Setahun Jokowi-JK, Pengamat: Belum Bisa Wujudkan Nawa Cita  

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Senin, 19 Oktober 2015
Setahun Jokowi-JK, Pengamat: Belum Bisa Wujudkan Nawa Cita   

Presiden Jokowi menghadiri Forum Bisnis Indonesia – Qatar, di Doha, Qatar, Senin (14/9) (Foto: segkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Pengamat politik IndoStrategi Andar Nubowo mengatakan, setahun pemerintahan Jokowi-JK masih belum menampakkan keberhasilan signifikan dalam mewujudkan 9 agenda prioritas yang tertuang dalam Nawa Cita.

"Kendala itu bisa dari pemerintahan dan non pemerintahan, non pemerintahan itu krisis di luar negeri," kata Andar ketika dihubungi Merahputih.com, di Jakarta, Senin (19/10).

Menurut Andar, program kerja Jokowi baru sebatas rencana. Padahal, selain mempunyai prgram kerja yang sudah tersusun, Jokowi juga dibantu kabinet.

"Tinggal implementasikan saja, tapi belum ada efek yang real ke masyarakat. Bahkan yang terjadi parade ketidakmampuan Jokowi dalam menjalankan program," tandasnya.


Ke depan, kata Andar, Jokowi seharusnya bisa menggunakan modal politik dengan bergabungnya PAN. Jokowi setidaknya mempunyai tambahan kekuatan di parlemen.


"Jadi nanti supaya nggak ada goyangan," tandasnya.

Sementara itu, hasil survey terbaru Indo Barometer menyebutkan, tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam enam bulan terakhir menunjukkan tren penurunan. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo saat ini hanya sebesar 46 persen dan yang tidak puas sebanyak 51,1 persen.

"Jika dibandingkan survei enam bulan lalu turun dari 57,5 persen ke 46 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, Kamis (8/10).

Berdasarkan survey tersebut, publik semakin tak puas terhadap kinerja Jokowi-JK karena masyarakat belum merasakan langsung dampak positif dari program-program kerja dan kebijakan pemerintah. Terbukti berdasarkan data survei Indo Barometer, terdapat relatif banyak responden yang tak tahu apa contoh keberhasilan pemerintah Jokowi-JK.

"Jawaban tidak tahu atau tidak menjawab apa keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK sebesar 38,1 persen," kata Qodari. (mad)

BACA JUGA:

  1. Jelang Satu Tahun Jokowi-JK, PDIP Larang Kadernya Keluar Kota
  2. Menjelang Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi, Ini Tanggapan Ronal Surapradja
  3. Satu Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Lemah Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi
  4. Jelang Satu Tahun Jokowi-JK, Manajemen Pemerintahan Buruk
  5. Besok, Massa Geruduk Istana Tuntut Jokowi-JK Mundur

 

#PDIP #Partai Amanat Nasional #Andar Nubowo #Satu Tahun Jokowi-JK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan alasan pengunduran diri karena merasa tidak mampu dan memilih menjaga soliditas partai.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Indonesia
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mendata secara rinci wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Indonesia
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Teguh menduga mundurnya Rudy tersebut terkait gagalnya menggelar Konferda PDIP Jateng.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapat arahan dan wejangan selama bertemu dengan Megawati di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan