Setahun Memimpin, Jokowi-JK Dinilai Gagal Wujudkan Poros Maritim

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Kamis, 15 Oktober 2015
Setahun Memimpin, Jokowi-JK Dinilai Gagal Wujudkan Poros Maritim

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla pimpin rapat paripurna Kabinet Kerja . (Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2015. Namun setahun memimpin, Jokowi dinilai belum mampu mewujudkan cita-citanya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros martim dunia.

"Khususnya pelabuhan transit yang bisa memberikan fasilitas pelayanan secara cepat dan administrasi kepabeanan dan imigrasi yang cepat sehingga potensi pendapatan sekitar Rp500 triliun hilang. Jadi kita minta presiden kembali pada visi misinya, sesuai Nawacita-nya," ujar anggota Komisi V DPR Nizar Zahro, di Jakarta, Kamis (15/10).

Nizar mengingatkan arti penting Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dalam konsepsi pembangunan nasional. Di mana suatu pembangunan berorientasi untuk memenuhi kebutuhan rakyat saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.

"Sebagaimana konsepsi pembangunan nasional yang digagas dalam visi, misi dan agenda kerja pemerintahan periode 2014-2019 adalah bagaimana membuka harapan baru bagi pembangunan Indonesia berdasarkan geostrategik dan geoekonomi sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State)," papar Nizar.

Ia menjelaskan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia menjadi kerangka utama Deklarasi Juanda Tahun 1957 hingga UNCLOS. "Lalu-lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia," ujar Nizar.

Transformasi dialektika mengenai Deklarasi Djuanda selanjutnya dinotasikan dalam sebuah kerangka hukum positif dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia sebagaimana telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Konsekuensi dari berlakunya suatu norma hukum tersebut maka secara geografis luas wilayah Republik Indonesia bertambah menjadi 2,5 kali lipat dari 2,027 juta km² menjadi 5,193 juta km².

Garis terluar yang mengelilingi wilayah Indonesia adalah sepanjang kurang lebih 81.000 kilometer dan sekitar 80 persen dari wilayah ini adalah laut. Dengan bentang geografis itu, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu 1,937 juta km² daratan, dan 3,1 juta km² territorial laut, serta luas laut ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta km².

"Menelisik fakta-fakta sejarah peradaban bangsa Indonesia, dalam perkembangannya ada beberapa kerajaan yang memiliki peran penting sebagai cikal bakal bahwa Indonesia adalah negara yang sangat strategis untuk menjadi Negara poros maritim dunia," imbuh anggota Fraksi Partai Gerindra ini. (mad)

 

BACA JUGA:

  1. Mimpi Jokowi Jadikan Indonesia Poros Maritim Dunia
  2. 42 Negara Hadiri Simposium Keamanan Maritim Internasional
  3. Batalkan Tangki Timbun, Menko Maritim Rizal Ramli Didukung Jokowi
  4. Setahun Jokowi-JK, Partai Gerindra Beri Rapor Merah
  5. Jelang Setahun Jokowi-JK, Nawa Cita Belum Maksimal
#Satu Tahun Jokowi-JK #Setahun Jokowi-JK #Presiden Jokowi #Poros Maritim
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Berita Foto
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Djan Faridz usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Maret 2025
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Indonesia
Pulang ke Solo, Jokowi Akan Dilibatkan dalam Kegiatan Kampung oleh Pengurus RT/RW Setempat
Jokowi diharapkan kembali berbaur dengan masyarakat di wilayah setempat.
Frengky Aruan - Selasa, 22 Oktober 2024
Pulang ke Solo, Jokowi Akan Dilibatkan dalam Kegiatan Kampung oleh Pengurus RT/RW Setempat
Indonesia
H-1 Pensiun, Mural Infrastruktur Era Jokowi Mejeng di Jalan Slamet Riyadi
Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo setelah purnatugas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 Oktober 2024
H-1 Pensiun, Mural Infrastruktur Era Jokowi Mejeng di Jalan Slamet Riyadi
Indonesia
Hari Kerja Terakhir di Istana Negara, Jokowi Bicarakan Proses Transisi Pemerintahan
Jokowi juga menggelar makan siang terakhir bersama jajaran menteri kabinet kerja
Angga Yudha Pratama - Jumat, 18 Oktober 2024
Hari Kerja Terakhir di Istana Negara, Jokowi Bicarakan Proses Transisi Pemerintahan
Lifestyle
Mitos Seputar Pohon Pulai yang Ditanam di Istana Negara oleh Jokowi
Presiden Joko Widodo menanam pohon pulai di perkarangan Istana Negara Jakarta pada Kamis (17/10) atau sebelum berakhirnya masa jabatan.
Frengky Aruan - Jumat, 18 Oktober 2024
Mitos Seputar Pohon Pulai yang Ditanam di Istana Negara oleh Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marah karena Prabowo Tiba-tiba Pilih Anies Jadi Wapres
Dalam narasinya disebutkan Jokowi marah karena Prabowo diam-diam memilih mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan sebagai wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Frengky Aruan - Jumat, 18 Oktober 2024
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marah karena Prabowo Tiba-tiba Pilih Anies Jadi Wapres
Indonesia
Di Penghujung Jabatan, Jokowi Bentuk Korps Pemberantasan Korupsi Polri
Angga Yudha Pratama - Kamis, 17 Oktober 2024
Di Penghujung Jabatan, Jokowi Bentuk Korps Pemberantasan Korupsi Polri
Indonesia
Gantikan Heru Budi, Sekda Joko Ditunjuk Jadi Plh Pj Gubernur Jakarta
Sekda DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, ditunjuk sebagai Plh Pj Gubernur Jakarta. Ia menggantikan Heru Budi yang lengser hari ini.
Soffi Amira - Kamis, 17 Oktober 2024
Gantikan Heru Budi, Sekda Joko Ditunjuk Jadi Plh Pj Gubernur Jakarta
Indonesia
Presiden Berhentikan Heru Budi sebagai Pj Gubernur, Diganti Teguh Setyabudi
Presiden Jokowi telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pj Gubernur DKI Jakarta.
Frengky Aruan - Kamis, 17 Oktober 2024
Presiden Berhentikan Heru Budi sebagai Pj Gubernur, Diganti Teguh Setyabudi
Bagikan