesak Menteri KKP untuk menindak tegas praktik penjualan pulau kecil.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil
Indonesia
Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Pemberian izin tambang di kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat merupakan bentuk kelalaian serius.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 Juni 2025
Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemberi Izin Tambang Nikel di Raja Ampat
Indonesia
Ladang Ganja di Bromo Sesuatu yang Mengejutkan, Komisi IV DPR Segera Panggil Kemenhut
Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) adalah kawasan konservasi yang seharusnya di bawah pengawasan ketat pemerintah, khususnya Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
Frengky Aruan - Rabu, 19 Maret 2025
Ladang Ganja di Bromo Sesuatu yang Mengejutkan, Komisi IV DPR Segera Panggil Kemenhut
Indonesia
Terkait Pagar Laut, Titiek Soeharto: Semua Kementerian Tak Perlu Takut Lawan Oligarki
Hal itu disampaikan Titiek saat disinggung soal adanya sertifikat hak guna bangunan (HGB) pagar laut Tangerang yang diduga berkaitan dengan perusahaan besar.
Frengky Aruan - Kamis, 23 Januari 2025
Terkait Pagar Laut, Titiek Soeharto: Semua Kementerian Tak Perlu Takut Lawan Oligarki
Indonesia
Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang
Anggota Komisi IV DPR Hasan Saleh sebut proyek ini tak hanya ilegal, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang mengkhawatirkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Legislator Demokrat: Kerugian Negara Capai Rp 116,91 Miliar akibat Pagar Laut Tangerang
Bagikan