Siswa Sekolah Bukan Berbasis Komputer Kritik Pemerintah

Fredy WansyahFredy Wansyah - Senin, 13 April 2015
Siswa Sekolah Bukan Berbasis Komputer Kritik Pemerintah

Sejumlah pelajar mengikuti Ujian Nasional (UN) berbasis komputer di SMA Negeri 70, Jakarta, Senin (13/4). (Foto: Antara/Vitalis YT)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Pendidikan - Pemberlakuan Ujian Nasional (UN) ke 585 sekolah masih dikhawatirkan sekolah yang belum menerapkan Computer Based Test (CBT) atau ujian berbasis komputer. Selain masalah infrastruktur, kesiapan peserta ujian juga harus menjadi perhatian Pemerintah. (BacaUN 2015, 585 Sekolah Gunakan Sistem CBT)

Salah satu siswa SMAN 77, salah satu sekolah non-CBT, Aulia Marina, mengakui bahwa dirinya belum siap mengikuti UN berbasis komputer. Aulia berharap Pemerintah mempertimbangkan kembali penerapan ujian berbasis komputer. "Soalnya takut salah, jadi kan nggak tenang gitu," kata dia berharap, kepada Merahputih.com, Senin (13/4).

Kepala Sekolah SMAN 77, Endang Srihartini, menyatakan, selain minimnya pengadaan komputer, sosialisasi juga masalah yang perlu dituntaskan. Pasalnya, kesediaan sosialisasi Pemerintah terlalu singkat. (BacaUN Berbasis Komputer, SMAN 30 Jakarta Pinjam Komputer ke Sekolah Tetangga)

"Saya apresiasi dengan Usulan Pemerintah. Namun, SMAN 77 belum siap melangsungkan UN dengan menggunakan CBT," tuturnya.

Tahun ini Pemerintah mulai menerapkan UN CBT di 585 sekolah di seluruh Indonesia. Semula Pemerintah membatasi hanya 700 sekolah, namun setelah verifikasi hanya ada 585 sekolah yang dinyatakan layak UN CBT. Pemerintah melakukan penilaian hanya berdasarkan pada sistem, bukan kesiapan peserta. Pemerintah melakukan penilaian pada aspek kesiapan server sekolah, teknisi yang menjadi operator komputer CBT, dan aplikasi CBT. (rfd)

#Ujian Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Bocor, Mendikdasmen Hilangkan Kata "Zonasi" dan "Ujian"
Istilah "zonasi" dan "ujian" dipastikan dihilangkan dan akan diganti dengan mekanisme lainnya pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Januari 2025
Bocor, Mendikdasmen Hilangkan Kata
Indonesia
DPR Saran Sistem Zonasi PPDB Dihapus, Seleksi Balik Berdasarkan Nilai UN
Komisi X DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengkaji sistem Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menghapus jalur zonasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 21 November 2024
DPR Saran Sistem Zonasi PPDB Dihapus, Seleksi Balik Berdasarkan Nilai UN
Indonesia
DPR Harap Wacana Pemberlakuan Kembali UN Tak Cuma Sekadar Ikuti Tren
Wacana digulirkannya kembali UN muncul usai dipecahnya Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Oktober 2024
DPR Harap Wacana Pemberlakuan Kembali UN Tak Cuma Sekadar Ikuti Tren
Bagikan